MDPI Ungkap Peran Perempuan Pesisir dalam Perikanan Skala Kecil lewat Webinar Bicara Segara #2
- Mei 12, 2026
oleh Muhammad Alzaki Tristi
Denpasar, Bali – Peran perempuan dalam sektor perikanan skala kecil selama ini sering kali berada di balik layar. Tidak hanya jarang terlihat, kontribusi mereka juga kerap tidak tercatat sebagai bagian dari sistem ekonomi perikanan itu sendiri. Menjawab kesenjangan tersebut, Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menghadirkan ruang dialog melalui webinar “Bicara Segara #2: Mengungkap yang Tersembunyi dari Peran Perempuan Pesisir dalam Perikanan Skala Kecil.”
Webinar ini mempertemukan perspektif akademik, kebijakan, dan pengalaman lapangan untuk melihat kembali bagaimana peran perempuan pesisir sesungguhnya bekerja dalam keseluruhan rantai nilai perikanan.
Tiga narasumber dengan latar belakang yang beragam menjadi kunci dari webinar MDPI seri kedua ini. Dr. Ria Fitriana, ahli dan praktisi gender membahas peran perempuan di sektor sosial dan ekonomi komunitas perikanan skala kecil. Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, Ida Ayu Putu Riyastini, membahas legalitas daerah sebagai pelindung pekerja perikanan skala kecil, dengan contoh kasus komunitas Bendega di Bali. Dan ketiga, Milan Mohamad, perwakilan masyarakat pesisir, yang bercerita mengenai fenomena peran perempuan pesisir di masyarakat perikanan skala kecil
Peran Luas, Tapi Belum Sepenuhnya Diakui
Dalam pemaparannya, praktisi gender Dr. Ria Fitriana menyoroti bahwa perempuan tidak hanya terlibat di sektor pengolahan atau pemasaran, tetapi juga hadir dalam berbagai tahapan rantai nilai dari penyediaan input, pengolahan, hingga perdagangan.
Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam data dan kebijakan.
“Perempuan pesisir sebagai pelaku ekonomi produktif harus dihitung sebagai bagian dari kegiatan ekonomi pesisir. Tanpa itu, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak menyentuh realitas yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa konteks sosial, budaya, dan lokalitas sangat mempengaruhi bagaimana peran perempuan terbentuk dan diakui. Bahkan ketika pembagian peran dalam rumah tangga mulai lebih setara, hal tersebut belum tentu berlaku di ruang sosial yang lebih luas.
Triple Roles: Antara Beban dan Potensi
Dari sisi kebijakan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ida Ayu Putu Riyastini, mengangkat fenomena triple roles perempuan pesisir yakni peran domestik, produktif, dan sosial-budaya.
Di satu sisi, peran ini dapat menjadi beban. Perempuan menghadapi kelelahan fisik dan mental, keterbatasan waktu, hingga akses sumber daya yang belum setara. Di sisi lain, peran yang sama juga membuka peluang besar.
“Peran ganda atau bahkan tiga peran ini bisa menjadi potensi besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung, diberi ruang, dan bisa berkembang menjadi peluang ekonomi,” jelasnya.
Data di Bali menunjukkan bahwa perempuan mendominasi sektor pengolahan hasil perikanan, dengan keterlibatan mencapai 80–100 persen dalam unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mereka tidak hanya berperan sebagai pengolah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi keluarga sekaligus penjaga nilai-nilai budaya.
Namun, menurutnya, apakah triple roles menjadi peluang atau justru beban sangat bergantung pada sejumlah faktor, seperti kebijakan yang inklusif gender, akses terhadap sumber daya, dukungan kelembagaan, serta pembagian peran dalam rumah tangga.
Dari Dapur ke Pasar: Pengalaman Nyata di Lapangan
Pengalaman langsung dari masyarakat pesisir disampaikan oleh Milan Mohamad, Ketua Poklahsar Ta Buwa Tanjung Kramat, Gorontalo.
Ia menceritakan bagaimana perempuan di komunitasnya awalnya tidak memiliki aktivitas produktif selain menunggu suami pulang melaut. Berangkat dari keterampilan memasak yang sudah dimiliki, ia bersama kelompoknya mulai membangun usaha pengolahan hasil perikanan.
Namun, perjalanan tersebut tidak mudah. Tantangan datang dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga dinamika dalam rumah tangga.
“Perempuan memang punya peran ganda. Kami tetap harus mengurus keluarga, tapi juga ingin berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keterampilan produksi saja tidak cukup. Perempuan pesisir perlu didampingi untuk memahami pemasaran, legalitas produk, hingga pengembangan usaha agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
Menghubungkan Data, Kebijakan, dan Realitas
Diskusi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada praktik di lapangan, tetapi juga pada bagaimana peran perempuan didokumentasikan dan dipahami.
Masih banyak kontribusi perempuan yang tidak tercatat sebagai “kerja”, sehingga tidak masuk dalam perhitungan ekonomi maupun kebijakan. Akibatnya, intervensi yang dirancang, berisiko tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui forum ini, MDPI mendorong pentingnya sinergi antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat basis data sekaligus memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual.
Ruang Dialog sebagai Langkah Awal
Webinar ini menjadi bagian dari komitmen MDPI dalam menghadirkan ruang dialog yang inklusif dan berbasis pengetahuan, sejalan dengan semangat “MDPI 13 Tahun Berdaya Bersama.”
“Upaya pemberdayaan perempuan sudah banyak diinisiasi. Namun perjalanan untuk mengungkap dan menyebarkan kesadaran mengenai nilai kerja perempuan dalam rantai perikanan masih panjang,” disampaikan moderator dalam penutup diskusi.
MDPI menegaskan bahwa pelibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, komunitas, hingga pemangku kebijakan perlu terus diperkuat agar kesadaran yang mulai tumbuh tidak kembali tenggelam.
Menuju Pengakuan dan Adil
Diskusi ini menegaskan bahwa perempuan pesisir bukan sekadar pelengkap dalam sistem perikanan, melainkan bagian penting yang menopang keberlanjutan ekonomi dan sosial komunitas.
Namun, tanpa pengakuan yang setara baik dalam data, kebijakan, maupun praktik, peran tersebut akan terus berada di ruang yang tidak terlihat.
Melalui “Bicara Segara #2”, MDPI berharap percakapan ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi pijakan untuk mendorong pendekatan yang lebih inklusif dalam riset, kebijakan, dan program pemberdayaan masyarakat pesisir.