Sebagai Mitra Pembangunan KKP, MDPI Teguhkan Komitmen terhadap Implementasi Ekonomi Biru

_{oleh Muhammad Alzaki Tristi}

Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Program Prioritas Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sebagai langkah penting memperkuat tata kelola perikanan tangkap nasional. Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, dalam pertemuan Mitra Pembangunan KKP bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Senin (6/10).

Dalam forum tersebut, Yasmine menegaskan bahwa MDPI sejak awal telah berperan di tingkat tapak dalam menerjemahkan prinsip Ekonomi Biru ke dalam praktik nyata.

“Yayasan MDPI sepenuhnya mendukung kebijakan Ekonomi Biru yang digagas KKP. Sejak awal kami telah bekerja di tingkat tapak untuk menjadikannya nyata—melalui pendampingan nelayan skala kecil di delapan provinsi,” ujar Yasmine.

MDPI telah mengembangkan sistem pengumpulan data ilmiah perikanan skala kecil yang mencakup lebih dari 10.000 nelayan, dan menjadi dasar penting dalam penyusunan Harvest Strategy di wilayah kepulauan serta laporan ilmiah Indonesia kepada WCPFC dan IOTC. Selain itu, MDPI juga mendorong sertifikasi keberlanjutan (ecolabel) untuk perikanan tuna skala kecil yang membuka akses pasar internasional dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi nelayan.

Di sisi lain, MDPI aktif dalam pelestarian lingkungan pesisir melalui kegiatan pengelolaan sampah desa dan kolaborasi dengan kelompok perempuan nelayan dalam pemanfaatan hasil tangkapan sampingan dan produk turunan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menuju zero waste fisheries dan ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

Yasmine juga menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi nelayan kecil, yakni keterbatasan akses BBM bersubsidi, penyempitan ruang tangkap akibat menjamurnya rumpon kapal purse seine, dan penurunan harga ikan di tingkat nelayan yang kini hanya sekitar Rp30.000 per kilogram. Ia menyampaikan kesiapan MDPI untuk berkolaborasi dengan KKP dan BPH Migas dalam mencari solusi konkret terhadap persoalan BBM serta mendorong pengaturan rumpon yang lebih adil.

Baca juga: MDPI Gelar Pelatihan & Pembekalan Teknis “SELAT MUDA” Bali dan NTB, Perkuat Peran Pemuda Pesisir dan Mahasiswa dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Lebih lanjut, Yasmine menyampaikan kesiapan MDPI untuk bersinergi dalam program Kampung Nelayan Merah Putih, yang memiliki kesamaan lokasi dengan wilayah kerja MDPI di Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Menurutnya, sinergi berbasis komunitas, data, dan jejaring kemitraan akan memperkuat implementasi Ekonomi Biru agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi nyata dan pandangan konstruktif yang disampaikan MDPI. Ia menegaskan bahwa prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi menjadi inti dari lima program prioritas KKP dalam mewujudkan Ekonomi Biru.

“Inilah bagaimana kita menyeimbangkan ekologi dan ekonomi melalui lima program prioritas KKP. Saya berharap para NGO ini dapat bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan ekonomi biru,” ujar Menteri Trenggono.

Program prioritas tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut. Dari kelima program tersebut, dua di antaranya memiliki potensi sinergi yang kuat dengan kerja-kerja MDPI, yaitu inisiatif penangkapan ikan terukur dan pembersihan sampah plastik di laut. Sejalan dengan itu, tiga desa dampingan MDPI—Desa Wailihang di Maluku, Desa Seraya Timur di Bali, dan Desa Sangowo Timur di Maluku Utara—juga termasuk dalam wilayah intervensi program Kampung Nelayan Merah Putih.

Pertemuan ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Mitra Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Kebijakan Ekonomi Biru, yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas lembaga. Dalam komitmen tersebut, para mitra menyatakan tekad bersama untuk mendorong penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, meningkatkan kapasitas nelayan serta tata kelola perikanan yang transparan, mengembangkan inovasi teknologi ramah lingkungan, memperkuat infrastruktur perikanan modern, dan mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih melalui pendampingan serta fasilitasi pemasaran.

Baca juga: Nelayan Maluku Utara: Bertarung di Laut, Tersandung di Darat

Mitra pembangunan KKP yang berpartisipasi dalam penandatanganan ini meliputi Indonesia Tuna Consortium (TC), Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan IPNLF Indonesia (YII), Konservasi Indonesia (KI), Yayasan WWF Indonesia, Yayasan Rekam Nusantara, Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia, PMU GEF-6 CFI Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW), dan Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia.

Melalui pertemuan ini, MDPI menegaskan kembali peran strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang inklusif, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat sipil, visi Ekonomi Biru diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi juga kenyataan yang hidup di desa-desa pesisir Indonesia.