KPBP Regional Kelima: Kolaborasi untuk Perikanan Berkelanjutan

Perikanan adalah sektor ekonomi yang beririsan dengan banyak lapisan masyarakat. Jutaan nelayan, komunitas pesisir, pekerja industri, hingga masyarakat umum menggantungkan nafkah dan ketahanan pangan mereka pada sektor ini.

Selain berdampak pada sosio-ekonomi masyarakat, sektor perikanan juga beririsan dengan ekosistem laut. Posisi perairan tropis yang kita miliki menganugerahkan kita dengan sumber daya ikan yang beragam dan berlimpah.

Namun, semakin beragam jumlah dan jenis ikan yang dimiliki suatu negara, semakin kompleks pula pengelolaan sumber dayanya. Pada kasus Indonesia, hal ini diperkaya oleh kondisi sosioekonomi masyarakat yang juga beragam.

Dibutuhkan manajemen perikanan yang inklusif dan menyeluruh agar pemanfaatan sumber daya ikan dapat memperhatikan unsur ekologis dan sosioekonomi dengan seimbang. Maka dari itu, Pertemuan Regional Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) kembali diselenggarakan sebagai wadah kolaborasi antara pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan nasional.

Pertemuan KPBP Regional kelima yang diselenggarakan di Bali, Mei 2023 menjadi wadah bagi para stakeholder perikanan untuk berdisuksi, bernegosiasi, berbagi informasi dan menyampaikan berbagai peraturan terbaru terkait perikanan. Pertemuan ini juga menghasilkan serangkaian rekomendasi berdasarkan hasil diskusi terkait isu yang berkembang, untuk kemudian dikerjakan bersama guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Mengusung tema “Kolaborasi Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab”, Pertemuan Regional KPBP ini dihadiri oleh Dinas Kelautan Perikanan (DKP) sepuluh provinsi melalui KKP dan MDPI, serta turut mengundang 163 pemangku kepentingan yang didominasi dari Indonesia Tengah dan Timur.

Beberapa tantangan yang ditemukan dalam forum antara lain persebaran informasi pengelolaan perikanan yang belum merata, prosedur perizinan perikanan seperti Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) yang belum sepenuhnya ramah bagi nelayan kecil, juga pelibatan aktor di luar perikanan seperti Kementerian Koperasi dalam pembangunan ekonomi dan kapasitas nelayan di tingkat tapak.

Menjawab hal tersebut, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan-KKP Ridwan Mulyana menyampaikan bahwa seluruh pemangku kepentingan wajib mendukung iklim usaha perikanan yang dipandu oleh pemerintah melalui Rencana Strategis KKP 2020-2024.

Seluruh peserta juga diundang untuk menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi, dan implementasi perikanan berkelanjutan. Hal ini dipertegas oleh pesan Direktur MDPI Yasmine Simbolon yang mengundang semua pihak untuk berkolaborasi.

“Pengelolaan perikanan adalah tanggung jawab semua yang bergantung hidupnya terhadap sumber daya laut. Pertemuan KPBP ini adalah kesempatan kita untuk berkolaborasi agar aktivitas perikanan kita dapat berkelanjutan secara terus-menerus,” ujar Yasmine.

Para pemangku kepentingan dapat berkontribusi dengan kapasitasnya masing-masing. Sebagai contoh, akademisi dan LSM melakukan pendataan untuk mendukung kebijakan, dan pemerintah menampung semua masukan dalam mencanangkan kebijakan perikanan, salah satunya melalui Harvest Strategy (Strategi Pemanfaatan).

“Tidak ada data [dari pemangku kepentingan], tidak ada Harvest Strategy. Harvest Strategy tidak akan berhasil tanpa kolaborasi,” ujar Dr. Fayakun Satria selaku Kepala PUSRISKAN, BRIN.

Pernyataan Dr. Fayakun merupakan dukungan atas nilai kolaborasi yang telah dipegang oleh Komite sejak tahun pertamanya di 2018, yakni mandat Pengelolaan Bersama untuk menjaga keberlanjutan perikanan melalui Undang-Undang No. 45 tahun 2009.

Pertemuan Regional KPBP Kelima dilaksanakan di Badung, Bali dengan dukungan Yayasan IPNLF Indonesia dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia, sebagai rangkaian acara Indonesia Tuna Conference 2023. Selain pembahasan pengelolaan perikanan secara umum dan Strategi Pemanfaatan, Komite juga mengulik isu regulasi rumpon, teknologi perikanan, hak asasi nelayan, dan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir melalui koperasi.

Ke depannya, Komite akan menjalankan rencana aksi yang dibuat berdasarkan dialog KPBP. Di tingkat pusat, Komite akan melaksanakan advokasi penyederhanaan birokrasi izin rumpon, sosialisasi Harvest Strategy di tiap daerah yang dipimpin oleh pemerintah, hingga pelibatan lebih banyak unsur nonpemerintah dalam pengelolaan perikanan.

Di tingkat tapak, pemerintah mendorong nelayan, LSM, dan aktor nonpemerintah turut mengawal pembangunan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk di antaranya adalah dengan kelembagaan koperasi dan asosiasi nelayan. Selain itu, untuk terus meningkatkan transparansi melalui ketelusuran produk perikanan, diharapkan adanya integrasi antara sistem ketelusuran yang telah digunakan di UPI dengan STELINA, sebuah sistem ketelusuran yang tengah dibangun oleh pemerintah. Rekomendasi lainnya turut mendorong KPBP yang saat ini dimotori oleh DKP agar turut aktif menyuarakan hak asasi dan tanggung jawab sosial para nelayan dan awak kapal perikanan, demi mewujudkan pengelolaan perikanan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Tonton kembali tayangan Pertemuan Regional V KPBP Tuna di YouTube MDPI