Jaga Kualitas Data Perikanan, MDPI Lakukan Validasi dan Verifikasi

DENPASAR, 5 September 2019 – Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) merasa perlu untuk selalu menjaga kualitas data perikanan yang dimiliki. Karena itulah, dilaksanakan kegiatan Validasi dan Verifikasi Port Sampling Data yang dilaksanakan pada 3-5 September lalu di kantor Yayasan MDPI di Denpasar. Proses verifikasi tersebut diikuti oleh team Fisheries Improvement Program (FIP), yang didalamnya juga hadir tiga orang Regional Supervisor (RS).

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan validasi tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan MDPI Saut Tampubolon menekankan mengenai pentingnya pengelolaan data perikanan yang baik. Terlebih dalam manajemen data perikanan sangat dibutuhkan data dengan kualitas yang baik. “Jika tidak ada data maka tidak ada pengelolaan. Data yang tidak bagus maka pengelolaannya juga tidak bagus. Demikian sebaliknya,” kata Saut.

Untuk diketahui, kegiatan validasi tersebut memiliki tujuan untuk melihat kembali sekaligus memverifikasi data yang sudah pernah dikumpulkan di semua site MDPI, yakni untuk periode Januari – Juli 2019. Data yang divealidasi dan diverifikasi adalah yang sudah masuk dalam I-Fish database. Poin-poin penting yang dibahas dalam proses validasi tersebut meliputi data trip/perjalanan memancing, data biologis (panjang dan berat ikan), data hewan endangered, threatened, protected (ETP), kapal yang teregistrasi, lokasi memancing, serta poin-poin lainnya yang sudah tercantum dalam standard operation procedure (SOP).

Selain itu, dengan adanya validasi dan verifikasi tersebut, kualitas data yang dimiliki juga bisa terjamin. Sehingga data yang dilaporkan kepada pemerintah bisa terjamin kualitas dan kuantitasnya. Data ini dibutuhkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan perikanan yang berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan proses validasi dan verifikasi sebanyak dua kali dalam setahun.

Masih dikatakan Saut, pengelolaan bersama perikanan tuna perlu dilakukan. Ini dikarenakan tuna merupakan ikan yang bersifat high migratory atau bermigrasi tinggi. Artinya, pengelolaannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah atau pemerintah lokal dan pusat. Melainkan harus dikelola dengan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, LSM, pelaku industri, dan nelayan. Serta semua pihak yang berkaitan dengan perikanan tuna. Tidak hanya di dalam negeri, melainkan pihak dari luar negeri. “Data yang dikumpulkan oleh MDPI ini digunakan untuk menghitung komposisi tangkapan atau Harvest Strategy (HS) dalam pengelolaan tuna,” lanjut Saut.

Kegiatan validasi dan verifikasi tersebut dibagi dalam tiga hari. Hari pertama merupakan pengantar beserta update isu-isu terkini dalam pengelolaan perikanan tuna. Sedangkan di hari kedua, pembahasan lebih fokus pada proses validasi dan verifikasi data yang masuk. Dalam kesempatan ini, Data Collection Officer MDPI menampilkan data yang selanjutnya diklarifikasi oleh para RS. Selanjutnya, para RS juga berkesempatan untuk memaparkan kondisi di lapangan, baik itu tantangan maupun temuan-temuan lainnya yang dihadapi. Terakhir, semuanya memastikan bahwa poin-poin yang ada di SOP sudah terpenuhi dengan baik.

Di hari terakhir, dilakukan pembahasan mengenai temuan-temuan dan permasalahan yang ada di dalam pengelolaan data. Tujuannya agar para RS bisa menindaklanjuti. Dibahas pula mengenai strategi perbaikan dalam melakukan pendataan di lapangan.

Manajer FIP Yayasan MDPI Wildan menyampaikan bahwa target mengenai fisheries improvement (FI) dalam enam bulan dan rencana kerja yang sudah disusun harus bisa tercapai bersama-sama. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan update mengenai rencana kegiatan Fisheries Co-Management Committee (FCMC). Termasuk di dalamnya mengenai rekomendasi dan rencana aksi yang sudah disusun sebelumnya.

Ditulis oleh: Amrulloh

DIedit oleh: Mohammad Syifa