Tingkatkan Legalitas Nelayan Skala Kecil, MDPI Bersama DKP Bali Gelar Gerai Pengukuran Kapal Perikanan dan Sosialisasi Legalitas Kapal Nelayan di Karangasem
- November 10, 2026
oleh Muhammad Novriansyah
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai menyelenggarakan kegiatan “Gerai Pengukuran Kapal Perikanan dan Sosialisasi Legalitas Kapal Nelayan” yang menyasar nelayan skala kecil. Agenda ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis, 14-15 Oktober 2026, berlokasi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem.
Desa Seraya Timur dipilih sebagai lokasi sasaran mengingat wilayah ini merupakan daerah penghasil komoditas ikan tongkol terbesar kedua di Provinsi Bali. Inisiatif strategis ini juga sejalan dan secara langsung mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Melalui gerai pelayanan pengukuran kapal ini, sebanyak 102 kapal milik nelayan skala kecil akan diukur langsung di lokasi kegiatan. Dari proses pengukuran tersebut, ditargetkan terbit dokumen Pas Kecil bagi 102 nelayan, yang selanjutnya akan diproses hingga tahap penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP).
Mendekatkan Layanan Legalitas kepada Nelayan
Sekretaris DKP Provinsi Bali, N. Gde Ari Jayadi, yang hadir mewakili Kepala Dinas, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dari semua stakeholder. “Pertemuan yang diselenggarakan ini merupakan bentuk nyata komitmen kita, Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan sekaligus mendukung penataan administrasi usaha perikanan tangkap agar lebih tertib, legal, dan berkelanjutan,” kata Gde Ari.
Pelaksanaan pengukuran kapal dilakukan oleh tim Ahli Ukur dari KSOP Kelas IV Padangbai, Samuel Dillak, selaku Ketua Tim Ahli Ukur Kapal. Dalam sambutannya yang sekaligus mewakili Plt. Kepala KSOP Kelas IV Padangbai, Heri Wiyanto, Samuel Dillak menyoroti peran sentral dokumen tersebut bagi status hukum kapal nelayan.
“Dengan memperoleh dokumen Pas Kecil ini, berarti kapal bapak dan ibu nelayan secara hukum sudah terdaftar secara resmi di daftar kapal Indonesia melalui E-Pas Kecil, serta mendukung penuh program pemerintah dalam melayani masyarakat khususnya nelayan pesisir” kata Samuel.
Legalitas Kapal Membuka Akses terhadap Dukungan Pemerintah
Selama ini, pemenuhan aspek legalitas operasional memang masih menjadi tantangan utama bagi nelayan kecil di pesisir Karangasem, Bali. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Pas Kecil, dan E-BKP, nelayan tidak lagi terpinggirkan di sektor informal. Kelengkapan legalitas ini bukan sekadar bukti administrasi, melainkan instrumen perlindungan mutlak agar nelayan bisa mengakses berbagai hak esensial, mulai dari alokasi BBM bersubsidi, program asuransi nelayan, hingga bantuan penguatan sarana dari pemerintah.
Kegiatan kolaboratif ini dihadiri oleh 37 peserta undangan. Sinergi lintas instansi ini melibatkan jajaran DKP Provinsi Bali, KSOP Kelas IV Padangbai, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem, penyuluh perikanan kabupaten, MDPI, aparatur Desa Seraya Timur, serta perwakilan pengurus dari kelompok-kelompok Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di wilayah setempat.
Melanjutkan Kolaborasi untuk Memperluas Akses Legalitas
Sebelumnya juga pada tahun 2023, MDPI bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai telah melaksanakan Gerai Pas Kecil kepada 197 nelayan di Kabupaten Karangasem, Bali.
Baca juga: Nelayan Fair Trade Morotai Perkuat Kapasitas Keselamatan melalui Pelatihan Safety at Sea
Melalui kegiatan ini, MDPI berharap semakin banyak nelayan skala kecil yang memperoleh akses terhadap dokumen legalitas kapal dan memahami pentingnya kelengkapan administrasi dalam menjalankan aktivitas perikanan. Kolaborasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan dapat terus berlanjut untuk menjangkau lebih banyak nelayan, sehingga mereka tidak hanya memiliki kepastian hukum dalam beroperasi, tetapi juga mendapatkan akses yang lebih luas terhadap program perlindungan dan dukungan pemerintah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat penghidupan nelayan skala kecil serta mendorong praktik perikanan yang lebih tertib dan berkelanjutan.
