foto bersama peserta KPBP Tuna NTB Reguler

Perkuat Komitmen Perikanan Berkelanjutan, MDPI dan Dislutkan Provinsi NTB Jaring Aspirasi Stakeholders melalui KPBP NTB Reguler

oleh Muhammad Alzaki Tristi

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna NTB kembali menggelar pertemuan reguler pada Kamis, (23/01) di Kota Mataram. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, kelompok nelayan/koperasi, pengusaha perikanan, asosiasi industri, serta organisasi non-profit.

Perbedaan cukup terasa dalam pertemuan kali ini, di mana berbagai unsur peserta secara aktif terlibat dalam dinamika dialog, Focus Group Discussion (FGD), serta dengar pendapat yang komprehensif. Berbagai isu strategis dibahas, termasuk arah kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di NTB, integrasi Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan (LPPWPP) 713 dengan KPBP Tuna NTB, serta penguatan sistem ketertelusuran (traceability system) guna memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Turut hadir Kepala Dislutkan NTB, Muslim, ST.,M.Si yang menyampaikan harapannya terkait pertemuan KPBP ini “Kami berharap pertemuan KPBP kali ini lebih banyak berdiskusi untuk melakukan pemetaan secara detail terkait apa tantangan, masalah dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan berusaha perikanan, terutama oleh nelayan maupun pelaku industri. Untuk selanjutnya hasil dari pertemuan ini bisa kita gunakan sebagai masukan dalam program Pemerintah NTB” ujar Muslim.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti hasil dari pertemuan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO), khususnya terkait peningkatan status stok Madidihang di Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), serta tantangan dan solusi dalam pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan di NTB.

Baca juga: MDPI Perkuat Kolaborasi dengan BRIN untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia

Riza Baroqi, Governance Officer MDPI, menyampaikan apresiasinya kepada peserta dalam KPBP Tuna NTB kali ini. “Penyampaian aspirasi seluruh stakeholder terkait tantangan yang dihadapi, dapat disampaikan dengan sangat baik sesuai dengan permintaan kepala dinas. Harapannya apa yang menjadi tantangan besar saat ini dihadapi oleh stakeholder dapat segera ditindaklanjuti,” kata Riza.

Dalam sesi diskusi, sejumlah permasalahan utama yang dihadapi nelayan NTB diidentifikasi beserta rekomendasi solusinya. Dari aspek regulasi dan kepatuhan, tantangan yang dihadapi mencakup tingginya biaya pemasangan dan pemeliharaan Vessel Monitoring System (VMS), kompleksitas perizinan kapal dan rumpon, serta ketidakjelasan dalam regulasi sertifikasi.

Untuk mengatasi hal ini, KPBP merekomendasikan pemberian subsidi atau skema pembayaran bertahap untuk VMS dan tenaga teknis vendor di tiap daerah untuk mempermudah konsultasi ketika bermasalah dengan alat, penyederhanaan proses perizinan terutama izin rumpon untuk nelayan kecil, serta sosialisasi regulasi yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nelayan.

Salahudin, nelayan dari Kore yang ikut serta dalam pertemuan ini juga menyampaikan sudut pandangnya terkait upaya bersama agar mengedepankan kualitas hasil tangkapan para nelayan. “Kita juga perlu untuk mengupayakan secara maksimal tentang harga pasar, kualitas es, serta hal-hal yang membantu meringankan beban para nelayan melalui berbagai subsidi,” pungkasnya.

Di sisi kesejahteraan dan sumber daya manusia, nelayan masih menghadapi kesulitan dalam mencari Anak Buah Kapal (ABK), rendahnya edukasi manajemen keuangan, serta ketergantungan pada pengepul. Sebagai solusi, KPBP mengusulkan strategi penjenamaan profesi nelayan agar lebih menarik bagi generasi muda, peningkatan literasi keuangan bagi nelayan, serta penguatan koperasi guna meningkatkan kemandirian dan daya tawar mereka di pasar.

Focus Group Discussion bersama
Suasana Focus Group Discussion bersama pra stakeholders perikanan di NTB (Kamis, 23 Januari 2025)

Tantangan lain yang turut menjadi sorotan adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di pelabuhan, terutama akses terhadap air bersih dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk itu, KPBP mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan, penyediaan Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) tambahan di lokasi strategis, serta revitalisasi pasar ikan dan sertifikasi produk perikanan guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.

Dari segi ekonomi dan akses permodalan, fluktuasi harga ikan serta sulitnya akses terhadap modal masih menjadi kendala utama. KPBP menekankan pentingnya standarisasi harga ikan dengan mekanisme pasar yang transparan, penyediaan akses permodalan dengan skema yang lebih ramah bagi nelayan, serta optimalisasi fungsi koperasi sebagai penyedia layanan keuangan yang lebih inklusif serta adanya berbagai pelatihan tentang literasi keuangan.

Suasana diskusi para stakeholders perikanan di NTB
Pendapat dan masukan yang secara pro aktif disampaikan para peserta KPBP Tuna NTB dalam sesi FGD (Kamis, 23 Januari 2025)

Isu lingkungan dan keberlanjutan juga mendapat perhatian serius, terutama terkait pencemaran dari aktivitas pertambangan dan budidaya udang, praktik destructive fishing yang masih marak, serta menurunnya kualitas data perikanan. KPBP merekomendasikan implementasi program reboisasi dan pengelolaan limbah yang lebih ketat, penguatan pengawasan terhadap praktik destructive fishing, serta peningkatan akurasi data melalui penerapan logbook komunitas nelayan.

Baca juga: MDPI Terima Penghargaan dari KKP: Wujud Konsistensi dalam Pendampingan Penerapan Log Book bagi Nelayan Skala Kecil

Hariani, dari PT High Point Fisheries, yang mewakili dari kelompok industri, menyampaikan harapan serta apresiasinya dalam forum KPBP Tuna NTB ini. “Kami selaku perwakilan industri sangat mengapresiasi terkait status stok tuna yang kini hijau di IOTC, dan terus mendukung para nelayan untuk lebih baik lagi. Kami menyadari bahwa dalam bisnis tidak selalu mengenai keuntungan, namun juga kesejahteraan para nelayan dan perikanan berkelanjutan,” tutur Hariani.

KPBP Tuna NTB, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 523-637 Tahun 2020, berperan sebagai wadah diskusi dan koordinasi guna memastikan pengelolaan perikanan tuna yang seimbang dari segi ekonomi, ekologi, serta sosial-budaya.

Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam memperkuat kebijakan dan implementasi pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di NTB. Sinergi antara pemerintah, akademisi, nelayan, dan industri perikanan diharapkan dapat menghasilkan solusi nyata bagi masa depan perikanan NTB yang lebih lestari dan berdaya saing global.