• Beradaptasi dan Berkembang: Proses Audit Virtual untuk Implementasi Fair Trade di Indonesia Timur

    14 Sep 2020
    MDPI Communications
    267
    0
    Di awal bulan September, tim MDPI menjalani proses audit Fair Trade (FT) bersama seluruh kelompok nelayan tuna, supplier dan perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok tuna bersertifkat FT dampingan MDPI. Seperti banyak kegiatan lainnya tahun ini, proses audit FT yang berlangsung tanggal 2-11 September 2020 turut menjadi yang pertama kalinya dilakukan secara virtual.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas implementasi program dan penggunaan Dana Premium, FT USA menetapkan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi para pemegang sertifikat dan pihak terkait lainnya, seperti menjalankan proses kerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi kebutuhan yang dapat di bantu oleh Dana Premium, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat mempertahankan sertifikasi Fair Trade yang dimiliki.

    Selama total 8 hari yang mencakup rapat pembukaan, wawancara mendalam dan akhirnya rapat penutupan, tim MDPI mendampingi sebanyak total 8 kelompok nelayan, 7 supplier dan 3 perusahaan pengolah produk tuna yang tersebar di wilayah Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Penerbangan dan pertemuan tatap muka masih sangat dibatasi akibat pandemi COVID-19 yang masih mewabah, sehingga periode audit kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim MDPI yang mengkoordir proses audit secara daring. Lokasi mayoritas kelompok nelayan yang sulit dijangkau oleh jaringan komunikasi menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan audit virtual, khususnya saat cuaca kurang bersahabat, di tambah dengan faktor jarak antar-pulau yang harus ditempuh oleh tim MDPI untuk memfasilitasi tiap kelompok dengan seperangkat elektronik demi mendukung kelancaran komunikasi melalui video call dengan para auditor yang berlokasi di Bali dan Jawa Tengah.

    Proses audit virtual ini diusahakan berjalan semirip mungkin dengan audit yang biasanya dijalankan di lokasi bersama para pemegang sertifikat:

    1. Kelompok Nelayan/Komite – diwawancarai oleh auditor secara umum sebelum menjalankan wawancara secara personal kepada sejumlah anggota nelayan dari masing-masing kelompok yang dipilih secara acak oleh auditor;

    2. Landing site dan kapal – diaudit dengan cara memperlihatkan kondisi landing site dan armada kapal nelayan kepada auditor melalui video call;

    3. Supplier – diwawancara secara personal sekaligus memperlihatkan kondisi miniplant melalui video call;

    4. Perusahaan atau unit pengolahaan ikan (UPI) – mewawancarai penanggungjawab manajerial, Human Resource Department (HRD), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan bagian produksi, tidak ketinggalan juga memperlihatkan kondisi pabrik secara menyeluruh melalui video call.

    Selain untuk memeriksa proses implementasi program FT, proses audit juga menjadi momen pembelajaran bagi seluruh pemegang sertifikat FT; hasil audit akan menjadi acuan untuk terus meningkatkan standar dan kualitas pekerjaan sehari-hari demi menjamin kesejahteraan bersama dan keberlangsungan sumber daya alam.

    Continue Reading
  • Asuransi Nelayan Mandiri: Bentuk kesadaran dan kepedulian untuk nelayan tuna Fair Trade

    1 Jul 2020
    MDPI Communications
    653
    0

    Nelayan merupakan salah satu bagian penting dalam sektor kelautan dan perikanan, oleh karena itu peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia harus terus dijadikan prioritas. Banyak tantangan pekerjaan yang dialami oleh para nelayan; mulai dari hasil tangkapan yang tidak pasti jumlahnya karena sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hingga faktor risiko profesi yang cukup tinggi dan dapat mengancam keselamatan bahkan jiwa nelayan saat harus melaut di cuaca yang tidak bersahabat.

    Tim MDPI membagikan Kartu Asuransi Nelayan kepada kelompok nelayan di Seram Selatan

    Mengingat faktor tersebut, pada tahun 2017 mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bersama dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Asuransi nelayan memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko meninggal dunia, baik saat melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun di luar aktivitas, juga perlindungan pengobatan akibat kecelakaan. Namun, BPAN hanya berlaku selama satu tahun sehingga di tahun selanjutnya premi asuransi harus dibayar secara mandiri oleh para nelayan. Berawal dari kepedulian pemerintah dan didukung oleh kesadaran nelayan, maka para anggota kelompok nelayan tuna Fair Trade di Seram Selatan provinsi Maluku mengalokasikan dana premium mereka untuk membayar asuransi secara mandiri, yang kini memasuki tahun ke-2.

    Walau pendemi Corona Virus Disease ‘19 (COVID-19) masih berlanjut, semangat para nelayan Fair Trade tidak surut dalam menyiapkan berkas untuk mengurus asuransi nelayan. Proses yang dijalankan hingga kartu terdistribusi membutuhkan waktu 1,5 bulan dan dengan adanya kerjasama yang baik antara nelayan, MDPI dan pihak Jasindo, proses pengurusan asuransi nelayan dapat berjalan dengan lancar.

    Sebanyak 137 nelayan Fair Trade di wilayah Seram Selatan telah memiliki asuransi mandiri, yang juga berfungsi sebagai kartu identitas nelayan dan dapat digunakan saat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kartu asuransi nelayan telah dibagikan kepada anggota yang tergabung di 6 kelompok nelayan, yaitu: Tuna Yapana di Desa Tehoru, Tuna Hamua di Dusun Missa, Teluk Ampera di dusun Ampera, dan Darah Tuna Haruo Abadi di Dusun Haruo, Tuna Liang Raya di Desa Liang, dan Tuna Tunas Beringin di Dusun Yaholu.

    Continue Reading
  • Pembagian Masker di Wilayah Kerja MDPI, Upaya Lawan COVID-19

    4 Jun 2020
    MDPI Communications
    612
    0

    Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) yang menyebar di dunia terus menciptakan ketidakpastian dan kerentanan di bidang sosial-ekonomi bagi hampir semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali para nelayan tuna skala kecil di Indonesia. Ancaman penyebaran COVID-19 yang pesat dan ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah setempat di beberapa daerah turut berimbas kepada aktivitas nelayan yang tidak lagi dapat dijalankan seperti sebelumnya. Harga ikanpun turun drastis dan proses produksi dan distribusi yang terganggu juga mengakibatkan para nelayan kesulitan untuk menjual ikan hasil tangkapan.

    Demi mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, juga untuk membantu menjaga keberlangsungan ekosistem perikanan tuna skala kecil, sepanjang bulan Mei 2020 MDPI melakukan pembagian masker gratis kepada nelayan tuna di beberapa wilayah kerja MDPI. Bertepatan dengan peringatan Hari Tuna Sedunia tanggal 2 Mei 2020, sekitar 2,000 masker kain mulai dibagikan oleh tim MDPI kepada para nelayan dan keluarga, juga supplier dan karyawan gudang di wilayah masing-masing. Jumlah masker kain yang dibagikan berkisar antara 60-300 buah per wilayah, di antaranya:
    • Buru Utara, Seram Utara dan Seram Selatan, provinsi Maluku;
    • Ternate, Pulau Bacan, Pulau Bisa dan Sanana, provinsi Maluku Utara;
    • Manado dan Sangihe, provinsi Sulawesi Utara;
    • Kabupaten Toli-Toli, provinsi Sulawesi Tengah;
    • Kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan;
    • Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur dan
    • Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Awal pembagian masker dijalankan oleh tim MDPI tanggal 3 Mei 2020 di wilayah Seram Utara, tepatnya kepada kelompok nelayan di Dusun Parigi. “Pembagian masker ini merupakan yang pertama kalinya. Aksi ini sebagai wujud kepedulian MDPI untuk bersama mencegah penyebaran COVID-19 agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Perang melawan COVID-19 merupakan tugas bersama, bukan hanya pemerintah saja,” jelas Caken, Site Supervisor MDPI wilayah Seram Utara.

    Dengan keterbatasan akses transportasi saat ini, proses pembagian masker di sebagian wilayah kerja MDPIpun menjadi cukup beragam. Di beberapa daerah, tim MDPI tidak dapat melakukan pembagian secara langsung sehingga harus mengirimkan masker melalui perwakilan Kelompok Nelayan untuk dibagikan di lokasi. “Untuk bertemu para nelayan di pulau yang berbeda dibutuhkan akses penyeberangan dengan perahu motor, sehingga saat ini kami tidak bisa melakukan distribusi masker secara langsung. Masker akhirnya dititipkan kepada Ketua Kelompok Nelayan, kemudian kami bantu dengan arahan melalui telepon terkait mekanisme pembagiannya,” ungkap Marwan, tim MDPI yang mengkoordinir distribusi masker di wilayah Pulau Bacan, Maluku Utara.

    Di tengah masa sulit ini, para nelayan sangat antusias dan bersyukur bisa mendapatkan masker secara gratis. “Program pembagian masker disambut dengan suka cita oleh para nelayan, mengingat mahal dan sulitnya mengakses masker di beberapa daerah di Indonesia” jelas Ezan, tim MDPI di Seram Selatan yang turut mendistribusikan masker kepada kelompok nelayan setempat pada 28 Mei 2020.

    Sembari membagikan masker, tim MDPI tidak lupa dan tidak bosan menyampaikan himbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui berbagai cara, seperti social distancing, physical distancing, cuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Para nelayan juga berharap bahwa dengan adanya pembagian masker seperti ini kesadaran warga untuk membantu menyelesaikan pandemi dapat terus ditingkatkan, agar kita semua dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa dan perekonomian dapat segera kembali normal.

    Continue Reading
  • Achieving the Dream: Marine Stewardship Council Certification for Handline Yellowfin Tuna Fishers in Buru Island, Maluku, Eastern Indonesia

    13 May 2020
    MDPI Communications
    823
    0

    Over the last eight years, MDPI has strived to support yellowfin tuna handline fishers in attaining Marine Stewardship Council (MSC) certification. When we began facilitating data collection in late 2012, as part of Anova Food’s Fishing and Living program, we deeply believed that the communities we work alongside could eventually document and strengthen their compliance with MSC’s 3 sustainability principles – 1) sustainable fish stocks, 2) minimizing environmental impact, and 3) effective fisheries management – therefore securing their access to international markets. Today, this dream has come to fruition.

    In 2013, MDPI began actively implementing a Fisheries Improvement Project (FIP) for small-scale handline fishers in Eastern Indonesia with industry partners, Anova Food and PT Harta Samudra. Based on results of a 2009 MSC pre-assessment, MDPI implemented a step-wise approach to fishery improvements. MDPI began collecting catch data – responding to both the data standards and needs of national and regional government bodies as well as industry partners and the MSC. Simultaneously, we set out to strengthen fishery practices and support the collective organization of fishers into associations using the USA Fair Trade standard.

     

    Leveraging the Fair Trade model, an international certification that is not solely focused on the sustainability of the resource, but also on improving livelihoods through community development funds, MDPI was able to assist fisher associations on Buru Island in achieving Fair Trade certification in 2014. With traceability  requirements underpinning both Fair Trade and MSC standards, we were able to transfer progress made and lessons learned from our Fair Trade experience to the MSC standard. Continued implementation and development against our FIP coupled with the better practice, framework, and standards of Fair Trade contributed significantly to the results of MSC pre-assessment conducted in 2018.

    At this time, MDPI also signed an MoU with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) with the aim of working jointly to strengthen market access for Indonesian tuna products through certification. In 2019, with support from MMAF and the strong results from pre-assessment, the decision was made to enter into MSC full-assessment. In partnership with the North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association, Anova and PT Harta Samudra, in March 2019, MDPI facilitated the assessment of 123 vessels in the Buru Island handline yellowfin tuna fishery.

     

    After a thorough process and rigorous assessment, today MDPI, the North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association, Anova, and PT Harta Samudra are proud to announce that the handline yellowfin tuna fishery on Buru Island has attained MSC certification. The North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association tuna fishery is the first handline yellowfin tuna fishery in the world, and the second in Indonesia, to be certified to the MSC standard. This represents years of development and marks a major achievement for Indonesian fisheries and MDPI alike.

    Photo: Green Peace

    The fishers who attained MSC certification represent members of the Fair Trade fisher associations MDPI has worked alongside since 2014. These fishers’ catch will now carry two international labels, Fair Trade and MSC. As Jaz Simbolon, our Executive Director, noted earlier today, “this is a beautiful stop on the journey towards sustainable fisheries, one that we believe in deeply, and one for which there is still a lot of hard work ahead.”

    We’re extremely proud of seeing the first Indonesian handline yellowfin tuna fishery to meet the highest standard for sustainability. Indonesia commits to support its small-scale fishermen and sustainable tuna fisheries, and this Marine Stewardship Council (MSC) certification sets as an example that it can be done for other small-scale fisheries in Indonesia and around the World.” – Minister of Marine Affairs and Fisheries

    As one of the world’s largest seafood producers, Indonesia plays an important role in maintaining the health of our oceans and supplying seafood produce sustainably. The achievement of this MSC certification proves that through collaborative efforts between governments, the private sector, fishers and researchers as well as other relevant agencies, Indonesia can implement sustainable fisheries management.


    MDPI is an NGO founded in 2013 focused on achieving responsible and sustainable fisheries activities across Indonesia. We support the development of small-scale artisanal fishing communities through programs that leverage the supply chain and support economic improvements and social stability of the communities we work alongside. An important aspect of our work is building networks and partnerships  with government, industry, NGOs, academics, and development agencies. We believe that together, we can work more quickly towards fisheries sustainability.

    For more information on the MSC, please visit: www.msc.org

    For more information on the Fair Trade USA standard, please visit: www.fairtradecertified.org

    Continue Reading
  • Menggapai Mimpi: Sertifikasi Marine Stewardship Council untuk Perikanan Yellowfin Tuna Handline di Pulau Buru, Maluku, Indonesia

    13 May 2020
    MDPI Communications
    830
    0

    Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) untuk perikanan yellowfin tuna handline merupakan mimpi yang telah lama diperjuangkan sejak dijalankannya program Fishing and Living sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Anova Food, sebelum Yayasan MDPI resmi berdiri di tahun 2013. Sejak awal MDPI aktif menjalankan Fisheries Improvement Project (FIP) untuk nelayan tuna handline skala kecil di bagian timur Indonesia, salah satunya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan perikanan berdasarkan 3 prinsip MSC, yakni: (1) keberlanjutan stok ikan; (2) dampak terhadap ekosistem dan (3) efektifitas pengelolaan. Proses persiapan pengajuan sertifikasi MSC dimulai dengan melakukan pengumpulan data perikanan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Indonesia dalam skala nasional dan regional demi mendukung pengelolaan perikanan tuna, juga untuk memberikan informasi pendukung dalam proses penilaian oleh MSC. Bergerak dari hasil pre-assessment standar MSC sejak 2009, evaluasi terus dilakukan untuk menilai setiap perkembangan, termasuk perbaikan program dan evaluasi hasil kerja rutin per 6 bulan yang dilakukan oleh MDPI bersama stakeholder perikanan lainnya.

    Capaian MDPI dalam membina para nelayan kecil melalui program Fair Trade (FT) di Pulau Buru juga menjadi bagian integral dalam proses pengajuan sertifikasi MSC. Sejak 2013, MDPI mendampingi kelompok nelayan Pulau Buru dalam mencapai dan mempertahankan standar Fair Trade, sebuah sertifikasi internasional yang menerapkan mekanisme perdagangan adil dan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan sumber daya, tetapi juga mendukung peningkatan sosial di masyarakat dan seluruh rantai pasok. MSC dan FT juga menjadikan ketertelusuran (traceability) sebagai salah satu syarat penting yang wajib dipenuhi, sehingga sertifikasi FT yang telah dimiliki oleh kelompok nelayan Buru sejak 2014 turut menjadi nilai pendukung dalam proses penilaian MSC. Kemajuan FIP yang terus dikembangkan dan penerapan standar FT di Pulau Buru yang berjalan semakin baik membawa hasil pre-assessment yang cukup signifikan di pertengahan tahun 2018.

    Yayasan MDPI juga telah memiliki Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 7 Desember 2018. Salah satu ruang lingkup Arahan Program dalam kesepakatan tersebut adalah Penguatan Akses Pasar melalui Sertifikasi Produk Perikanan Tuna Indonesia. Arahan Program, didukung oleh hasil pre-assessment 2018 yang memuaskan, menjadi landasan kuat untuk mengajukan Full Assessment kepada MSC. Pada 25-28 Maret 2019 MDPI turut serta memfasilitasi proses sertifikasi MSC perikanan yellowfin tuna handline di Pulau Buru untuk 123 kapal, dengan mitra kerja Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra.  SCS Global Services dipilih sebagai Conformity Assessment Bodies (CABs) untuk menilai secara keseluruhan dari aspek perikanan.

     

    Setelah melalui proses yang panjang dan penilaian yang ketat, Yayasan MDPI turut berbangga atas pemberian sertifikat MSC untuk yellowfin tuna handline Pulau Buru, dengan Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra serta kelompok nelayan Buru sebagai pemegang sertifikat bersama. Sertifikasi MSC untuk Komite Nelayan Fair Trade Buru dan Maluku merupakan yang pertama untuk perikanan yellowfin tuna handline di dunia dan kedua di Indonesia, menjadikan sertifikasi ini sebuah pencapaian besar bagi perikanan Indonesia. Nelayan yang mendapat sertifikasi MSC adalah anggota kelompok nelayan Fair Trade binaan Yayasan MDPI, sehingga produk yellowfin tuna yang berasal dari wilayah Buru akan memiliki 2 (dua) label sertifikasi internasional, yaitu Fair Trade dan MSC.

     

    Photo: Green Peace

    Sertifikasi MSC akan memberikan manfaat positif bagi perikanan tuna di Provinsi Maluku dan Indonesia, antara lain:

    1. Kapasitas 123 kapal nelayan kecil tuna handline di Pulau Buru mampu memenuhi standar tertinggi untuk mewujudkan keberlanjutan (highest standard for sustainability);
    2. Menunjukkan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam pemberdayaan nelayan kecil dengan melaksanakan praktek pengelolaan perikanan tuna secara bekelanjutan;
    3. Memperluas akses pasar ekspor ke manca negara dan meningkatkan daya saing produk yellowfin tuna handline dari 123 kapal nelayan kecil di Pulau Buru;
    4. Menunjukkan komitmen Anova Food, LLC dan PT. Harta Samudra dan Komite Nelayan Fair Trade Buru selaku pemegang sertifikat untuk menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan dengan standar tertinggi dalam kegiatan bisnisnya;
    5. Menjadi inspirasi bagi dunia bahwa pemerintah dan pelaku usaha dapat bekerja sama dalam membina nelayan kecil agar mampu memenuhi standar tinggi sertifikat MSC, ecolabel yang paling dikenal luas.

    “Kami sangat berbangga atas pencapaian perikanan handline tuna yellowfin Indonesia pertama dalam memenuhi standar tertinggi untuk mewujudkan keberlanjutan. Indonesia berkomitmen untuk mendukung nelayan skala kecil dan perikanan tuna berkelanjutan. Penganugerahan sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) ini menjadi contoh bahwa hal serupa dapat dilakukan untuk perikanan skala kecil lainnya di Indonesia dan di seluruh dunia.” – Menteri Kelautan dan Perikanan

    Sebagai salah satu produsen seafood terbesar dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan laut dan menghasilkan pasokan hasil laut yang berkelanjutan. Pemberian sertifikasi MSC membuktikan bahwa dengan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, nelayan hingga peneliti dan instansi terkait lainnya, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai MSC, kunjungi: www.msc.org

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai Fair Trade USA, kunjungi: www.fairtradecertified.org

    Continue Reading
  • COVID-19 Emergency Premium Funds Mobilized for Fair Trade Fisher Associations in Central Sulawesi, Maluku and North Maluku

    22 Apr 2020
    MDPI Communications
    1447
    0

    The COVID-19 pandemic continues to impact small-scale tuna fishers in Indonesia. From the dramatic price drop of tuna to decreasing demands in Japan and the USA along with other associated factors have made it difficult for fishers to make the daily income required to meet their primary needs. In an attempt to mitigate the spread of COVID-19, many processing factories have been forced to close for the time being due to quarantine issues. This toppled with the drop in demand for tuna, due to the temporary closure of restaurant chains in the USA and the discontinuation of airfreight shipments to Japan, has impacted the entire tuna supply chain. For tuna fishers in Indonesia whose catch is exported globally, they are now having to accept export sales price at near local market price. Amid this difficult time, tuna Fair Trade Fisher Associations (FAs) in Central Sulawesi, Maluku and North Maluku have been looking for a way to respond to the effects of this global pandemic.

    Fair Trade USA has announced a policy allowing the use of Premium Funds to be allocated for an Emergency Response Program during the pandemic. Premium Funds are usually earmarked for certain activities identified by the FAs at their bi-annual planning meetings, typically to support the establishment of cooperatives and waste management handling such as Ecobricks. In adherence to social distancing recommendations, the MDPI field team have since conducted a series of telephone meetings with Fair Trade FAs that MDPI work with, to discuss how best to mobilize funds.

    Premium Funds of Rp 128,800,000 (US $9,200) in total have been allocated for Fair Trade FAs emergency response, with allocation of funds ranging from Rp 6,300,000 to Rp 27,000,000 (US$450 – 1,930) per FA/group for the procurement of immediate necessities such as, rice, cooking oil sugar and others, as well as masks and disinfectant. Other supplies will continue to be distributed over the next few weeks as the Ramadan period begins. To date, supplies have been distributed to 208 families in FA villages, including widows and orphans.

    The FA groups that have mobilized their Premium Funds as part of the emergency response program to date include: Lumba-Lumba FA in Salumpaga village in the Toli-Toli regency; Tuna Yapana FA and Tuna Tunas Beringin FA in South Seram; the Bisa Island Committee in South Halmahera consisting of Tuna Jaya FA (East Madapolo village), Usaha Bersama FA (West Madapolo village), Beringin Jaya FA (Waringi village), Samudera Mandioli FA (Lele village) and Usaha Laut FA (Bahu village). Several fisher groups in other areas, 9 groups in Buru and 2 groups in Sanana, have also proposed using their Premium Funds under the Emergency Response Program.

    With uncertainty surrounding how long the impacts of COVID-19 will last, MDPI continues to adaptively respond to the need of each FA and provide appropriate support through remote assistance to confirm the duration of the Emergency Response Program and the availability of funds.


    Pandemi COVID-19 masih terus berdampak pada nelayan tuna skala kecil di Indonesia. Dari harga beli ikan tuna yang menurun drastis hingga penurunan permintaan tuna dari Jepang dan Amerika serta berbagai factor terkait lainnya, menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan penghasilan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan primer. Dalam upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, banyak perusahaan pengolah ikan terpaksa tutup untuk sementara waktu karena himbauan karantina. Hal ini, ditambah dengan berkurangnya permintaan tuna akibat banyaknya restoran di Amerika yang tutup dan penghentian pengiriman jalur udara ke Jepang, telah berdampak pada seluruh rantai ekspor tuna. Bagi nelayan tuna Indonesia yang hasil tangkapannya diekspor secara global, saat ini mereka harus menerima harga jual pasar ekspor yang sudah mendekati harga pasar lokal. Di tengah masa sulit ini para kelompok nelayan tuna, atau Fisher Association (FA) Fair Trade binaan MDPI di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara harus mencari jalan keluar untuk dapat menghadapi dampak pandemi global ini.

    Sebagai respon terhadap penyebaran COVID-19 saat ini, Fair Trade USA telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan penggunaan Dana Premium untuk Program Darurat selama pandemi berlangsung. Dana Premium Kelompok biasanya dialokasikan untuk mejalankan kegiatan yang telah direncakanan oleh kelompok, seperti pembentukan Koperasi dan pelatihan Ecobrick. Demi menaati anjuran social distancing oleh pemerintah Indonesia, tim MDPI melakukan serangkaian rapat melalui telepon dengan FA binaan untuk mendiskusikan cara terbaik dalam menggunakan Dana Premium mereka selama masa tanggap darurat COVID-19.

    Total Dana Premium sebesar Rp 128,800,000 (US $9,200) telah dialokasikan untuk program tanggap darurat dengan kisaran alokasi dana mulai dari Rp 6,300,000 hingga Rp 27,000,000 (US $450-1,930) per kelompok untuk pengadaan berbagai kebutuhan mendesak, seperti beras, gula, minyak goreng dan sebagainya, serta masker dan disinfektan. Kebutuhan lainnya akan terus didistribusikan dalam beberapa minggu ke depan dalam rangka bulan Ramadan. Sejauh ini kebutuhan telah didistribusikan kepada total 208 keluarga di desa kelompok, termasuk janda dan anak yatim.

    Kelompok/FA yang telah menyepakati pengadaan program ini termasuk: FA Lumba-Lumba di desa Salumpaga kabupaten Toli-Toli; FA Tuna Yapana dan FA Tuna Tunas Beringin di Seram Selatan; Komite Kelompok Pulau Bisa di Halmahera Selatan, di antaranya FA Tuna Jaya (desa Madapolo Timur), FA Usaha Bersama (desa Madapolo Barat), FA Beringin Jaya (desa Waringi), FA Samudera Mandioli (desa Lele) dan FA Usaha Laut (desa Bahu). Beberapa kelompok nelayan di daerah lainnya, seperti 9 kelompok di Buru dan 2 kelompok di Sanana, juga telah mengusulkan penggunaan Dana Premium mereka untuk Program Tanggap Darurat COVID-19 dalam waktu dekat.

    Dengan ketidakpastian dan minimnya informasi seputar berapa lama dampak pandemi ini akan berlansung, MDPI akan terus merespon kebutuhan setiap FA secara adaptif dan memberikan konfirmasi mengenai keberlangsungan Program Tanggap Darurat dan ketersediaan dana.

    Continue Reading
  • Welcoming A New Executive Director

    31 Mar 2020
    MDPI Communications
    970
    0

    At the start of her journey with MDPI in January 2015 as Fair Trade Manager, Yasmine Simbolon managed the implementation of Fair Trade Capture Fisheries Standard for small-scale handline tuna fishers in Eastern Indonesia. Jaz is no stranger to fisher groups who work together with MDPI and has since become one of the leaders in the Fair Trade arena, having made it her mission to drive a more sustainable approach in the development of fisher communities through the Fair Trade program. Finding it hard to leave the game even if she wanted, in June 2019 Jaz became MDPI’s Operations Director and oversaw the foundation’s overall operational activities. This year, we cheer on Jaz’s continued dedication to the cause as she takes on bigger responsibilities as the foundation’s new Executive Director. As of April 2020 Jaz will take over from Mr. Saut Tampubolon to help MDPI gear up for an exciting new journey and implement fresh strategies that will propel the foundation towards achieving goals that will contribute greatly to sustainable fisheries management in Indonesia and beyond.

    Di awal perjalanannya bersama Yayasan MDPI pada Januari 2015 sebagai Manajer Program Fair Trade, Yasmine Simbolon menjalankan implementasi Standar Perikanan Tangkap Fair Trade untuk nelayan tuna ‘handline’ skala kecil di Indonesia Timur. Jaz tidak asing lagi di antara kelompok nelayan tuna binaan MDPI dan telah menjadi salah satu pemimpin di dunia Fair Trade, dengan terus mengupayakan pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam membangun komunitas nelayan melalui program Fair Trade. Di bulan Juni 2019 Jaz menjadi Direktur Operasional MDPI dan mengurus keseluruhan kegiatan operasional yayasan. Tahun ini, dedikasi Jaz untuk terus mendukung visi & misi MDPI membawanya pada tanggung jawab yang lebih besar, sebagai Direktur Eksekutif baru Yayasan MDPI. Per April 2020 Jaz menggantikan Bapak Saut Tampubolon untuk menyiapkan MDPI dalam menempuh perjalanan baru dan mengimplementasi strategi yang akan membawa MDPI terus maju dan mencapai hasil yang akan memberikan kontribusi besar bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan di dalam maupun di luar Indonesia.


    Saut Tampubolon was MDPI’s Executive Director from March 2019-2020. As of April 2020 Mr. Saut will take on the role of Fisheries Policy Advisor within the foundation. Prior to joining MDPI, Mr. Saut served as the Deputy Director for Indonesia Economic Exclusive Zone (IEEZ) and High Seas at the Directorate General of Capture Fisheries under the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Mr. Saut then joined MDPI in October 2017 as Fisheries Technical Advisor before becoming Interim Executive Director in 2018 due to the passing of the foundation’s first Executive Director, Mr. Aditya Utama Surono. With decades of experience and profound knowledge in marine affairs and fisheries, Mr. Saut will continue to support and guide MDPI in its various endeavors related to policy strengthening.

    Bapak Saut Tampubolon menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan MDPI sejak Maret 2019-2020. Per April 2020 Pak Saut mulai berperan sebagai Penasihat Kebijakan Perikanan (Fisheries Policy Advisor) Yayasan MDPI. Sebelum bergabung dengan MDPI, Pak Saut menjabat sebagai Deputi Direktur untuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan Laut Lepas di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pada Oktober 2017 Pak Saut bergabung dengan MDPI sebagai Penasihat Teknis Perikanan, kemudian menjadi Interim Direktur Eksekutif menggantikan Bapak Aditya Utama Surono yang berpulang pada Agustus 2018. Dengan pengalaman dan pengetahuan mendalam di bidang kelautan dan perikanan, Pak Saut akan terus mendukung dan membimbing MDPI dalam berbagai upaya terkait penguatan kebijakan.

    Congratulations to both Jaz and Mr. Saut!

    Continue Reading
  • Pengalaman Berharga Magang sekaligus Melaut Bersama Nelayan

    22 Oct 2019
    Moch Syifa
    1259
    0

    PULAU BURU – Nama saya Ari Trisnadhi, mahasiswa semester sembilan Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Pattimura (Unpatti) Maluku. Di akhir masa studi ini, saya mendapatkan kesempatan berharga untuk bisa magang di Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), lebih tepatnya di wilayah Buru Utara, Maluku.

    Kegiatan utama yang saya lakukan selama magang adalah melakukan pengambilan data perikanan dengan menggunakan metode port sampling. Dalam pengambilan data tersebut, saya melakukan pengukuran panjang dan berat ikan, wawancara dengan nelayan mengenai lokasi memancing dan interaksi dengan hewan endangered, threatened, protected (ETP). Semua data tersebut lantas dimasukkan ke sistem database yang disebut dengan i-Fish. Saya menggunakan aplikasi i-Fish yang ada di ponsel saya. Ada empat lokasi pendataan, yaitu di Desa Wailihang, Desa Waprea, Teluk Bara, dan Waipure.

    Selama melakukan pendataan tersebut, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga. Terutama kisah-kisah dari para nelayan yang ada di sana. Ternyata, meskipun mereka termasuk dalam nelayan skala kecil, mereka tetap memahami tentang perikanan berkelanjutan. Para nelayan itu mengatakan, saat ini sudah tidak berani lagi untuk menangkap hiu, lumba-lumba, pari, penyu, atau burung laut. Menurut pemahaman mereka, hewan-hewan yang dilindungi tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

    Bahkan, para nelayan itu menyebut lumba-lumba sebagai ‘sahabat’. Mengingat selama ini para nelayan menjadikan lumba-lumba penanda adanya tuna sirip kuning di lautan. “Jika ada gerombolan lumba-lumba, di situ pasti ada ikan tuna,” kata salah satu nelayan. Pengetahuan itu pula yang sudah diwariskan secara turun-temurun.

    Pendataan menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Ari selama menjalani magang di kantor MDPI Buru Utara.

    Pemahaman yang baik oleh para nelayan ini tidak bisa dilepaskan dari sosialisasi yang terus-menerus dilakukan oleh banyak pihak, termasuk oleh tim MDPI yang ada di Buru. Selain itu, para nelayan itu sebagian juga bergabung dalam kelompok Fair Trade. Sedangkan pemahaman tentang hewan-hewan dilindungi tersebut juga merupakan salah satu standar Fair Trade yang harus dipenuhi.

    Selain melakukan pendataan dan wawancara, saya juga berkesempatan untuk melakukan analisis hasil rekaman time lapsed camera (TLC) yang terpasang di perahu nelayan. Tujuan dipasangnya TLC ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang interaksi nelayan terhadap hewan ETP selama melakukan aktivitas memancing. Sekaligus ini untuk memverifikasi data hasil wawancara. Dalam sehari, saya bisa menganalisis sebanyak 3-4 video. Sehingga, selama dua bulan magang di Buru Utara, saya telah melakukan analisis sebanyak 62 video rekaman TLC.

    Analisis yang saya lakukan adalah dengan menonton satu per satu video dari TLC dan mengambil screenshoot dari beragam aktivitas nelayan selama melaut. Tentu saja ada banyak tantangan selama melakukan analisis tersebut. Misalnya, rekaman video yang terputus atau hasil rekaman yang buram atau tidak jelas. Ini mengakibatkan saya menjadi cukup sulit untuk melihat aktivitas para nelayan.

    Selain melakukan kegiatan rutin berupa pendataan dan analisis TLC, saya juga mendapatkan kesempatan yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya berkesempatan untuk ikut nelayan melaut sebanyak dua kali. Saya begitu terkagum-kagum dengan cara para nelayan menangkap tuna. Mereka mengejar sekumpulan lumba-lumba sebagai petunjuk adanya tuna di lautan. Ombak dan panasnya matahari tidak menyurutkan semangat para nelayan untuk menangkap tuna. Dari melaut itu pula, saya bisa melihat langsung fakta di lapangan bagaimana para nelayan menangkap ikan. Ini selaras dengan apa yang sudah saya lakukan pada saat melakukan wawancara dengan para nelayan.

    Saya terus berharap agar kesejahteraan para nelayan bisa meningkat. Saya juga ingin agar pemerintah bisa terus memberikan kebijakan-kebijakan yang mampu mengangkat derajat para nelayan di Indonesia. Terima kasih tak terhingga untuk tim MDPI yang ada di Buru Utara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.

     

    Ditulis oleh: Ari Trisnadhi

    Editor: Putra Satria Timur – Mohammad Syifa

     

     

    Continue Reading
  • Jaga Kualitas Data Perikanan, MDPI Lakukan Validasi dan Verifikasi

    16 Oct 2019
    Moch Syifa
    1263
    1

    Tim Fisheries Improvement (FI) Yayasan MDPI melakukan validasi dan verifikasi data perikanan pada 3-5 September lalu.

    DENPASAR, 5 September 2019 – Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) merasa perlu untuk selalu menjaga kualitas data perikanan yang dimiliki. Karena itulah, dilaksanakan kegiatan Validasi dan Verifikasi Port Sampling Data yang dilaksanakan pada 3-5 September lalu di kantor Yayasan MDPI di Denpasar. Proses verifikasi tersebut diikuti oleh team Fisheries Improvement Program (FIP), yang didalamnya juga hadir tiga orang Regional Supervisor (RS).

    Dalam sambutannya saat membuka kegiatan validasi tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan MDPI Saut Tampubolon menekankan mengenai pentingnya pengelolaan data perikanan yang baik. Terlebih dalam manajemen data perikanan sangat dibutuhkan data dengan kualitas yang baik. “Jika tidak ada data maka tidak ada pengelolaan. Data yang tidak bagus maka pengelolaannya juga tidak bagus. Demikian sebaliknya,” kata Saut.

    Untuk diketahui, kegiatan validasi tersebut memiliki tujuan untuk melihat kembali sekaligus memverifikasi data yang sudah pernah dikumpulkan di semua site MDPI, yakni untuk periode Januari – Juli 2019. Data yang divealidasi dan diverifikasi adalah yang sudah masuk dalam I-Fish database. Poin-poin penting yang dibahas dalam proses validasi tersebut meliputi data trip/perjalanan memancing, data biologis (panjang dan berat ikan), data hewan endangered, threatened, protected (ETP), kapal yang teregistrasi, lokasi memancing, serta poin-poin lainnya yang sudah tercantum dalam standard operation procedure (SOP).

    Selain itu, dengan adanya validasi dan verifikasi tersebut, kualitas data yang dimiliki juga bisa terjamin. Sehingga data yang dilaporkan kepada pemerintah bisa terjamin kualitas dan kuantitasnya. Data ini dibutuhkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan perikanan yang berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan proses validasi dan verifikasi sebanyak dua kali dalam setahun.

    Masih dikatakan Saut, pengelolaan bersama perikanan tuna perlu dilakukan. Ini dikarenakan tuna merupakan ikan yang bersifat high migratory atau bermigrasi tinggi. Artinya, pengelolaannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah atau pemerintah lokal dan pusat. Melainkan harus dikelola dengan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, LSM, pelaku industri, dan nelayan. Serta semua pihak yang berkaitan dengan perikanan tuna. Tidak hanya di dalam negeri, melainkan pihak dari luar negeri. “Data yang dikumpulkan oleh MDPI ini digunakan untuk menghitung komposisi tangkapan atau Harvest Strategy (HS) dalam pengelolaan tuna,” lanjut Saut.

    Kegiatan validasi dan verifikasi tersebut dibagi dalam tiga hari. Hari pertama merupakan pengantar beserta update isu-isu terkini dalam pengelolaan perikanan tuna. Sedangkan di hari kedua, pembahasan lebih fokus pada proses validasi dan verifikasi data yang masuk. Dalam kesempatan ini, Data Collection Officer MDPI menampilkan data yang selanjutnya diklarifikasi oleh para RS. Selanjutnya, para RS juga berkesempatan untuk memaparkan kondisi di lapangan, baik itu tantangan maupun temuan-temuan lainnya yang dihadapi. Terakhir, semuanya memastikan bahwa poin-poin yang ada di SOP sudah terpenuhi dengan baik.

    Di hari terakhir, dilakukan pembahasan mengenai temuan-temuan dan permasalahan yang ada di dalam pengelolaan data. Tujuannya agar para RS bisa menindaklanjuti. Dibahas pula mengenai strategi perbaikan dalam melakukan pendataan di lapangan.

    Manajer FIP Yayasan MDPI Wildan menyampaikan bahwa target mengenai fisheries improvement (FI) dalam enam bulan dan rencana kerja yang sudah disusun harus bisa tercapai bersama-sama. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan update mengenai rencana kegiatan Fisheries Co-Management Committee (FCMC). Termasuk di dalamnya mengenai rekomendasi dan rencana aksi yang sudah disusun sebelumnya.

     

    Ditulis oleh: Amrulloh

    DIedit oleh: Mohammad Syifa

     

    Continue Reading
  • Magang di MDPI dan Keramahan Masyarakat Dusun Ampera

    4 Oct 2019
    Moch Syifa
    875
    0

    Ikut terlibat langsung dalam proses pengukuran kapal nelayan sebagai salah satu syarat pendaftaran kapal.

    SERAM SELATAN – Nama saya Rifan S. Dikromo atau biasa dipanggil Rifan, seorang mahasiswa semester akhir jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Pattimura, Maluku. Saya merasa bersyukur sekali karena mendapatkan kesempatan untuk bisa magang di Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Meskipun hanya berlangsung dua bulan, saya banyak sekali mendapat pengalaman berharga.

    Ada tiga kegiatan utama yang harus saya lakukan selama saya magang di MDPI, yaitu pengambilan data perikanan dengan metode port sampling, pemasangan Time Lapsed Camera (TLC) pada kapal atau perahu nelayan, dan menganalisis hasil hasil rekaman TLC.

    Selama magang di MDPI, saya tinggal Dusun Ampera yang ada di Desa Tamilouw, Seram Selatan. Di sana ada satu kelompok nelayan yang menjadi dampingan Yayasan MDPI, yaitu Kelompok Teluk Ampera yang beranggotakan 18 orang.Tidak sendirian, namun saya juga langsung mendapat bimbingan dari tim MDPI yang ada di sana, yakni Kakak Manda Tuasalamony selaku Site Supervisor MDPI Seram Selatan, Abang Safril sebagai Sustainability Facilitator, dan ada pula Bang La Djamali sebagai Fair Trade Supervisor untuk wilayah Seram Selatan. Selain itu, saya juga banyak berinteraksi dengan masyarakat setempat.

    Di Seram Selatan, setidaknya ada tiga landing site yang dijadikan sebagai lokasi oleh MDPI untuk sampling pendataan, yakni Ampera, Yainuelo, dan Haruo. Dari ketiga lokasi itu, saya berkesempatan untuk mengunjungi Yainuelo dan Haruo. Di sana, saya tinggal di rumah nelayan bersama staf MDPI selama satu minggu untuk melakukan pendataan.

    Sedangkan untuk kegiatan analisis TLC, selama dua bulan saya magang, saya sudah menganalisis 91 video, dengan rincian yaitu sebanyak 69 video di Seram Selatan dan 22 video untuk Seram Utara. Tidak hanya itu, saya juga terlibat langsung dalam mendampingi para nelayan untuk proses registrasi kapal atau perahu. Saya terlibat langsung dalam pengurusan dokumen untuk keperluan penerbitan pas kecil dan registrasi kapal dan terlibat dalam proses pengukuran kapal atau perahu nelayan.

    Meskipun hanya berlangsung selama dua bulan, namun kegiatan magang saya tersebut sangat berkesan. Saya pun semakin memahami mengenai ilmu yang telah saya pelajari selama di bangku perkuliahan serta mengetahui langsung seperti apa kondisi di lapangan.

    Selama magang, saya juga sangat terkesan dengan keramahan para penduduk, terutama para nelayan. Saya juga telah merasakan secara langsung tinggal bersama nelayan pada saat melakukan pengambilan data. Bahkan, saya juga berkesempatan untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan para nelayan yang saya temui.

    Saya juga berharap agar kesejahteraan para nelayan kecil di Indonesia bisa semakin meningkat. Tentu saja dengan dukungan dari pemerintah serta lembaga atau organisasi seperti MDPI yang terus melakukan pendampingan kepada nelayan kecil.

     

    Ditulis oleh: Rifan S.Dikromo

    Diedit oleh: Mohammad Syifa/MDPI

    Continue Reading