Kolaborasi MDPI dan PELNI di Desa Kubu: Belajar Mengelola Keuangan melalui Si Keong™ Nelayan dan Memperkuat Legalitas Kapal

_{oleh Muhammad Alzaki Tristi}

Melalui pelatihan “Si Keong™ Nelayan”, keluarga nelayan di Desa Kubu, Karangasem, belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran, menentukan prioritas kebutuhan, serta mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian penghasilan dari melaut.

Penghasilan nelayan tidak selalu sama setiap hari atau setiap musim. Hasil tangkapan bergantung pada cuaca dan ketersediaan ikan. Sementara itu, biaya operasional melaut dan kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Ketika jaring rusak atau mesin perahu membutuhkan perbaikan, keluarga nelayan juga perlu memikirkan sumber dana untuk menutup pengeluaran yang tidak direncanakan.

Dalam kondisi tersebut, mengelola keuangan keluarga bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana uang digunakan, kebutuhan mana yang perlu didahulukan, dan bagaimana menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan mendatang.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menyelenggarakan Pelatihan Literasi Keuangan “Si Keong™ Nelayan” pada 12-13 Oktober 2026 di Balai Sekretariat Pokmaswas Bayu Segara, Desa Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Kegiatan ini didukung melalui proyek CSR PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) dan melibatkan keluarga nelayan dari empat kelompok usaha bersama (KUB).

Belajar Mengelola Uang Melalui Permainan

Alih-alih hanya menerima materi secara teori, para keluarga nelayan diajak belajar melalui permainan papan “Si Keong™ Nelayan”, singkatan dari Simulasi Kelola Oeang Nelayan. Media pembelajaran yang dikembangkan MDPI ini dirancang agar peserta dapat mempraktikkan pengambilan keputusan keuangan melalui situasi yang dekat dengan kehidupan keluarga nelayan.

Dalam permainan, peserta menjalani simulasi satu siklus keuangan bulanan. Mereka bergerak melalui berbagai kotak situasi, mulai dari melaut, usaha, kegiatan sosial, transaksi, hingga akhir bulan. Setiap keputusan yang melibatkan uang harus dicatat dalam Buku Kas Rumah Tangga.

Pemasukan dan pengeluaran yang dicatat mencakup modal dan biaya operasional melaut, bahan bakar, perbaikan alat tangkap, belanja rumah tangga, kebutuhan anak, kegiatan sosial, transaksi usaha, hingga tabungan.

Melalui simulasi tersebut, peserta dihadapkan pada beragam situasi. Cuaca buruk dapat membuat kegiatan melaut perlu dipertimbangkan kembali. Kerusakan jaring atau mesin menuntut pengeluaran tambahan, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Peserta juga dihadapkan pada pilihan untuk menyimpan uang, memenuhi kebutuhan yang mendesak, atau mempertimbangkan peluang usaha lain.

Situasi-situasi ini menjadi ruang untuk melihat bagaimana satu keputusan dapat memengaruhi kondisi keuangan keluarga hingga akhir bulan.

Gede, salah satu nelayan, baru menyadari pentingnya mencatat berbagai pengeluaran sehari-hari setelah merasakan bermain Si Keong™ bersama istrinya. ”Ternyata perlu ada pos-pos pengeluaran supaya kita bisa melihat kembali seberapa banyak pengeluaran, dan mana saja yang dirasa perlu. Saya kira ini dulunya tidak terlalu penting,” ungkap Gede.

Mencatat Keuangan, Mengenali Kebutuhan

Salah satu bagian penting dalam pelatihan ini adalah pencatatan transaksi. Setiap kali menerima pemasukan atau mengeluarkan uang dalam permainan, peserta perlu menuliskannya di buku kas dan memeriksa kembali saldo yang tersisa.

Proses ini sekaligus menjadi tantangan bagi sejumlah peserta. Beberapa di antaranya masih membutuhkan pendampingan untuk mengisi tabel pencatatan dan memastikan jumlah uang tunai sesuai dengan catatan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebiasaan mencatat keuangan perlu dibangun melalui latihan yang sederhana dan berulang.

Setelah bermain, fasilitator mengajak peserta merefleksikan keputusan yang diambil dan menghubungkannya dengan kondisi keuangan keluarga sehari-hari. Diskusi mencakup biaya melaut, kebutuhan rumah tangga, pengeluaran sosial dan adat, tabungan, serta pilihan pendapatan tambahan.

Bagi keluarga nelayan, kebutuhan keuangan tidak berhenti pada belanja sehari-hari. Pengeluaran untuk kegiatan sosial dan adat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, perlu diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. Karena itu, pembahasan diarahkan untuk membantu peserta memahami aliran uang masuk dan keluar, serta menentukan prioritas sesuai kondisi keluarga, bukan sekadar mengurangi pengeluaran tanpa mempertimbangkan konteksnya.

Baca juga: Menentukan Nasib Sektor Perikanan Indonesia di Pertemuan Tahunan UPP-WPPNRI 2026

Penting bagi peserta untuk saling mengingatkan saat mencatat transaksi dan mengambil keputusan keuangan bersama pasangan. Dengan memahami pemasukan dan pengeluaran secara lebih jelas, keluarga diharapkan dapat memiliki dasar yang lebih baik untuk merencanakan kebutuhan bulanan mereka.

Kadek, salah seorang istri nelayan sekaligus peserta permainan Si Keong™ Nelayan menyampaikan kesadaran akan pengeluaran bulanan yang cukup besar, salah satunya untuk urusan adat. “Saya menyadari kalau pengeluaran kami cukup besar setiap bulan, apalagi untuk kegiatan sosial dan agama yang setiap waktu pasti dikeluarkan,” kata Kadek saat refleksi setelah permainan.

Menyiapkan Diri Menghadapi Musim Paceklik

Ketidakpastian hasil tangkapan menjadi salah satu alasan pentingnya perencanaan keuangan bagi keluarga nelayan. Ketika hasil melaut menurun, pengeluaran rutin tetap perlu dipenuhi. Pada saat yang sama, kerusakan perahu atau alat tangkap dapat menambah beban pengeluaran.

Dalam sesi refleksi, peserta dan fasilitator membahas kemungkinan menyisihkan sebagian pendapatan saat hasil tangkapan sedang baik sebagai persiapan menghadapi masa paceklik atau kebutuhan mendadak. Salah satu saran yang muncul dalam diskusi adalah menyisihkan setidaknya 10% pendapatan pada musim tangkapan yang baik. Angka ini merupakan anjuran yang dibahas selama kegiatan, bukan ukuran bahwa seluruh peserta telah menerapkannya.

Diskusi juga menyinggung pilihan sumber pendapatan tambahan, seperti usaha olahan ikan, usaha kecil, atau pengembangan kegiatan melalui kelompok dan koperasi. Namun, pilihan tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan modal, waktu yang dimiliki keluarga, risiko usaha, dan kepastian pasar.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak menawarkan satu jawaban yang sama bagi setiap keluarga. Kebutuhan dan pilihan masing-masing keluarga dapat berbeda. Pencatatan yang lebih teratur diharapkan membantu mereka memahami kondisi keuangannya sebelum mengambil keputusan.

Hal serupa  juga disampaikan oleh Ni Wayan Juliati, salah satu Penyuluh Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditugaskan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali.

“Penghasilan nelayan tidak tetap, sehingga penting bagi keluarga nelayan untuk mengelola keuangan, memisahkan uang kebutuhan sehari-hari, dan menyiapkan dana darurat saat tidak melaut. Melalui pelatihan Si Keong™, pengelolaan keuangan menjadi lebih sederhana dan menyenangkan, sehingga saya berharap manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak keluarga nelayan,” kata Juliati.

Kolaborasi untuk Memperkuat Kapasitas Keluarga Nelayan

Pelatihan di Desa Kubu melibatkan empat kelompok nelayan, yaitu KUB Mina Bahari Telaga Mas dan KUB Segara Indah Pertiwi pada 12 Oktober, serta KUB Mina Bahari Cabol dan KUB Segara Madu Jati Rahayu pada 13 Oktober 2026. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Karangasem, penyuluh perikanan, serta mitra yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Baca juga: Perluas Dampak Literasi Keuangan Nelayan, MDPI Latih 13 Organisasi Masyarakat Sipil

Keterlibatan berbagai pihak turut memperkuat kapasitas masyarakat pesisir. Upaya ini dilakukan melalui pembelajaran yang dekat dengan kebutuhan mereka. Bagi MDPI, literasi keuangan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketahanan penghidupan nelayan skala kecil, berdampingan dengan penguatan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Langkah Awal Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Terencana

Evaluasi melalui pra-tes dan pasca-tes menunjukkan bahwa skor peserta meningkat sebesar 7%. Dari 42 peserta yang tercatat dalam evaluasi, sebanyak 27 peserta memiliki data pra-tes dan pasca-tes yang dapat dibandingkan. Dari jumlah tersebut, 16 peserta mengalami peningkatan skor, dua peserta memperoleh skor yang sama, dan sembilan peserta mengalami penurunan.

Hasil ini memberikan gambaran awal tentang perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Namun, hasil tes belum dapat memastikan bahwa pembelajaran telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Perlu ada tindak lanjut untuk melihat apakah kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun prioritas, serta menyisihkan tabungan dapat terus dilakukan setelah kegiatan selesai.

Melalui “Si Keong™ Nelayan”, MDPI berharap keluarga nelayan memiliki ruang untuk belajar, mencoba, dan merefleksikan keputusan keuangan mereka. Kebiasaan sederhana seperti mencatat setiap transaksi dan memeriksa saldo dapat menjadi langkah awal untuk memahami kondisi keuangan keluarga dengan lebih baik.

Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang lebih terencana bukan hanya soal menyimpan uang, tetapi juga membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan, menghadapi risiko, dan mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan kondisi mereka.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung keluarga nelayan yang lebih tangguh, serta penghidupan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Kolaborasi Berlanjut melalui Penguatan Legalitas Kapal Nelayan

Selain pelatihan literasi keuangan, kolaborasi antara MDPI dan PELNI juga diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Legalitas dan Pengukuran Kapal Skala Kecil yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Oktober 2026 di Desa Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai.

Melalui kegiatan tersebut, MDPI bersama DKP Provinsi Bali dan Ahli Ukur KSOP Kelas IV Padangbai mendukung proses pendataan dan pengukuran 66 kapal nelayan skala kecil sebagai bagian dari upaya membantu nelayan memenuhi persyaratan legalitas kapal, termasuk pendaftaran untuk memperoleh dokumen Pas Kecil dan e-BKP. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan perikanan yang lebih terorganisasi, terdata, dan terlaporkan, sekaligus memperkuat akses nelayan terhadap perlindungan dan layanan yang berkaitan dengan legalitas usaha perikanan.

Baca juga: Rayakan 13 Tahun Perjalanan, MDPI Teguhkan Semangat “Berdaya Bersama”