Memperkuat Peran Nelayan Skala Kecil di Kepulauan Sula melalui Data dan Akses Energi yang Lebih Adil

_{oleh Karel Yerusa & Marwan Adam}

Desa Bajo, Kepulauan Sula – Di banyak wilayah pesisir Indonesia, kehidupan perikanan skala kecil berlangsung jauh dari pusat-pusat pelabuhan besar. Di tempat-tempat seperti inilah sebagian besar nelayan skala kecil Indonesia beroperasi mengandalkan kapal kecil (bodi), pengetahuan lokal, dan jaringan komunitas untuk mencari nafkah dari laut. Namun ironisnya, aktivitas mereka sering kali belum tercatat secara memadai dalam sistem data perikanan nasional.

Padahal, diperkirakan 90% kapal yang menargetkan spesies tuna merupakan kapal nelayan skala kecil berkapasitas <5GT (Gross Tonnage) (Sunoko & Huang 2014). Ketika data tangkapan dari kelompok nelayan ini tidak terdokumentasi dengan baik, kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal, ketahanan pangan, hingga keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi kurang terlihat dalam statistik dan proses pengambilan kebijakan.

Bagi Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), penguatan sistem data di tingkat lokal menjadi bagian penting dari upaya mendorong pengelolaan perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Data yang akurat bukan hanya soal pencatatan, tetapi juga menjadi dasar penting agar kebijakan perikanan dapat mempertimbangkan realitas yang dihadapi nelayan skala kecil.

Upaya ini terlihat dalam kegiatan Monitoring Logbook Nelayan Skala Kecil dan Gerai X-STAR yang dilaksanakan pada 27 Februari 2026 di Desa Bajo, Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perikanan, penyuluh perikanan, pemerintah desa, sektor swasta (PT KMS), Pertamina, hingga MDPI, untuk memperkuat sistem pencatatan data tangkapan sekaligus memperbaiki akses nelayan terhadap bahan bakar subsidi.

Memperkuat Pencatatan Data dari Tingkat Lokal

Dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, ketersediaan data menjadi fondasi utama. Melalui pendampingan yang dilakukan bersama pemerintah daerah, nelayan Desa Bajo didorong untuk mulai mencatat hasil tangkapan mereka secara rutin melalui sistem logbook nelayan skala kecil.

Dalam kegiatan ini, beberapa langkah kolaboratif disepakati untuk memperkuat sistem data di tingkat lokal, di antaranya:

• Pelatihan monitoring logbook yang melibatkan Dinas Perikanan, penyuluh perikanan, pemerintah desa, PT KMS, dan MDPI.

• Pendampingan enumerator, di mana penyuluh perikanan berperan memastikan proses pengumpulan data berjalan konsisten dan valid.

• Penginputan dan pengelolaan data secara berkala, menggunakan template logbook nasional yang kemudian diteruskan ke Dinas Perikanan di tingkat kabupaten hingga provinsi.

• Validasi statistik perikanan daerah, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan perikanan, termasuk dalam pembahasan kuota tangkap di tingkat nasional.

Pendekatan ini sejalan dengan misi MDPI untuk memberdayakan masyarakat pesisir di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan ekosistem dan perikanan serta memanfaatkan peluang pasar, dalam rangka meningkatkan keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Baca juga: Sederhana, Tetapi Gak Semua Orang Bisa Mengisi Logbook Perikanan

Membuka Akses BBM bagi Nelayan Skala Kecil

Selain persoalan data, nelayan skala kecil juga menghadapi tantangan dalam mengakses bahan bakar bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama saat melaut. Melalui inisiatif Gerai X-STAR, berbagai pihak berupaya menyederhanakan proses administratif agar nelayan dapat memperoleh akses energi secara lebih mudah dan efisien.

Beberapa langkah yang didorong melalui kegiatan ini antara lain:

• Penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite bagi nelayan Desa Bajo melalui mekanisme yang difasilitasi oleh pemerintah desa, BUMDes, dan koperasi setempat.

• Pendampingan pengurusan dokumen, seperti KTP, Kartu Kusuka, Pas Kecil, dan E-BKP, dengan dukungan pemerintah desa dan tim lapangan MDPI.

• Perpanjangan masa berlaku rekomendasi BBM, dari satu bulan menjadi tiga bulan, yang tengah diupayakan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan efisiensi bagi nelayan.

• Pendampingan layanan administrasi: Sebanyak 50 nelayan yang terkendala jaringan internet akan dibantu oleh MDPI dalam proses penerbitan rekomendasi, dengan target penyelesaian yang diharapkan tidak menghabiskan waktu satu minggu kerja.

Melalui proses ini, 50 nelayan skala kecil di Desa Bajo berhasil memperoleh dokumen rekomendasi BBM yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan dokumen tersebut, mereka kini dapat mengakses layanan BBM di SPBU Kompak yang berada di dekat desa mereka.

Baca juga: Menuju Legalisasi Bendega

Kolaborasi untuk Perikanan yang Lebih Inklusif

Pengalaman di Desa Bajo menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan yang efektif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas nelayan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Bagi MDPI, penguatan data perikanan di tingkat lokal bukan sekadar proses teknis, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa nelayan skala kecil dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Ketika data tangkapan tercatat dengan baik dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti bahan bakar dapat dipenuhi secara lebih adil, nelayan tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan. Sebaliknya, mereka dapat menjadi mitra penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir Indonesia.

Referensi:

• Sunoko, R. & Huang, H.W., 2014. Indonesia tuna fisheries development and future strategy. Marine Policy, 43, pp.174–183.