MDPI Gelar Webinar Bicara Segara #1, Dorong Pemanfaatan Data Perikanan untuk Riset dan Inovasi Ilmiah

_{oleh Muhammad Alzaki Tristi}

Pemanfaatan data perikanan menjadi fondasi penting dalam pengembangan riset ilmiah dan inovasi kebijakan di sektor perikanan Indonesia. Melalui Webinar Bicara Segara #1, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) mendorong penggunaan data perikanan, khususnya perikanan skala kecil, sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis sains.

Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menyelenggarakan Webinar Bicara Segara #1 bertajuk “Penggunaan Data Perikanan untuk Penelitian dan Inovasi Ilmiah” pada Selasa (20/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tema MDPI tahun 2026, “Berdaya”, yang menegaskan komitmen MDPI dalam memberdayakan nelayan skala kecil melalui data, pengetahuan, dan kolaborasi lintas sektor.

Webinar ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pemanfaatan data perikanan untuk penelitian akademik dan kebijakan publik, sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Sebanyak 179 peserta mengikuti kegiatan ini secara daring, dengan latar belakang dosen dan peneliti, mahasiswa S1 hingga S3, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pemerintah dan sektor swasta.

MDPI menegaskan bahwa data perikanan, khususnya data perikanan skala kecil, memiliki peran strategis dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi, serta menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan berbasis sains dan inovasi di sektor perikanan.

Pemanfaatan Data Perikanan untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Narasumber pertama, Prof. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), menyampaikan materi berjudul “Data Assessment for Sustainable Capture Fisheries: Case of Small-Scale Tuna Fisheries in Indonesia.” Ia menekankan pentingnya data dan riset ilmiah yang kuat untuk memahami stok ikan dan merumuskan kebijakan panen berkelanjutan (harvest strategy).

Menurut Prof. Budy, pengelolaan perikanan yang efektif perlu mempertimbangkan pendekatan ekosistem, keanekaragaman hayati, pengelolaan hasil tangkapan sampingan (bycatch), keterlibatan pemangku kepentingan, serta prinsip kehati-hatian dan manajemen adaptif. Hal ini penting agar kebijakan perikanan mampu merespons perubahan kondisi ekologi dan sosial secara fleksibel.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem data di masa depan.

Baca juga: Sambut 2026, MDPI Tegaskan Komitmen “Berdaya” untuk Nelayan Skala Kecil

“Ke depannya, sistem pengumpulan data perikanan digital terintegrasi dan sistem manajemen pengetahuan itu merupakan mimpi ke depan. Ini menjadi hal yang perlu dipikirkan secara bersama oleh multipihak seperti NGO, peneliti, dan pemerintah, bagaimana membuat sistem yang ada sekarang dapat diolah, dikirim, dan dianalisis untuk kajian stok dan pengambilan kebijakan dan pengelolaan perikanan,” ujar Prof. Budy.

Pengalaman kerja MDPI dalam pengelolaan perikanan tuna dan pemberdayaan masyarakat pesisir turut menjadi contoh bagaimana data lapangan dapat menjembatani praktik di tingkat komunitas dengan kebutuhan kebijakan dan pengelolaan perikanan di tingkat nasional.

Kompleksitas Data Perikanan Tuna Nasional

Narasumber kedua, Lilis Sadiyah, S.Si., Ph.D, Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Sistem Biota, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengulas kompleksitas pengelolaan perikanan tuna di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa beragamnya alat tangkap, spesies ikan yang bermigrasi jauh, serta tingginya volume pendaratan ikan menuntut sistem monitoring yang berkelanjutan dan memenuhi standar pengumpulan data ilmiah.

Lilis menekankan bahwa data perikanan ideal harus memenuhi kaidah ilmiah, termasuk kualitas, cakupan, dan deret waktu (time series), agar dapat dimanfaatkan dalam pengkajian stok dan perumusan harvest strategy. Sebagai anggota tiga Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)—WCPFC, IOTC, dan CCSBT—Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat nasional maupun regional.

Ia juga menegaskan bahwa pendataan perikanan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah semata.

“Terkait pendataan perikanan tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga multi pihak. Seperti saat ini sudah mulai terlihat partisipasi aktif dari non-government untuk pengumpulan data perikanan dengan peran masing-masing,” jelas Lilis.

Baca juga: Peran Perempuan dalam Perikanan Skala Kecil: Pembelajaran MDPI di GAF9

Selain ketersediaan data, pengelolaan perikanan juga memerlukan dukungan kebijakan, inovasi ilmiah yang dapat ditelusuri dan diimplementasikan, serta dukungan sumber daya manusia, pendanaan, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Mendorong Kolaborasi Berbasis Data

Melalui Webinar Bicara Segara #1, MDPI berharap terbangun pemahaman bersama antara akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai pentingnya kolaborasi berbasis data. Kegiatan ini juga membuka peluang riset bersama antara MDPI dan perguruan tinggi maupun peneliti independen, serta meningkatkan kesadaran publik, terutama di kalangan mahasiswa dan akademisi tentang peran data dalam mendukung sektor perikanan skala kecil.

Webinar ini menjadi pembuka rangkaian diskusi MDPI di tahun “Berdaya”, sekaligus menegaskan prinsip Data untuk Semua sebagai fondasi pengelolaan perikanan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

———————————

Klik di sini, untuk menyaksikan rekaman Webinar Bicara Segara #1 bertajuk “Penggunaan Data Perikanan untuk Penelitian dan Inovasi Ilmiah”