Penyusunan Awig-awig Sekaa Bendega Pertama di Bali: Langkah Awal Sekaa Bendega Ida Bagus Bebotoh Menuju Pengakuan Legal

_{oleh Arroyan Suwarno & Muhammad Alzaki Tristi}

Di pesisir timur Bali, tepatnya di Desa Seraya Timur, laut bukan sekadar bentang alam. Ia adalah ruang hidup, ruang kerja, sekaligus ruang budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Para nelayan atau yang dikenal sebagai “bendega”, telah lama mengelola laut dengan cara mereka sendiri: berbagi ruang tangkap, menjaga hubungan sosial, hingga menjalankan praktik adat yang selaras dengan filosofi Tri Hita Karana.

Namun, hingga kini mereka belum memiliki wadah resmi yang menaungi dalam bentuk organisasi. Tradisi dan kebiasaan yang selama ini dijalankan pun masih bersifat lisan, belum dituangkan dalam aturan tertulis.

Di tengah kebutuhan akan perlindungan hukum dan penguatan kelembagaan, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengambil langkah penting: mendampingi proses penyusunan awig-awig (aturan hukum adat) bagi Sekaa Bendega “Ida Bagus Bebotoh”. Sebuah proses yang bukan hanya administratif, tetapi juga kultural, menjembatani praktik lama dengan sistem hukum yang berlaku.

Dari Praktik Tak Tertulis Menuju Aturan Bersama

Selama ini, kehidupan bendega berjalan dengan aturan-aturan tidak tertulis. Nilai-nilai tentang kebersamaan, batas wilayah, hingga etika melaut dijaga melalui kesepakatan informal. Namun, tanpa dokumen tertulis, posisi mereka kerap rentan, baik dalam konteks hukum, ekonomi, maupun pengelolaan sumber daya.

Melalui kegiatan “Pembekalan dan Penyusunan Awig-Awig Sekaa Bendega Ida Bagus Bebotoh” yang digelar pada 11–12 Maret 2026 di Denpasar, proses itu mulai ditata secara sistematis.

Selama dua hari, para prajuru (pengurus, perangkat, atau fungsionaris) bendega, bendesa adat, dan tim penyusun duduk bersama. Mereka tidak hanya belajar tentang struktur awig-awig, tetapi juga mulai menuangkan pengalaman, kebutuhan, dan harapan mereka ke dalam sebuah dokumen hukum adat.

“Pertemuan dua hari ini penuh dengan diskusi bersama. Kami sebagai prajuru banyak terlibat dan menuangkan pemikiran teman-teman nelayan dalam hal penyusunan awig-awig ini,” ujar I Ketut Rasibawa, ketua Sekaa Bendega Ida Bagus Bebotoh. Ia menambahkan bahwa draft awal telah terbentuk, meski masih akan melalui serangkaian penyempurnaan sebelum disahkan sebagai keputusan bersama. 

Proses Panjang yang Tidak Sederhana

Menyusun awig-awig bukan pekerjaan singkat. Ia adalah proses kolektif yang melibatkan banyak pihak, mulai dari bendega, bendesa adat, hingga ahli hukum adat.

Menurut Made Salin, selaku Bendesa Adat Seraya, perjalanan menuju draft pertama saja sudah cukup menantang. “Proses penyusunan draft pertama awig-awig ini cukup alot dan panjang. Namun dengan pendampingan teman-teman MDPI dan tim penyusun, proses ini sangat terbantu hingga bisa mencapai tahap ini,” ujarnya.

Secara keseluruhan, penyusunan awig-awig ini akan melalui tujuh tahapan: mulai dari konsultasi awal, pembentukan tim, penyusunan draft bertahap, hingga konsultasi publik dan pengesahan akhir. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa aturan yang lahir benar-benar merepresentasikan kebutuhan bendega, sekaligus sesuai dengan hukum adat dan negara.

Di sinilah peran ahli menjadi krusial. Prof. Wayan P. Windia, yang turut mendampingi proses ini, menyoroti semangat kolektif para peserta.

“Semangat dari para nelayan yang hadir luar biasa. Dengan struktur prajuru yang efektif, proses penyusunan tahap satu ini menjadi lebih efisien dan berjalan lancar,” jelasnya.

Baca juga: Menuju Legalisasi Bendega

Lebih dari Sekadar Dokumen

Bagi MDPI, awig-awig bukan hanya produk akhir, melainkan alat transformasi.

“Awig-awig penting agar sekaa bendega diakui secara adat dan pemerintah. Ia juga menjadi alat pemersatu untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan,” ungkap Agustina Nilam Ratnawati, Community Development Lead MDPI.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan yang pertama di Bali: awig-awig bendega yang disusun secara tertulis dengan mengacu pada standar hukum dan adat sekaligus.

Saat ini, prosesnya masih akan terus berlanjut, memasuki tahap penyusunan dokumen oleh tim hukum sebelum nantinya diuji melalui konsultasi publik dan disahkan secara resmi.

Baca juga: Pemerintah Bali Didukung MDPI Dorong Pembuatan Lembaga Bendega di Kabupaten Karangasem

Menuju Proyek Percontohan Bendega Bali

Langkah yang dilakukan Sekaa Bendega Ida Bagus Bebotoh bukan hanya penting bagi komunitas mereka sendiri. Ia juga membuka jalan bagi bendega lain di Bali.

Selama ini, meski regulasi seperti Perda Provinsi Bali No. 11 Tahun 2017 telah mengakui keberadaan bendega, belum ada satu pun sekaa yang benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk memperoleh legalitas formal.

Inisiatif ini berpotensi menjadi proyek percontohan, contoh nyata bagaimana kelembagaan bendega dapat diperkuat tanpa meninggalkan akar budaya mereka.

Di tengah tantangan perikanan modern, mulai dari tekanan pasar hingga keberlanjutan sumber daya, keberadaan awig-awig bisa menjadi fondasi penting: memastikan bahwa laut tetap lestari, dan para bendega tetap berdaulat atas ruang hidupnya.

Dan mungkin, dari sebuah ruang pertemuan sederhana di Denpasar, sejarah baru itu sedang mulai ditulis, baris demi baris, oleh mereka yang selama ini hidup dari laut.