• Field Staff – Maluku Utara

    28 Mar 2021
    mdpi
    980
    0

    Posisi: Field Staff

    Lokasi: Ternate, Provinsi Maluku Utara – Indonesia

    Pekerjaan: Kontrak

    Melapor Kepada: Site Leader

    Deskripsi:

    Yayasan Masayarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) mendukung pengembangan komunitas nelayan dan rantai pasokan perikanan tersebut melalui program-program yang mendukung peningkatan ekonomi dan stabilitas sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rantai pasokan berbagai produk makanan laut dengan mendukung industri untuk mendukung perikanan berkelanjutan dari aspek sosial dan atau tuntutan pasar lainnya.

    MDPI membutuhkan Field Staff untuk mendukung perencanaan dan melaksanakan implementasi program di site dan melakukan koordinasi dengan internal untuk  mendukung rencana Kerja MDPI di lapangan.

    Tanggungjawab

    • Menjadi perwakilan MDPI yang menyampaikan informasi yang benar mengenai tujuan dan kegiatan proyek, kepada stakeholder dan masyarakat di area Kerja dengan membantu mengkoordinir berbagai kegiatan program MDPI di lapangan
    • Mengambil data perikanan di lokasi dengan metodologi port sampling sesuai metodologi yang telah diuraikan pada Protokol Port Samping dan membuat laporan terkait data I-Fish secara berkala dan teratur agar dapat mengelola program pengumpulan data dan mendukung peningkatan program perikanan yang dibutuhkan.
    • Memastikan bahwa data yang di input dalam laporan tersebut adalah aktual dan rinci dengan melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk ke I-fish dan memberikan masukkan dalam meningkatkan fungsi I-fish.
    • Menyelesaikan bentuk interaksi spesies ETP (Endangered Threatened Protected) dengan standar profesionalisme yang tinggi, menyesuaikan dengan spesifikasi dalam protokol dan mengikuti standar yang berlaku lalu membuat laporan interaksi spesies ETP diunduh ke Dropbox/I-Fish secara teratur dan terus menerus.
    • Koordinasi harian dengan para petugas di pendaratan ikan/supplier/prosesor dan nelayan saat melaksanakan program port sampling.
    • Selalu berkoordinasi mengenai dan terkait dengan tugas tanggung jawab, dan temuan/kejadian yang penting.
    • Ikut peran bersama dengan tim dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  terhadap berbagai dan terkait program kegiatan MDPI di lapangan
    • Melaksanakan dan memastikan terlaksananya pemasangan serta pengaturan alat teknologi vessel tracking dan electronic monitoring (Pemasangan Kamera di atas kapal) di atas kapal nelayan sesuai target yang telah ditetapkan.
    • Melakukan pendampingan kelompok dan miniplan/gudang, terkait pendampingan program  Fair Trade termasuk dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan, pendampingan fisherlog (pengisian dan input data), memberikan update informasi mengenai Fair Trade ke kelompok, pendampingan  dan memfasilitasi rapat persiapan audit, rapat NC, rapat premium plan, rapat tahunan Komite Fair Trade pendampingan rapat kelompok, serta memastikan dan memeriksa terlaksananya kepatuhan terhadap standar Fair Trade ditingkat gudang/miniplan/supplier
    • Mengelola dokumen terkait pendataan dan maupun terkait program Fair Trade.
    • Bersama tim melakukan perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan, pendampingan dan fasilitasi dalam  penyusunan peraturan desa, pendampingan pendirian Koperasi dan pendampingan champion (fisher champion, woman champion, young champion).
    • Melakukan pembaruan data KUSUKA, BPKP/Pas Kecil dan asuransi nelayan di tingkat kelompok serta membantu memfasilitasi kemandirian kelompok dalam pengurusan KUSUKA, Pas Kecil/BPKP dan asuransi nelayan
    • Bersama dengan tim melakukan rapat mingguan dan bulanan di site untuk evaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan untuk perencanaan kegiatan minggu berikutnya
    • Membangun hubungan baik dan berkoordinasi dengan stakeholder dan pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional
    • Membuat pelaporan individu yang sesuai dengan tanggung jawabnya seperti, daftar hadir melalui sistem, laporan kegiatan, pengajuan cuti, reimbursement, pelaporan keuangan dan lainnya
    • Melakukan tugas lainnya yang dibutuhkan organisasi sesuai petunjuk Supervisor.

    Persyaratan:

    • Kandidat harus memiliki setidaknya gelar Sarjana dalam bidang ilmu perikanan atau dari berbagai jurusan
    • Pengalaman bekerja minimal 1 tahun di posisi yang sama dan pernah memiliki pengalaman di LSM/NGO, atau sudah lulus studi.
    • Keterampilan komputer yang sangat baik terutama Microsoft (Word, Excel, Power Point dan Access)
    • Pelaporan yang  andal dari kegiatan dalam standar tingkat tinggi dengan akuntabilitas dan ketepatan pekerjaan yang dilaksanakan
    • Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris secara baik dan lancar
    • Seseorang yang berorientasi pada detail berorientasi target, inisiatif tinggi dan terorganisir
    • Mampu berkerja dalam tim dan juga pemain tim yang baik
    • Memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah dan beradaptasi dalam berbagai situasi
    • Mampu bekerja di organisasi cepat dan aktif
    • Bersedia sering bepergian ke wilayah pelaksana di Indonesia dan bersedia bekerja lembur bila diperlukan.
    • Pengalaman bekerja dengan komunitas kecil maupun besar
    • kemampuan untuk berkomunikasi dan presentasi jika dibutuhkan dengan lintas pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal: Pemerintah (nasional, provinsi dan kabupaten), akademisi, mitra proyek, sektor swasta (pengolah, pemasok, distributor), komunitas nelayan, nelayan, LSM lain, pemberi pengaruh / donor pendukung, dll.
    • Terbuka untuk penduduk Indonesia, khususnya diutamakan putra/putri daerah, Ternate, Maluku Utara
    • Minat yang tinggi dalam mengembangkan komunitas perikanan skala kecil

    MDPI berkomitmen untuk melaksanakan perekrutan diskriminasi bebas dari unsur-unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antarkelompok), mendukung kesetaraan gender, anti perdagangan orang dan menolak segala bentuk penggunaan dan perdagangan narkoba.

    Aplikasi lamaran lengkap dikirim sebelum tanggal 2 April 2021 ke HR MDPI melalui email: career@mdpi.or.id dengan subjek: Lamaran: Field Staff, Bali, Indonesia

    Continue Reading
  • Assistant Site Leader – Maluku

    28 Mar 2021
    mdpi
    783
    0

    Posisi: Assistant Site Leader

    Lokasi: Pulau Seram, Provinsi Maluku – Indonesia

    Pekerjaan: Kontrak

    Melapor Kepada: Site Leader

    Deskripsi:

    Yayasan Masayarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) mendukung pengembangan komunitas nelayan dan rantai pasokan perikanan tersebut melalui program-program yang mendukung peningkatan ekonomi dan stabilitas sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rantai pasokan berbagai produk makanan laut dengan mendukung industri untuk mendukung perikanan berkelanjutan dari aspek sosial dan atau tuntutan pasar lainnya.

    MDPI membutuhkan Assistant Site Leader untuk mengelola dan mendukung pengembangan program Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dalam perikanan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat di Indonesia dan kawasan.

    Tanggungjawab

    • Menjadi perwakilan MDPI yang menyampaikan informasi yang benar mengenai tujuan dan kegiatan proyek, kepada stakeholder dan masyarakat di area Kerja dengan membantu mengkoordinir berbagai kegiatan program MDPI di lapangan
    • Melakukan kegiatan pengumpulan data dan membantu verifikasi data I-Fish (data collection MDPI dan fisherlog)
    • Mengelola program pengumpulan data dan mendukung peningkatan program perikanan yang dibutuhkan dengan memastikan akurasi informasi terhadap data yang dikumpulkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan.
    • Melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk ke I-fish dan memberikan masukkan dalam meningkatkan fungsi I-fish
    • Mengkomunikasikan hasil analisis data kepada stakeholders perikanan antara lain nelayan/supplier/processors dan stakeholder lainnya yang sering tidak memahami pentingnya data dan pendataan, agar dapat terus melakukan pengembangan inovasi dalam pendekatan metode komunikasi untuk stakeholder perikanan dilapangan
    • Melakukan koordinasi dan mendukung pengembangan Fisheries Co-Management Committee (FCMC) di provinsi, untuk meningkatkan peran serta nelayan, supplier, industri perikanan dalam proses pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk membantu kegiatan dimuali dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan FCMC
    • Melakukan pembaharuan data, memfasilitasi rapat kelompok dan rapat komite untuk melakukan pembaharuan data terkait program Fair Trade termasuk melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, pembentukan koperasi atau kelompok desa dan membantu memfasilitasi kegiatan champion (fisher champion, woman champion, young champion)
    • Membantu melakukan pembaharuan kompilasi data KUSUKA, asuransi nelayan, BPKP atau Pas Kecil di lapangan
    • Ikut menyusun program bulanan/tahunan dengan Site Leader, Program Manager dan Program Director agar visi misi MDPI dapat terlaksana termasuk mengevaluasi kinerja terhadap rencana kerja program bulanan/tahunan ke rencana kerja teknis bulanan site
    • Besama dengan Site Leader mengelola operasional site sehari-hari agar kegiatan dan harian seluruh tim dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan membantu pelaporan administasi finansial yang akurat dan tepat waktu terkait petty cash, anggaran bulanan, acara kegiatan, pelatihan dan lainnya Membantu menyusun anggaran bulanan site
    • Membantu Site Leader untuk memfasilitasi rapat mingguan dan bulanan di site untuk evaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan untuk perencanaan kegiatan minggu berikutnya
    • Membangun hubungan baik dan berkoordinasi dengan stakeholder dan pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional
    • Membuat pelaporan individu yang sesuai dengan tanggung jawabnya seperti, daftar hadir melalui sistem, laporan kegiatan, pengajuan cuti, reimbursement, pelaporan keuangan dan lainnya
    • Melakukan tugas lainnya yang dibutuhkan organisasi sesuai petunjuk Supervisor.

    Persyaratan:

    • Kandidat harus memiliki setidaknya gelar Sarjana dalam bidang ilmu perikanan atau dari berbagai jurusan
    • Pengalaman bekerja minimal 2 tahun di posisi yang sama dan pernah memiliki pengalaman di LSM/NGO
    • Keterampilan komputer yang sangat baik terutama Microsoft (Word, Excel, Power Point dan Access)
    • Pelaporan yang  andal dari kegiatan dalam standar tingkat tinggi dengan akuntabilitas dan ketepatan pekerjaan yang dilaksanakan
    • Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris secara baik dan lancar
    • Memiliki keterampilan kepemimpinan, mampu mengelola tim dan juga pemain tim yang baik
    • Memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah dan beradaptasi dalam berbagai situasi
    • Mampu bekerja di organisasi cepat dan aktif
    • Bersedia sering bepergian ke wilayah pelaksana di Indonesia dan bersedia bekerja lembur bila diperlukan.
    • Pengalaman bekerja dengan komunitas kecil maupun besar
    • kemampuan untuk berkomunikasi dan presentasi jika dibutuhkan dengan lintas pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal: Pemerintah (nasional, provinsi dan kabupaten), akademisi, mitra proyek, sektor swasta (pengolah, pemasok, distributor), komunitas nelayan, nelayan, LSM lain, pemberi pengaruh / donor pendukung, dll.
    • Terbuka untuk penduduk Indonesia, khususnya diutamakan putra/putri daerah Pulau Seram Provinsi Maluku
    • Minat yang tinggi dalam mengembangkan komunitas perikanan skala kecil

    MDPI berkomitmen untuk melaksanakan perekrutan diskriminasi bebas dari unsur-unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antarkelompok), mendukung kesetaraan gender, anti perdagangan orang dan menolak segala bentuk penggunaan dan perdagangan narkoba.

    Aplikasi lamaran lengkap dikirim sebelum tanggal 2 April 2021 ke HR MDPI melalui email: career@mdpi.or.id dengan subjek: Lamaran: Assistant Site Leader, Bali, Indonesia

    Continue Reading
  • Communications & Outreach Internship

    15 Feb 2021
    mdpi
    1008
    0

    BACKGROUND

    Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) supports the development of fishing communities through programs that support environmental and economic improvements as well as social stability. Headquartered in Denpasar, Bali, our mission is to empower fishing communities to achieve sustainability by supporting community organization and harnessing market forces. MDPI strives to be among the best implementers and innovators of field-based programs supporting the long-term livelihood of fishing communities through sustainable fisheries management. With implementation across Indonesia, our work focuses on small-scale artisanal fisheries in Eastern Indonesia across the six provinces of Maluku, North Maluku, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, and North Sulawesi. Over the last seven years, MDPI has grown, both in size and scope of work, and is currently working towards better and more effective implementation of our communication and outreach strategies.

    JOB FUNCTION

    Intern will support the implementation of MDPI communications strategy and guidelines, and promote activities carried out by the organization. Intern will work directly with the Communications Officer and may be required to collaborate with other MDPI staff in developing various visual communication material, including multimedia production, content writing and interactive social media management.

    RESPONSIBILITIES

    Intern will report directly to the Communications Officer and assist in carrying out various communications responsibilities, including:

    • Managing and developing content for MDPI social media channels (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) to increase engagement
    • Producing materials and media kit such as banners, brochures, infographics, etc. relating to program and organization needs
    • Compiling updates and relevant information from MDPI team
    • Drafting articles and/or blog posts as part of MDPI regular updates
    • Maintaining MDPI documentation management system

    REQUIREMENTS

    • Relevant degree/qualifications or currently enrolled in final semester related to communications, digital media or graphic design
    • Based in Bali during internship period
    • Good written and verbal communication in Bahasa Indonesia with strong editing skills. Fluency in English highly desirable as our content is bilingual
    • Proficiency in multimedia design, with strong conceptualization and copywriting skills; showcase portfolio encouraged
    • Strong command of the Adobe suite, specifically Illustrator, Photoshop and InDesign. Knowledge of Audio/Visual (AV) production is a plus
    • Social Media enthusiast with experience in interactive content
    • Team player with good management skills, eye for detail, ability to multitask and meet tight deadlines
    • Other desirable, but not fully required, knowledge or experience: writing/journalism, campaign development, social marketing, sustainability

    Duration of the internship is for a minimum of 3 months, with possibility of extension if schedule permits. MDPI working hours are Monday-Friday, 9am-5pm, with adjustments due to local COVID-19 precautions; Intern may be required to work remotely from home some days and participate in virtual meetings. Application deadline: February 19, 2021.

    Send complete application to MDPI HR via email: career@mdpi.or.id with subject: Application: Communications & Outreach Internship

    Continue Reading
  • Beradaptasi dan Berkembang: Proses Audit Virtual untuk Implementasi Fair Trade di Indonesia Timur

    14 Sep 2020
    MDPI Communications
    821
    0
    Di awal bulan September, tim MDPI menjalani proses audit Fair Trade (FT) bersama seluruh kelompok nelayan tuna, supplier dan perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok tuna bersertifkat FT dampingan MDPI. Seperti banyak kegiatan lainnya tahun ini, proses audit FT yang berlangsung tanggal 2-11 September 2020 turut menjadi yang pertama kalinya dilakukan secara virtual.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas implementasi program dan penggunaan Dana Premium, FT USA menetapkan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi para pemegang sertifikat dan pihak terkait lainnya, seperti menjalankan proses kerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi kebutuhan yang dapat di bantu oleh Dana Premium, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat mempertahankan sertifikasi Fair Trade yang dimiliki.

    Selama total 8 hari yang mencakup rapat pembukaan, wawancara mendalam dan akhirnya rapat penutupan, tim MDPI mendampingi sebanyak total 8 kelompok nelayan, 7 supplier dan 3 perusahaan pengolah produk tuna yang tersebar di wilayah Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Penerbangan dan pertemuan tatap muka masih sangat dibatasi akibat pandemi COVID-19 yang masih mewabah, sehingga periode audit kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim MDPI yang mengkoordir proses audit secara daring. Lokasi mayoritas kelompok nelayan yang sulit dijangkau oleh jaringan komunikasi menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan audit virtual, khususnya saat cuaca kurang bersahabat, di tambah dengan faktor jarak antar-pulau yang harus ditempuh oleh tim MDPI untuk memfasilitasi tiap kelompok dengan seperangkat elektronik demi mendukung kelancaran komunikasi melalui video call dengan para auditor yang berlokasi di Bali dan Jawa Tengah.

    Proses audit virtual ini diusahakan berjalan semirip mungkin dengan audit yang biasanya dijalankan di lokasi bersama para pemegang sertifikat:

    1. Kelompok Nelayan/Komite – diwawancarai oleh auditor secara umum sebelum menjalankan wawancara secara personal kepada sejumlah anggota nelayan dari masing-masing kelompok yang dipilih secara acak oleh auditor;

    2. Landing site dan kapal – diaudit dengan cara memperlihatkan kondisi landing site dan armada kapal nelayan kepada auditor melalui video call;

    3. Supplier – diwawancara secara personal sekaligus memperlihatkan kondisi miniplant melalui video call;

    4. Perusahaan atau unit pengolahaan ikan (UPI) – mewawancarai penanggungjawab manajerial, Human Resource Department (HRD), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan bagian produksi, tidak ketinggalan juga memperlihatkan kondisi pabrik secara menyeluruh melalui video call.

    Selain untuk memeriksa proses implementasi program FT, proses audit juga menjadi momen pembelajaran bagi seluruh pemegang sertifikat FT; hasil audit akan menjadi acuan untuk terus meningkatkan standar dan kualitas pekerjaan sehari-hari demi menjamin kesejahteraan bersama dan keberlangsungan sumber daya alam.

    Continue Reading
  • Asuransi Nelayan Mandiri: Bentuk kesadaran dan kepedulian untuk nelayan tuna Fair Trade

    1 Jul 2020
    MDPI Communications
    1312
    0

    Nelayan merupakan salah satu bagian penting dalam sektor kelautan dan perikanan, oleh karena itu peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia harus terus dijadikan prioritas. Banyak tantangan pekerjaan yang dialami oleh para nelayan; mulai dari hasil tangkapan yang tidak pasti jumlahnya karena sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hingga faktor risiko profesi yang cukup tinggi dan dapat mengancam keselamatan bahkan jiwa nelayan saat harus melaut di cuaca yang tidak bersahabat.

    Tim MDPI membagikan Kartu Asuransi Nelayan kepada kelompok nelayan di Seram Selatan

    Mengingat faktor tersebut, pada tahun 2017 mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bersama dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Asuransi nelayan memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko meninggal dunia, baik saat melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun di luar aktivitas, juga perlindungan pengobatan akibat kecelakaan. Namun, BPAN hanya berlaku selama satu tahun sehingga di tahun selanjutnya premi asuransi harus dibayar secara mandiri oleh para nelayan. Berawal dari kepedulian pemerintah dan didukung oleh kesadaran nelayan, maka para anggota kelompok nelayan tuna Fair Trade di Seram Selatan provinsi Maluku mengalokasikan dana premium mereka untuk membayar asuransi secara mandiri, yang kini memasuki tahun ke-2.

    Walau pendemi Corona Virus Disease ‘19 (COVID-19) masih berlanjut, semangat para nelayan Fair Trade tidak surut dalam menyiapkan berkas untuk mengurus asuransi nelayan. Proses yang dijalankan hingga kartu terdistribusi membutuhkan waktu 1,5 bulan dan dengan adanya kerjasama yang baik antara nelayan, MDPI dan pihak Jasindo, proses pengurusan asuransi nelayan dapat berjalan dengan lancar.

    Sebanyak 137 nelayan Fair Trade di wilayah Seram Selatan telah memiliki asuransi mandiri, yang juga berfungsi sebagai kartu identitas nelayan dan dapat digunakan saat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kartu asuransi nelayan telah dibagikan kepada anggota yang tergabung di 6 kelompok nelayan, yaitu: Tuna Yapana di Desa Tehoru, Tuna Hamua di Dusun Missa, Teluk Ampera di dusun Ampera, dan Darah Tuna Haruo Abadi di Dusun Haruo, Tuna Liang Raya di Desa Liang, dan Tuna Tunas Beringin di Dusun Yaholu.

    Continue Reading
  • Pembagian Masker di Wilayah Kerja MDPI, Upaya Lawan COVID-19

    4 Jun 2020
    MDPI Communications
    1086
    0

    Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) yang menyebar di dunia terus menciptakan ketidakpastian dan kerentanan di bidang sosial-ekonomi bagi hampir semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali para nelayan tuna skala kecil di Indonesia. Ancaman penyebaran COVID-19 yang pesat dan ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah setempat di beberapa daerah turut berimbas kepada aktivitas nelayan yang tidak lagi dapat dijalankan seperti sebelumnya. Harga ikanpun turun drastis dan proses produksi dan distribusi yang terganggu juga mengakibatkan para nelayan kesulitan untuk menjual ikan hasil tangkapan.

    Demi mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, juga untuk membantu menjaga keberlangsungan ekosistem perikanan tuna skala kecil, sepanjang bulan Mei 2020 MDPI melakukan pembagian masker gratis kepada nelayan tuna di beberapa wilayah kerja MDPI. Bertepatan dengan peringatan Hari Tuna Sedunia tanggal 2 Mei 2020, sekitar 2,000 masker kain mulai dibagikan oleh tim MDPI kepada para nelayan dan keluarga, juga supplier dan karyawan gudang di wilayah masing-masing. Jumlah masker kain yang dibagikan berkisar antara 60-300 buah per wilayah, di antaranya:
    • Buru Utara, Seram Utara dan Seram Selatan, provinsi Maluku;
    • Ternate, Pulau Bacan, Pulau Bisa dan Sanana, provinsi Maluku Utara;
    • Manado dan Sangihe, provinsi Sulawesi Utara;
    • Kabupaten Toli-Toli, provinsi Sulawesi Tengah;
    • Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan;
    • Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur dan
    • Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Awal pembagian masker dijalankan oleh tim MDPI tanggal 3 Mei 2020 di wilayah Seram Utara, tepatnya kepada kelompok nelayan di Dusun Parigi. “Pembagian masker ini merupakan yang pertama kalinya. Aksi ini sebagai wujud kepedulian MDPI untuk bersama mencegah penyebaran COVID-19 agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Perang melawan COVID-19 merupakan tugas bersama, bukan hanya pemerintah saja,” jelas Caken, Site Supervisor MDPI wilayah Seram Utara.

    Dengan keterbatasan akses transportasi saat ini, proses pembagian masker di sebagian wilayah kerja MDPIpun menjadi cukup beragam. Di beberapa daerah, tim MDPI tidak dapat melakukan pembagian secara langsung sehingga harus mengirimkan masker melalui perwakilan Kelompok Nelayan untuk dibagikan di lokasi. “Untuk bertemu para nelayan di pulau yang berbeda dibutuhkan akses penyeberangan dengan perahu motor, sehingga saat ini kami tidak bisa melakukan distribusi masker secara langsung. Masker akhirnya dititipkan kepada Ketua Kelompok Nelayan, kemudian kami bantu dengan arahan melalui telepon terkait mekanisme pembagiannya,” ungkap Marwan, tim MDPI yang mengkoordinir distribusi masker di wilayah Pulau Bacan, Maluku Utara.

    Di tengah masa sulit ini, para nelayan sangat antusias dan bersyukur bisa mendapatkan masker secara gratis. “Program pembagian masker disambut dengan suka cita oleh para nelayan, mengingat mahal dan sulitnya mengakses masker di beberapa daerah di Indonesia” jelas Ezan, tim MDPI di Seram Selatan yang turut mendistribusikan masker kepada kelompok nelayan setempat pada 28 Mei 2020.

    Sembari membagikan masker, tim MDPI tidak lupa dan tidak bosan menyampaikan himbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui berbagai cara, seperti social distancing, physical distancing, cuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Para nelayan juga berharap bahwa dengan adanya pembagian masker seperti ini kesadaran warga untuk membantu menyelesaikan pandemi dapat terus ditingkatkan, agar kita semua dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa dan perekonomian dapat segera kembali normal.

    Continue Reading
  • Achieving the Dream: Marine Stewardship Council Certification for Handline Yellowfin Tuna Fishers in Buru Island, Maluku, Eastern Indonesia

    13 May 2020
    MDPI Communications
    1362
    0

    Over the last eight years, MDPI has strived to support yellowfin tuna handline fishers in attaining Marine Stewardship Council (MSC) certification. When we began facilitating data collection in late 2012, as part of Anova Food’s Fishing and Living program, we deeply believed that the communities we work alongside could eventually document and strengthen their compliance with MSC’s 3 sustainability principles – 1) sustainable fish stocks, 2) minimizing environmental impact, and 3) effective fisheries management – therefore securing their access to international markets. Today, this dream has come to fruition.

    In 2013, MDPI began actively implementing a Fisheries Improvement Project (FIP) for small-scale handline fishers in Eastern Indonesia with industry partners, Anova Food and PT Harta Samudra. Based on results of a 2009 MSC pre-assessment, MDPI implemented a step-wise approach to fishery improvements. MDPI began collecting catch data – responding to both the data standards and needs of national and regional government bodies as well as industry partners and the MSC. Simultaneously, we set out to strengthen fishery practices and support the collective organization of fishers into associations using the USA Fair Trade standard.

     

    Leveraging the Fair Trade model, an international certification that is not solely focused on the sustainability of the resource, but also on improving livelihoods through community development funds, MDPI was able to assist fisher associations on Buru Island in achieving Fair Trade certification in 2014. With traceability  requirements underpinning both Fair Trade and MSC standards, we were able to transfer progress made and lessons learned from our Fair Trade experience to the MSC standard. Continued implementation and development against our FIP coupled with the better practice, framework, and standards of Fair Trade contributed significantly to the results of MSC pre-assessment conducted in 2018.

    At this time, MDPI also signed an MoU with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) with the aim of working jointly to strengthen market access for Indonesian tuna products through certification. In 2019, with support from MMAF and the strong results from pre-assessment, the decision was made to enter into MSC full-assessment. In partnership with the North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association, Anova and PT Harta Samudra, in March 2019, MDPI facilitated the assessment of 123 vessels in the Buru Island handline yellowfin tuna fishery.

     

    After a thorough process and rigorous assessment, today MDPI, the North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association, Anova, and PT Harta Samudra are proud to announce that the handline yellowfin tuna fishery on Buru Island has attained MSC certification. The North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association tuna fishery is the first handline yellowfin tuna fishery in the world, and the second in Indonesia, to be certified to the MSC standard. This represents years of development and marks a major achievement for Indonesian fisheries and MDPI alike.

    Photo: Green Peace

    The fishers who attained MSC certification represent members of the Fair Trade fisher associations MDPI has worked alongside since 2014. These fishers’ catch will now carry two international labels, Fair Trade and MSC. As Jaz Simbolon, our Executive Director, noted earlier today, “this is a beautiful stop on the journey towards sustainable fisheries, one that we believe in deeply, and one for which there is still a lot of hard work ahead.”

    We’re extremely proud of seeing the first Indonesian handline yellowfin tuna fishery to meet the highest standard for sustainability. Indonesia commits to support its small-scale fishermen and sustainable tuna fisheries, and this Marine Stewardship Council (MSC) certification sets as an example that it can be done for other small-scale fisheries in Indonesia and around the World.” – Minister of Marine Affairs and Fisheries

    As one of the world’s largest seafood producers, Indonesia plays an important role in maintaining the health of our oceans and supplying seafood produce sustainably. The achievement of this MSC certification proves that through collaborative efforts between governments, the private sector, fishers and researchers as well as other relevant agencies, Indonesia can implement sustainable fisheries management.


    MDPI is an NGO founded in 2013 focused on achieving responsible and sustainable fisheries activities across Indonesia. We support the development of small-scale artisanal fishing communities through programs that leverage the supply chain and support economic improvements and social stability of the communities we work alongside. An important aspect of our work is building networks and partnerships  with government, industry, NGOs, academics, and development agencies. We believe that together, we can work more quickly towards fisheries sustainability.

    For more information on the MSC, please visit: www.msc.org

    For more information on the Fair Trade USA standard, please visit: www.fairtradecertified.org

    Continue Reading
  • Menggapai Mimpi: Sertifikasi Marine Stewardship Council untuk Perikanan Yellowfin Tuna Handline di Pulau Buru, Maluku, Indonesia

    13 May 2020
    MDPI Communications
    1367
    0

    Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) untuk perikanan yellowfin tuna handline merupakan mimpi yang telah lama diperjuangkan sejak dijalankannya program Fishing and Living sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Anova Food, sebelum Yayasan MDPI resmi berdiri di tahun 2013. Sejak awal MDPI aktif menjalankan Fisheries Improvement Project (FIP) untuk nelayan tuna handline skala kecil di bagian timur Indonesia, salah satunya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan perikanan berdasarkan 3 prinsip MSC, yakni: (1) keberlanjutan stok ikan; (2) dampak terhadap ekosistem dan (3) efektifitas pengelolaan. Proses persiapan pengajuan sertifikasi MSC dimulai dengan melakukan pengumpulan data perikanan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Indonesia dalam skala nasional dan regional demi mendukung pengelolaan perikanan tuna, juga untuk memberikan informasi pendukung dalam proses penilaian oleh MSC. Bergerak dari hasil pre-assessment standar MSC sejak 2009, evaluasi terus dilakukan untuk menilai setiap perkembangan, termasuk perbaikan program dan evaluasi hasil kerja rutin per 6 bulan yang dilakukan oleh MDPI bersama stakeholder perikanan lainnya.

    Capaian MDPI dalam membina para nelayan kecil melalui program Fair Trade (FT) di Pulau Buru juga menjadi bagian integral dalam proses pengajuan sertifikasi MSC. Sejak 2013, MDPI mendampingi kelompok nelayan Pulau Buru dalam mencapai dan mempertahankan standar Fair Trade, sebuah sertifikasi internasional yang menerapkan mekanisme perdagangan adil dan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan sumber daya, tetapi juga mendukung peningkatan sosial di masyarakat dan seluruh rantai pasok. MSC dan FT juga menjadikan ketertelusuran (traceability) sebagai salah satu syarat penting yang wajib dipenuhi, sehingga sertifikasi FT yang telah dimiliki oleh kelompok nelayan Buru sejak 2014 turut menjadi nilai pendukung dalam proses penilaian MSC. Kemajuan FIP yang terus dikembangkan dan penerapan standar FT di Pulau Buru yang berjalan semakin baik membawa hasil pre-assessment yang cukup signifikan di pertengahan tahun 2018.

    Yayasan MDPI juga telah memiliki Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 7 Desember 2018. Salah satu ruang lingkup Arahan Program dalam kesepakatan tersebut adalah Penguatan Akses Pasar melalui Sertifikasi Produk Perikanan Tuna Indonesia. Arahan Program, didukung oleh hasil pre-assessment 2018 yang memuaskan, menjadi landasan kuat untuk mengajukan Full Assessment kepada MSC. Pada 25-28 Maret 2019 MDPI turut serta memfasilitasi proses sertifikasi MSC perikanan yellowfin tuna handline di Pulau Buru untuk 123 kapal, dengan mitra kerja Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra.  SCS Global Services dipilih sebagai Conformity Assessment Bodies (CABs) untuk menilai secara keseluruhan dari aspek perikanan.

     

    Setelah melalui proses yang panjang dan penilaian yang ketat, Yayasan MDPI turut berbangga atas pemberian sertifikat MSC untuk yellowfin tuna handline Pulau Buru, dengan Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra serta kelompok nelayan Buru sebagai pemegang sertifikat bersama. Sertifikasi MSC untuk Komite Nelayan Fair Trade Buru dan Maluku merupakan yang pertama untuk perikanan yellowfin tuna handline di dunia dan kedua di Indonesia, menjadikan sertifikasi ini sebuah pencapaian besar bagi perikanan Indonesia. Nelayan yang mendapat sertifikasi MSC adalah anggota kelompok nelayan Fair Trade binaan Yayasan MDPI, sehingga produk yellowfin tuna yang berasal dari wilayah Buru akan memiliki 2 (dua) label sertifikasi internasional, yaitu Fair Trade dan MSC.

     

    Photo: Green Peace

    Sertifikasi MSC akan memberikan manfaat positif bagi perikanan tuna di Provinsi Maluku dan Indonesia, antara lain:

    1. Kapasitas 123 kapal nelayan kecil tuna handline di Pulau Buru mampu memenuhi standar tertinggi untuk mewujudkan keberlanjutan (highest standard for sustainability);
    2. Menunjukkan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam pemberdayaan nelayan kecil dengan melaksanakan praktek pengelolaan perikanan tuna secara bekelanjutan;
    3. Memperluas akses pasar ekspor ke manca negara dan meningkatkan daya saing produk yellowfin tuna handline dari 123 kapal nelayan kecil di Pulau Buru;
    4. Menunjukkan komitmen Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra dan Komite Nelayan Fair Trade Buru selaku pemegang sertifikat untuk menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan dengan standar tertinggi dalam kegiatan bisnisnya;
    5. Menjadi inspirasi bagi dunia bahwa pemerintah dan pelaku usaha dapat bekerja sama dalam membina nelayan kecil agar mampu memenuhi standar tinggi sertifikat MSC, ecolabel yang paling dikenal luas.

    “Kami sangat berbangga atas pencapaian perikanan handline tuna yellowfin Indonesia pertama dalam memenuhi standar tertinggi untuk mewujudkan keberlanjutan. Indonesia berkomitmen untuk mendukung nelayan skala kecil dan perikanan tuna berkelanjutan. Penganugerahan sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) ini menjadi contoh bahwa hal serupa dapat dilakukan untuk perikanan skala kecil lainnya di Indonesia dan di seluruh dunia.” – Menteri Kelautan dan Perikanan

    Sebagai salah satu produsen seafood terbesar dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan laut dan menghasilkan pasokan hasil laut yang berkelanjutan. Pemberian sertifikasi MSC membuktikan bahwa dengan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, nelayan hingga peneliti dan instansi terkait lainnya, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai MSC, kunjungi: www.msc.org

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai Fair Trade USA, kunjungi: www.fairtradecertified.org

    Continue Reading
  • COVID-19 Emergency Premium Funds Mobilized for Fair Trade Fisher Associations in Central Sulawesi, Maluku and North Maluku

    22 Apr 2020
    MDPI Communications
    1909
    0

    The COVID-19 pandemic continues to impact small-scale tuna fishers in Indonesia. From the dramatic price drop of tuna to decreasing demands in Japan and the USA along with other associated factors have made it difficult for fishers to make the daily income required to meet their primary needs. In an attempt to mitigate the spread of COVID-19, many processing factories have been forced to close for the time being due to quarantine issues. This toppled with the drop in demand for tuna, due to the temporary closure of restaurant chains in the USA and the discontinuation of airfreight shipments to Japan, has impacted the entire tuna supply chain. For tuna fishers in Indonesia whose catch is exported globally, they are now having to accept export sales price at near local market price. Amid this difficult time, tuna Fair Trade Fisher Associations (FAs) in Central Sulawesi, Maluku and North Maluku have been looking for a way to respond to the effects of this global pandemic.

    Fair Trade USA has announced a policy allowing the use of Premium Funds to be allocated for an Emergency Response Program during the pandemic. Premium Funds are usually earmarked for certain activities identified by the FAs at their bi-annual planning meetings, typically to support the establishment of cooperatives and waste management handling such as Ecobricks. In adherence to social distancing recommendations, the MDPI field team have since conducted a series of telephone meetings with Fair Trade FAs that MDPI work with, to discuss how best to mobilize funds.

    Premium Funds of Rp 128,800,000 (US $9,200) in total have been allocated for Fair Trade FAs emergency response, with allocation of funds ranging from Rp 6,300,000 to Rp 27,000,000 (US$450 – 1,930) per FA/group for the procurement of immediate necessities such as, rice, cooking oil sugar and others, as well as masks and disinfectant. Other supplies will continue to be distributed over the next few weeks as the Ramadan period begins. To date, supplies have been distributed to 208 families in FA villages, including widows and orphans.

    The FA groups that have mobilized their Premium Funds as part of the emergency response program to date include: Lumba-Lumba FA in Salumpaga village in the Toli-Toli regency; Tuna Yapana FA and Tuna Tunas Beringin FA in South Seram; the Bisa Island Committee in South Halmahera consisting of Tuna Jaya FA (East Madapolo village), Usaha Bersama FA (West Madapolo village), Beringin Jaya FA (Waringi village), Samudera Mandioli FA (Lele village) and Usaha Laut FA (Bahu village). Several fisher groups in other areas, 9 groups in Buru and 2 groups in Sanana, have also proposed using their Premium Funds under the Emergency Response Program.

    With uncertainty surrounding how long the impacts of COVID-19 will last, MDPI continues to adaptively respond to the need of each FA and provide appropriate support through remote assistance to confirm the duration of the Emergency Response Program and the availability of funds.


    Pandemi COVID-19 masih terus berdampak pada nelayan tuna skala kecil di Indonesia. Dari harga beli ikan tuna yang menurun drastis hingga penurunan permintaan tuna dari Jepang dan Amerika serta berbagai factor terkait lainnya, menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan penghasilan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan primer. Dalam upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, banyak perusahaan pengolah ikan terpaksa tutup untuk sementara waktu karena himbauan karantina. Hal ini, ditambah dengan berkurangnya permintaan tuna akibat banyaknya restoran di Amerika yang tutup dan penghentian pengiriman jalur udara ke Jepang, telah berdampak pada seluruh rantai ekspor tuna. Bagi nelayan tuna Indonesia yang hasil tangkapannya diekspor secara global, saat ini mereka harus menerima harga jual pasar ekspor yang sudah mendekati harga pasar lokal. Di tengah masa sulit ini para kelompok nelayan tuna, atau Fisher Association (FA) Fair Trade binaan MDPI di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara harus mencari jalan keluar untuk dapat menghadapi dampak pandemi global ini.

    Sebagai respon terhadap penyebaran COVID-19 saat ini, Fair Trade USA telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan penggunaan Dana Premium untuk Program Darurat selama pandemi berlangsung. Dana Premium Kelompok biasanya dialokasikan untuk mejalankan kegiatan yang telah direncakanan oleh kelompok, seperti pembentukan Koperasi dan pelatihan Ecobrick. Demi menaati anjuran social distancing oleh pemerintah Indonesia, tim MDPI melakukan serangkaian rapat melalui telepon dengan FA binaan untuk mendiskusikan cara terbaik dalam menggunakan Dana Premium mereka selama masa tanggap darurat COVID-19.

    Total Dana Premium sebesar Rp 128,800,000 (US $9,200) telah dialokasikan untuk program tanggap darurat dengan kisaran alokasi dana mulai dari Rp 6,300,000 hingga Rp 27,000,000 (US $450-1,930) per kelompok untuk pengadaan berbagai kebutuhan mendesak, seperti beras, gula, minyak goreng dan sebagainya, serta masker dan disinfektan. Kebutuhan lainnya akan terus didistribusikan dalam beberapa minggu ke depan dalam rangka bulan Ramadan. Sejauh ini kebutuhan telah didistribusikan kepada total 208 keluarga di desa kelompok, termasuk janda dan anak yatim.

    Kelompok/FA yang telah menyepakati pengadaan program ini termasuk: FA Lumba-Lumba di desa Salumpaga kabupaten Toli-Toli; FA Tuna Yapana dan FA Tuna Tunas Beringin di Seram Selatan; Komite Kelompok Pulau Bisa di Halmahera Selatan, di antaranya FA Tuna Jaya (desa Madapolo Timur), FA Usaha Bersama (desa Madapolo Barat), FA Beringin Jaya (desa Waringi), FA Samudera Mandioli (desa Lele) dan FA Usaha Laut (desa Bahu). Beberapa kelompok nelayan di daerah lainnya, seperti 9 kelompok di Buru dan 2 kelompok di Sanana, juga telah mengusulkan penggunaan Dana Premium mereka untuk Program Tanggap Darurat COVID-19 dalam waktu dekat.

    Dengan ketidakpastian dan minimnya informasi seputar berapa lama dampak pandemi ini akan berlansung, MDPI akan terus merespon kebutuhan setiap FA secara adaptif dan memberikan konfirmasi mengenai keberlangsungan Program Tanggap Darurat dan ketersediaan dana.

    Continue Reading
  • Welcoming A New Executive Director

    31 Mar 2020
    MDPI Communications
    1477
    0

    At the start of her journey with MDPI in January 2015 as Fair Trade Manager, Yasmine Simbolon managed the implementation of Fair Trade Capture Fisheries Standard for small-scale handline tuna fishers in Eastern Indonesia. Jaz is no stranger to fisher groups who work together with MDPI and has since become one of the leaders in the Fair Trade arena, having made it her mission to drive a more sustainable approach in the development of fisher communities through the Fair Trade program. Finding it hard to leave the game even if she wanted, in June 2019 Jaz became MDPI’s Operations Director and oversaw the foundation’s overall operational activities. This year, we cheer on Jaz’s continued dedication to the cause as she takes on bigger responsibilities as the foundation’s new Executive Director. As of April 2020 Jaz will take over from Mr. Saut Tampubolon to help MDPI gear up for an exciting new journey and implement fresh strategies that will propel the foundation towards achieving goals that will contribute greatly to sustainable fisheries management in Indonesia and beyond.

    Di awal perjalanannya bersama Yayasan MDPI pada Januari 2015 sebagai Manajer Program Fair Trade, Yasmine Simbolon menjalankan implementasi Standar Perikanan Tangkap Fair Trade untuk nelayan tuna ‘handline’ skala kecil di Indonesia Timur. Jaz tidak asing lagi di antara kelompok nelayan tuna binaan MDPI dan telah menjadi salah satu pemimpin di dunia Fair Trade, dengan terus mengupayakan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam membangun komunitas nelayan melalui program Fair Trade. Di bulan Juni 2019 Jaz menjadi Direktur Operasional MDPI dan mengurus keseluruhan kegiatan operasional yayasan. Tahun ini, dedikasi Jaz untuk terus mendukung visi & misi MDPI membawanya pada tanggung jawab yang lebih besar, sebagai Direktur Eksekutif baru Yayasan MDPI. Per April 2020 Jaz menggantikan Bapak Saut Tampubolon untuk menyiapkan MDPI dalam menempuh perjalanan baru dan mengimplementasi strategi yang akan membawa MDPI terus maju dan mencapai hasil yang akan memberikan kontribusi besar bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan di dalam maupun di luar Indonesia.


    Saut Tampubolon was MDPI’s Executive Director from March 2019-2020. As of April 2020 Mr. Saut will take on the role of Fisheries Policy Advisor within the foundation. Prior to joining MDPI, Mr. Saut served as the Deputy Director for Indonesia Economic Exclusive Zone (IEEZ) and High Seas at the Directorate General of Capture Fisheries under the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Mr. Saut then joined MDPI in October 2017 as Fisheries Technical Advisor before becoming Interim Executive Director in 2018 due to the passing of the foundation’s first Executive Director, Mr. Aditya Utama Surono. With decades of experience and profound knowledge in marine affairs and fisheries, Mr. Saut will continue to support and guide MDPI in its various endeavors related to policy strengthening.

    Bapak Saut Tampubolon menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan MDPI sejak Maret 2019-2020. Per April 2020 Pak Saut mulai berperan sebagai Penasihat Kebijakan Perikanan (Fisheries Policy Advisor) Yayasan MDPI. Sebelum bergabung dengan MDPI, Pak Saut menjabat sebagai Deputi Direktur untuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan Laut Lepas di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pada Oktober 2017 Pak Saut bergabung dengan MDPI sebagai Penasihat Teknis Perikanan, kemudian menjadi Interim Direktur Eksekutif menggantikan Bapak Aditya Utama Surono yang berpulang pada Agustus 2018. Dengan pengalaman dan pengetahuan mendalam di bidang kelautan dan perikanan, Pak Saut akan terus mendukung dan membimbing MDPI dalam berbagai upaya terkait penguatan kebijakan.

    Congratulations to both Jaz and Mr. Saut!

    Continue Reading