MDPI Dorong Peran Nelayan Tuna Skala Kecil dalam Penguatan Ketahanan Pangan Nasional dalam RDPU Komisi IV DPR RI
- Januari 26, 2026
oleh Muhammad Alzaki Tristi
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menegaskan pentingnya peran nelayan tuna skala kecil dalam penguatan ketahanan pangan nasional saat menyampaikan rekomendasi kebijakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI di Jakarta.
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait penguatan ketahanan pangan nasional berbasis sumber daya laut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1).
Sebagai anggota dari Tuna Consortium dan mitra pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, MDPI menekankan bahwa perikanan tuna skala kecil memiliki peran strategis dalam penyediaan protein ikan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
MDPI yang diwakili oleh Yasmine Simbolon (Direktur MDPI) dan Putra Satria Timur (Fisheries Lead MDPI) menyoroti masih adanya tantangan struktural yang berpotensi melemahkan kontribusi nelayan tuna skala kecil terhadap ketahanan pangan nasional.
Putra Satria Timur menekankan bahwa nelayan tuna skala kecil merupakan tulang punggung perikanan nasional, namun masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat kontribusinya terhadap ketahanan pangan. “Tingginya biaya melaut, rumpon yang tidak tertata, dan harga ikan yang rendah adalah persoalan sehari-hari nelayan tuna skala kecil. Ini bukan hanya isu teknis, tapi menyangkut keberlanjutan penghidupan mereka,” ujar Timur.
Baca juga: Lima Tantangan Nelayan Skala Kecil yang Kamu Perlu Tahu
Selain menyampaikan tantangan, MDPI juga mendorong solusi konkret, seperti percepatan akses BBM bersubsidi, penataan rumpon yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan akses pasar melalui keterhubungan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi hal tersebut, pimpinan rapat Alex Indra Lukman menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan dalam RDPU ini sejalan dengan program-program prioritas Presiden RI. “Terdapat program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih yang terkoneksi dengan Koperasi Merah Putih, dan hilirisasinya nanti akan tersambung dengan Makan Bergizi Gratis. Mudah-mudahan ini bisa menjawab sebagian dari hal-hal yang kita bicarakan tadi,” ujar Alex.
RDPU ini juga menjadi bagian dari pembahasan dua inisiatif strategis nasional, yakni Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) dan Large-Scale Marine Protected Areas (LSMPA) dan komitmen Indonesia dalam Global Biodiversity Framework. Kedua pendekatan strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perikanan dan konservasi laut yang berkelanjutan, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Nelayan Wailihang dan Tuna yang Kian Menghilang
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain ICCF Indonesia, Konservasi Indonesia, IPNLF Indonesia, Tuna Consortium, dan Yayasan MDPI, serta menjadi tindak lanjut dari partisipasi pimpinan Komisi IV DPR RI dalam United Nations Ocean Conference (UNOC) di Nice.
——-
Happy People dapat menyaksikan rekaman ulang RDPU Komisi IV DPR RI bersama Mitra Pembangunan ini melalui saluran Youtube TVR Parlemen: