Komite Pengelola Bersama Perikanan Gorontalo Dorong Industri Tuna Lokal Targetkan Ekspor Secara Berkelanjutan

_{oleh M. A. Indira Prameswari}

Gorontalo, 13 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo berkumpul dengan organisasi masyarakat sipil, industri, dan akademisi untuk menggenjot perekonomian sektor perikanan tuna dalam Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Gorontalo. Inisiatif ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah, nelayan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Komite ini menjadi wadah kolaborasi untuk mengatasi tantangan sektor perikanan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. “Provinsi Gorontalo menghasilkan sekitar Rp 3,8 milyar dari sektor perikanan tangkap, dan 40%-nya dihasilkan dari komoditas tuna, cakalang, dan tongkol (TCT). Komoditas primadona ini vital bagi pasar domestik dan kesempatan untuk ekspor,” ujar Ir. Sila Nurainsyah Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Peluang Akses Pasar Ekspor Terbuka Bagi Gorontalo

Provinsi Gorontalo yang dikelilingi oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 dan 716, meliputi Laut Sulawesi dan Teluk Tomini, memiliki potensi perikanan yang melimpah. Perairan ini sudah terdaftar dalam sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) untuk komoditas tuna madidihang, sehingga industri dan nelayan yang hendak mengakses pasar ekspor dapat segera berpartisipasi.

“Kita upayakan Program Perbaikan Perikanan Berkelanjutan dan sertifikasi MSC yang diminta oleh pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Peluang pasar global sangat besar dan baik bagi keberlanjutan perikanan dan ekonomi Gorontalo. Jika kita dapat menjawab permintaan ini, kemungkinan 10-20 tahun ke depan ekonomi kita tetap berjalan dan stok tuna tetap berkelanjutan,” ujar Herman, Asosiasi Perikanan Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI).

Selain memperkuat akses pasar dan perikanan berkelanjutan, Komite juga akan fokus pada peningkatan kapasitas nelayan dalam memenuhi persyaratan legalitas untuk menembus pasar ekspor. Persyaratan legalitas ekspor akan dibantu oleh organisasi masyarakat sipil seperti MDPI di level nelayan skala kecil, serta AP2HI di level industri, jika pemangku kepentingan Gorontalo tertarik untuk mengakses pasar TCT ekspor.

“Tanggung jawab dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan tak hanya berada pada pundak Pemerintah Daerah. Pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga kita harus bersatu-padu dalam mengelola perikanan Gorotalo,” ujar Yasmine Simbolon, Direktur MDPI.

“Tantangan ekspor ke pasar Amerika Serikat dan Eropa saat ini makin ketat. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan legalitas nelayan skala kecil dan industri yang jumlahnya banyak. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat membantu percepatan urusan-urusan persyaratan ekspor ini” ungkap pelaku industri Muhammad Saripi, PT Bintang Laut Sejahtera.

Pasar Domestik Tak Luput dari Perhatian

Provinsi Gorontalo juga menargetkan peningkatan mutu konsumsi perikanan tuna lokal.  Komite secara khusus menaruh fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi mikro domestik melalui pengolahan produk perikanan yang dikelola oleh masyarakat pesisir. Hal ini bermaksud agar perekonomian pesisir Gorontalo tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Usaha pengolahan perikanan dapat membantu perekonomian keluarga nelayan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir. Perlu kita tingkatkan kapasitas mereka agar mutu produk olahan yang mereka jual tak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga layak dikonsumsi oleh Masyarakat lokal,” ujar Siti Zulaeha, Livelihood Officer MDPI yang mendampingi Poklahsar Ta’ Buwa Tanjung Kramat di Kota Gorontalo.

Dengan adanya Komite Pengelola Bersama Perikanan Gorontalo, diharapkan pengelolaan perikanan di Gorontalo dapat lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan ekonomi, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.