4 Hal yang Dapat Dilakukan untuk Memaksimalkan Program Kampung Nelayan Merah Putih

_{oleh Adjie Dharmasatya}

Tulisan ini terinspirasi dari pembelajaran MDPI saat mendampingi 18 kelompok nelayan beserta komunitas bisnis skala mikro di Kabupaten Buru, Maluku, sebagai masyarakat penerima program Kampung Nelayan Merah Putih.

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dicanangkan untuk memajukan perekonomian desa nelayan secara mandiri, modern, dan berkelanjutan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no. 54 tahun 2025 mendefinisikan KNMP sebagai kawasan permukiman nelayan dan kelompok pembudidaya ikan yang diintervensi oleh pemerintah secara terintegrasi. Tujuannya adalah membangun ekosistem ekonomi pesisir yang modern, berkelanjutan, dan mandiri melalui penyediaan sarana-prasarana perikanan yang memadai dari hulu hingga hilir.

Secara teori dan praktik, perkembangan ekonomi KNMP bergantung pada penyediaan sarana-prasarana yang memadai. Tidak hanya berdiri sendiri, KNMP juga didukung dengan adanya Koperasi Merah Putih (KMP) yang diskemakan menjadi alat penggerak untuk percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Ketika program berlimpah fasilitas dan berkekurangan dalam penguatan kapasitas

Program KNMP menjadi titik balik dari kondisi desa pesisir yang kegiatan perekonomiannya stagnan akibat kekurangan fasilitas memadai. Salah satu desa pesisir dampingan MDPI yang mendapatkan fasilitas bantuan KNMP adalah Desa Waelihang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

Dibangun pada tahun 2025, KNMP Desa Waelihang menghadirkan beragam infrastruktur seperti gudang pembuatan es, gerai perbaikan alat tangkap, bengkel mesin kapal, rumah ibadah, unit kapal dan mesin, tempat pelelangan ikan, hingga kantor pengelola KNMP. Dengan fasilitas modern yang melimpah, hipotesis awal tertuju pada tujuan program KNMP, yaitu percepatan ekonomi masyarakat pesisir.

Sayangnya, pembangunan ekonomi masyarakat, terutama untuk lokasi dengan akses terbatas, tidak hanya didasari oleh infrastruktur yang melimpah, tapi juga memerlukan kapasitas pengelolaan yang dibangun melalui pendampingan berkelanjutan (Mappigau et al., 2026). Percepatan pembangunan fasilitas fisik tidak serta merta sama dengan percepatan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya kesinambungan antara pemberian akses terhadap kompetensi masyarakat, modal keuangan yang stabil, hingga fasilitas fisik yang memadai.

Tip memaksimalkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Pembangunan ekonomi pesisir perlu dilakukan beriringan dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir (Zukri et al., 2023). Berbagai pertimbangan seperti pemetaan sosial, potensi sumber daya, akses, kapasitas, pandangan, serta pengalaman masyarakat relevan dengan konteks lokal, perlu dikenali, dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan ekonomi desa.

Agar tetap berbanding lurus dengan tujuan pembangunan taraf ekonomi masyarakat, berikut adalah 4 tip membangun kelembagaan bisnis skala kecil yang inklusif untuk nelayan skala kecil di desa pesisir.

1. Kenali kondisi sosial masyarakat

Pertemuan dengan kelompok nelayan adalah bagian dari proses mengenali kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Sebab, aspek ekonomi dan perilaku sosial merupakan hal yang saling mengikat di masyarakat.

Contohnya bagaimana perempuan mendominasi manajemen dan keputusan keuangan keluarga Kabupaten Buru. Setiap pencatatan, tabungan, hingga pengeluaran untuk usaha keluarga terkalkulasi dengan matang oleh ibu atau istri, jika nelayannya adalah laki-laki (Maman et al., 2025).

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pelibatan perempuan dalam penguatan kapasitas kelembagaan bisnis dalam rantai nilai perikanan (FAO, 2024). Bantuan dapat diberikan kepada pihak yang lebih tepat dalam mengurus dan mengelola lembaga bisnis nelayan skala kecil, seperti dengan pelibatan perempuan sesuai dengan temuan sebelumnya.

Selain gender, aspek sosial yang perlu dilihat adalah posisi sosial kelompok nelayan, dinamika sosial dengan masyarakat desa, serta nilai dan norma masyarakat setempat. Tujuan mengenal kondisi sosial adalah agar kelembagaan bisnis KNMP yang dibangun dengan mewah menjadi lebih relevan dan bernilai manfaat bagi masyarakat pesisir. 

Saran: Dengan memahami aspek dan dinamika sosial tersebut, desain pengelolaan KNMP dan KMP sebaiknya berbasis pada dan mengoptimalkan peran sosio ekonomi yang telah berkembang di masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya akan membangun rasa kepercayaan masyarakat pada sistem tata kelola dan pengelolanya, tetapi juga mengurangi potensi konflik kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang berisiko menjadikan program ini tidak efisien.

2. Pahami potensi dan tantangan keberlanjutan sumber daya ikan

Provinsi Maluku dijuluki sebagai “Lumbung Ikan Nasional” berkat sumber daya ikannya yang melimpah (Hidayat, 2025). Namun, tanpa data dan informasi yang komprehensif, komoditas perikanan Maluku hanya menjadi angka tanpa nilai.

Sebagai contoh, kita akan dengan mudah terpukau dengan jumlah total tangkapan nelayan yang mencapai ratusan ton per hari. Namun, besarnya angka tangkapan dan cek uang yang dicairkan adalah data yang hanya dapat menjamin kekayaan nelayan dalam jangka pendek. Lebih parah, kita kerap tergiur untuk memaksimalkan tangkapan, mengeruk kekayaan, hingga terjadi penurunan stok ikan seperti yang terjadi di Desa Waelihang.

Inilah mengapa data perikanan menjadi sangat penting untuk digali, dikaji, dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan bersama. Jika pemanfaatan bantuan nelayan diimbangi dengan penyuluhan aspek keberlanjutan di tingkat masyarakat, potensi masalah dapat dihindari sebelum terlewat batas.

3. Petakan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha

Dalam model pembangunan ekonomi melalui pendekatan kelembagaan bisnis, satu hal yang tidak bisa kita lewatkan adalah partisipasi aktif dan rasa kepemilikan dari masyarakat (Lachapelle, 2008; Topatimasang & Cahyono, 2018). Identifikasi level pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman masyarakat pesisir berguna sebagai fondasi peta strategi pengelolaan usaha KNMP.

Lalu bagaimana jika masyarakat desa belum memiliki keahlian mengelola usaha KNMP? Beberapa solusinya adalah penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis pengelolaan usaha dan sosialisasi berkala. Keduanya penting diperuntukkan pada orang kepercayaan pilihan desa, dan juga masyarakat pesisir yang terlibat dalam pengelolaan KNMP secara tak langsung.

Pelibatan masyarakat pesisir awam dapat memberikan pengalaman dan kesempatan praktis yang berharga. Sehingga perkembangan ekonomi desa sungguh-sungguh didorong oleh masyarakat pesisir sebagai penanggung jawab utama terhadap keberlanjutan program KNMP.

4. Dampingi masyarakat pesisir secara berkala

Program yang berujung sekadar seremonial tanpa meninggalkan dampak yang substansial adalah mimpi buruk setiap organisasi. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah pendampingan masyarakat secara berkala.

Tanpa pendampingan berkala, kita akan mendapatkan data perkembangan masyarakat yang terpecah-pecah. Informasi seperti jumlah masyarakat yang terlibat, pelatihan yang telah diberikan, hingga tingkat pemahaman dasar dapat menjadi acuan dalam melakukan sosialisasi awal, tetapi belum mampu menggambarkan kedalaman dampak perkembangannya (Stacey et al., 2021). 

Pendampingan yang konsisten memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perkembangan masyarakat secara terukur. Pendamping–dalam hal ini pemerintah atau organisasi masyarakat–dapat membantu masyarakat memecahkan tantangan pembangunan yang sifatnya dinamis, seperti kendala rantai pasok dan konflik antarkelompok yang tak dapat dihindari dengan pelatihan dasar.

Demi pembangunan yang berkelanjutan

Sebagai penutup, membangun ekonomi desa pesisir pada dasarnya adalah membangun manusianya. Penyediaan fasilitas dan bantuan kelembagaan dapat menjadi modal yang kuat, tetapi dampaknya akan sangat bergantung pada siapa yang mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkannya.

Karena itu, memahami kondisi sosial masyarakat, potensi sumber daya, kapasitas tata kelola usaha, serta proses perkembangan mereka, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Dengan cara inilah, harapan untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri, berdaya, dan sejahtera memiliki peluang yang lebih besar untuk tercapai.

“Pembangunan ekonomi pesisir yang berkelanjutan lahir ketika masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari prosesnya.”