Kerangka Acuan Kerja
Audit Operasional, Kepatuhan
dan Audit Keuangan 2018
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Background – Latar Belakang
Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (“Yayasan MDPI”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 15 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Putu Asti Nurtjahjati, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 23 Oktober 2013 Nomor: AHU- 6872.AH.01.04., tahun 2013.
Sesuai dengan pasal 3 Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 31 Juli 2013, maksud dan tujuan pendirian yayasan adalah di bidang sosial dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
- Memberdayakan nelayan dengan melakukan penyadaran pada keberlanjutan perikanan dan juga dalam pengembangan kelompok masyarakat.
- Meningkatkan kualitas hidup anggota komunitas nelayan pancing skala kecil.
- Memberdayakan nelayan untuk meningkatkan mata pencaharian atau pendapatan keluarga nelayan.
- Mempromosikan higienis dan sanitasi dalam lokasi pendaratan melalui program kesadaran.
- Meningkatkan kualitas hidup nelayan dengan mempromosikan dan menerapkan keselamatan pada program laut, pendidikan kesehatan dan kegiatan terkait
- Melakukan program peningkatan perikanan dalam skala kecil.
- Mendukung pemerintah dalam melindungi sumber daya.
Dasar penyusunan laporan keuangan yang telah disusun oleh Yayasan MDPI pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 menurut laporan Auditor Independen telah disajikan secara wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 dan Standar Akuntansi Keuangan-Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk semua pengakuan, pengukuran, pengungkapan pos pos laporan keuangan.
Dalam melaksanakan proyeknya Yayasan MDPI telah berusaha menerapkan standard administrasi sebaik mungkin dalam segala aspek, baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring, audit, administrasi, keuangan, pembagian kerja, pengadaan barang dan lain-lain.
Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas, kepatutan, kepatuhan dan kebenaran manajemen dalam melaksanakan kegiatan baik di dalam kantor maupun di lapangan, maka semua proyek donator yang ada di Yayasan MDPI perlu untuk di audit. Audit ini dilakukan untuk memperoleh pembelajaran terbaik dari setiap langkah manajemen dan mendapatkan catatan yang layak agar menjadi rekomendasi selanjutnya. Audit dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal untuk menjamin adanya keadilan dan keseimbangan penilaian. Kegiatan Audit Eksternal lebih di fokuskan pada tahun keuangan periode Januari s/d Desember 2018 (Tahun Fiskal 2018).
Objectives – Tujuan
Tujuan Audit ini adalah untuk :
- Memperoleh informasi proses, ketaatan, dan kepatuhan Yayasan MDPI dalam semua aspek terkait pencatatan keuangan, adminitrasi dan dokumentasi proyek.
- Memperoleh penilaian atas pelaksanaan program baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas.
- Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (SAK).
Scope – Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Audit ini meliputi:
- Audit Keuangan berhubungan dengan sejauhmana pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Audit ini meliputi pengelolaan dana hibah pada rekening bank, rekening kas kecil, prosedur dan cara pembayaran, bukti-bukti pendukung pembayaran atau pengeluaran.
- Audit kepatuhan, berhubungan dengan pengelolaan keuangan lembaga sejak Januari s/d Desember 2018 dengan merujuk pada SAK.
- Audit Manajemen/Operasional, berhubungan dengan bagaimana administrasi kantor di jalankan sehingga tercapai keefisiansi dan efektiftifan dalam bekerja yang menyangkut pemeriksaan administrasi : Struktur Organisasi, Uraian tugas dan Surat menyurat.
Expected Output – Hasil yang diharapkan
Auditor wajib menyusun laporan audit dengan outline sekurang-kurangnya sebagai berikut:
1. Opini auditor independen atas laporan keuangan yang terdiri dari : a) Laporan sumber dan pengunaan dana b) Laporan budget dan realisasi c) Catatan atas laporan keuangan 2. Managemen Letter a) Kesesuaian antara kebijakan/ketentuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaanya b) Kelemahan sistim pengendalian Internal c) Laporan tentang tingkat kepatuhan masing-masing perjanjian keuangan dalam perjanjian pembiayaan, hal-hal internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan tersebut 3. Standar pelaporan mengikuti standar baku pelaporan audit Independent
Time and Place – Waktu dan Tempat
Audit dilaksanakan di kantor Yayasan MDPI, Denpasar, Bali dimulai pada bulan Desember 2018 dengan jangka waktu selamaa 120 hari kerja termasuk hasil pelaporan Audit.
Budget – Pembiayaan
Untuk biaya audit ini, para calon Auditor dapat mengajukan rencana anggaran biaya audit untuk bisa di negosiasikan dengan Pimpinan Yayasan MDPI. Anggaran yang disepakati adalah anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran pada yayasan.
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Jl. By Pass Ngurah Rai, Istana Regensi Blok S-6
Pedungan, Denpasar Selatan – Bali
Telephone: 0361 – 728 373
Call for Consultancy Service ToR: Interoperability assessment of traceability technologies for small-scale fisheries
MDPI has experience in developing and trialing traceability initiatives for small-scale fisheries in recent years. This work was predominantly under two traceability projects IFITT and NWO, as well as a smaller project focused on supporting Indonesian industry to meet MSC chain of custody requirements. More recently, MDPI has been working with USAID Oceans to support the development of electronic Catch Documentation and Traceability systems for small-scale fisheries. Much work is being done on developing technology solutions for large-scale fisheries and the small-scale sector is often left behind in these developments. However, often the same requirement for compliance is applied to these small-scale fisheries, either for export requirements or for national level regulations. MDPI is specifically aiming to develop systems and support technology aimed at the small-scale sector and that are either OpenSource or low cost to be accessible to as many small-scale actors as possible. Through this approach, MDPI aims to support compliance with Legal, Regulated and Reported (LLR) activities, rather than allowing the small-scale sector to be excused or to fall under the radar. The initiatives trialed to date by MDPI include:
- Spot Trace devices: a basic VMS device placed on vessels for one month, with a signal being emitted every hour. The aim of the Spot Trace deployment is to verify actual fishing ground location with that reported by the fishermen to enumerators
- Time-lapse cameras: a basic time-lapse camera is deployed on vessels for one month, with a photo being recorded every five seconds (or more depending on the size of vessel). The aim of the time-lapse cameras is to verify the interactions with Endangered, Threatened and Protected species recorded by the fishermen to enumerators
- FlyWire camera: combining the features of GPS and continuous video recording, with the same aims as Spot Trace devices and cameras
- Supplier app: an app developed for suppliers to record all transactions they have with fishermen, from delivery of fish to the supplier to provision of ice and fuel from the supplier (Our Fish and Trafiz)
- Pelagic Data System: similar to the Spot Trace device
- IFISH apps: an app to replace paper-based data collection in the ports and landing sites
- TraceTales: a processor-based digital tally system, tracing fish from receiving to packing and the treatment it has received
To date, the information recorded from these technology pilots is connected with the I-Fish port sampling database (Spot Trace and PDS) or else stored in the most suitable device (time-lapse camera footage is too large for the I-Fish database).
The TraceTales system developed by MDPI is currently in full implementation in one processor, with plans to install the system in three other locations by the end of the year. There has been much interest from other processors, wishing to install TraceTales in their plants in order to comply with national and international traceability requirements. Each new installation requires further customization of the system, to account for the different size of processor plants and the different treatments received by product in each location. MDPI currently has one developer working on the TraceTales system but is looking for how to ensure long-term development of the system through making the system OpenSource.
The next step in MDPI’s work is to integrate the data from various technologies and various chain nodes to provide complete information and data on the journey of a fish once caught in a small-scale fishery. Initial thoughts on how to achieve and implement this include blockchain technology, connecting existing technologies by API’s or using the Data Exchange (DEX) model proposed by USAID Oceans. The final system needs to take into account:
- Data sharing agreements
- Data security and privacy
- Key Data Elements (KDEs)
- Industry and government preferences
- Interoperability capacity
MDPI does not propose to build a platform itself but rather to identify alternative ideas and identify appropriate way to link technologies. This may be done by creating partnerships with other organizations, learning and adopting from existing systems and or creating simple in-house solutions that allow for simple data transfer by industry users to existing systems (such as in-house ERP systems). The technologies and systems currently in use or in development were developed specifically for tuna supply chains and actors. To make these solutions applicable and scalable to other small-scale fisheries in Indonesia, some customization and development will be required.
Additionally, to ensure that the TraceTales system can be scaled efficiently across various size processors, the customization platform and long term development options for TraceTales need to be formalized. To advance the work, MDPI seeks a consultant to conduct an interoperability assessment of traceability technologies for small-scale fisheries, in addition to assessing the long-term development of the TraceTales system. The consultant will work with MDPI and its partners on the following three activities:
- Assess current technology solutions and data collection initiatives underway within MDPI-supported company supply chains and pilot projects
- Assess what adjustments need to be made to existing traceability pilots for them to be scaled up across fisheries
- Make recommendations on the best approach for creating integration of data, interoperability, between supply chain nodes, including financing options for industry to engage in using these solutions. The technology options and the financing of these need to take the limitations of the small-scale sector into account
- Assess the TraceTales system and determine what basic platform is required to allow easy customization in interested processor plants.
- Assess the long-term development options and requirements for TraceTales, be it an OpenSource system or another option
- Attend and contribute to the Data Exchange workshop organized by USAID OCEANS
The outcome of this consultancy work is a report providing recommendations on the best approaches for integrating data across supply chain nodes and between technology pilots, including financing options for industry to engage in these recommendations.
The consultant will have the following qualifications:
- Knowledge of fisheries supply chains, preferably tuna
- Experience in process analysis
- Previous IT work in system interoperability, data exchange and system integration
- Experience in OpenSource systems and platform customisations
The consultant will work over a three month period to complete the aims and deliver the report and recommendations. Remuneration will be based on experience. Travel to the field, if required, will be covered according to MDPI’s travel procedures.
Please submit proposal to email@example.com prior 21 August 2018
MDPI, under the USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) Project, facilitated the 2nd Data Management Committee (DMC) for the province of North Maluku in May 2018.
This meeting was attended by the members of the DMC: representatives of the provincial government, national government, industry, fishermen, NGOs and university.
The meeting aimed to give the DMC members the opportunity to discuss how they want to develop the data and fisheries management for their province; the desired reporting format from the data according to the needs of each stakeholder; the shared six-month workplan based on issues raised during the meeting and to discuss implications of newly introduced regulations for the provincial fisheries.
Pak Abdullah Assegaf, the head of Capture Fisheries in North Maluku, who is also the chairman of DMC North Maluku, explained that the development of fisheries management in North Maluku focuses on the development of five fishery commodities, two of which are tuna and skipjack.
In this meeting, MDPI team presented about the progress of the data collection conducted by MDPI in North Maluku. MDPI also gave I-Fish accounts to the members of DMC so that they can access the result of the data collection. I-Fish is a fishery database system for data collection of from small-scale tuna and skipjack fisheries in Indonesia. I-Fish data is accessible to fishermen and stakeholders such as government, and industry (other parties interested in the data must submit a data request form to the DMC). The data entry process is conducted by enumerators of MDPI.
At the end of the meeting, the DMC prepared a work plan for the next six months for fisheries improvement efforts, such as fighting illegal fishing, strengthening the data collection, FAD (Fish Aggregating Device) data collection, and good onboard fish handling training for fisherman. It is expected that the work plan can be well implemented for the fishery improvement in North Maluku Province and reported on during the next DMC meeting in North Maluku later this year.
Writer: A. Riza Baroqy
MDPI interns Yuan Ratmilya Lena and Novri Elizabeth Nomleni shared their story…
We are studying Water Resources Management in Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). One of the compulsory subjects in university is to attend a Praktek Kerja Lapangan (PKL, field work practice). I did my PKL in MDPI site in PPI Oeba Fishing Port, focusing on data collection of from yellowfin tuna fisheries activities.
The purpose of the PKL experience is to give the student a work experience before entering the real work world, to increase knowledge and to compare the theories learned during the lecture with the reality in the field so that the student will have a more comprehensive idea about a particular topic.
During the first week of my PKL, MDPI field team gave me a training about the process of the data collection, fish identification, port sampling forms and the I-Fish platform.
During my internship, I helped the Sustainability Facilitator of MDPI conduct the data collection using the following workflow:
- Check the unloading of handline tuna vessels
- Prepare the port sampling tools: pen, caliper, sampling form, measurement board, fish identification booklet, ETP (Endangered, Threatened and Protected) Species identification booklet, gloves, and boots.
- Conduct port sampling of fishermen’s catch with a target of sampling at least 20% of the total vessels unloading per month. The data collection process follows the steps in the I-Fish data collection protocol, available from the I-Fish website.
- Complete and note the total catch production from suppliers or obtain from company based on the determined code quality.
- The collected data will be inputted to an excel template and will be checked by the staff or supervisor to make sure the data is valid.
- The data then will be uploaded into the I-Fish database
We also helped the Communication and Development team, Indah and Nuri, to hold a short lecture on Fisheries Sustainability in SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) and Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Kupang. At this event, 40 students from SUPM and 36 students from Poltek KP attended, as well as four lecturers/teachers. The director of Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Pak Suseno, gave a short speech to open the activity. The presentations covered topics such as MDPI’s work, the I-Fish system, examples of data collected by MDPI, fisheries sustainability and Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs). The discussion was closed with quizzes for the participants and those who gave the correct answers got the spot prize provided by MDPI. We are so delighted to see the enthusiasm of the participants! We also supported with the screening of a movie about the ocean ecosystem and ETP species in the port, which was attended by 30 people, mainly children.
Short Lecture participants in Kupang. Photo credit: Indah Rufiati/MDPI
Movie Night at Oeba Port, Kupang. Photo credit: Indah Rufiati/MDPI
We enjoyed our experience with MDPI in the field, seeing the true conditions of data collection and community engagement. We are grateful to MDPI for providing us with this opportunity. We believe that our experience will be very helpful in the future.
Writers: Yuan Ratmilya Lena and Novri Elizabeth Nomleni
Co-management in Tolitoli: First Step towards Sustainable Fishery through Active Participation of Stakeholders
MDPI facilitated a meeting in Hotel Bumi Harapan, Tolitoli, Central Sulawesi on March 1st. The agenda was to introduce the co-management concept as one of the steps towards collaborative fisheries resource management. The meeting was attended by government representatives: Dinas Kelautan dan Perikanan Tolitoli Regency, Balai Karantina Ikan Tolitoli Regency, Dinas Perhubungan Tolitoli Regency, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Tolitoli, PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), the Head of District from North Tolitoli, Dakopamean and Ogotua; Universitas Madako, Sekolah Menengah Kejuruan Negri 1 Galang and representatives from industry: PT. Tritoba Samudra Indonesia CV. Mina Jaya Bahari, fishermen and suppliers.
The meeting was opened by the Head of DKP Tolitoli Regency, Ir. Gusman. He explained the enormous fisheries potential of Toli-toli Regency with 454 km coastline and 103 tons of tuna production in 2018. He also informed us that the lack of data availability creates challenges in the development of fishery infrastructure in Tolitoli Regency. He expected that through this collaboration, there will be transparency of data both from the government and the industry.
The next session was a presentation by Pak Saut Tampubolon from MDPI. He emphasized that one of the elements to be fulfilled in co-management is the data availability from all stakeholders. Lack of data will hinder good fisheries management development and poor data will generate uncertainties. For that reason we need good data in order to get a good and informative analysis for the fisheries management. At the end of his session, Pak Saut reminded us not to focus only on terrestrial development, but also to make the sea a priority.
Hendri and Wildan from MDPI also explained about the progress of MDPI activities in Tolitoli, including the assistance for establishing Fair Trade Fisher Associations and handline tuna data collection, small-scale (1 – 3 GT) vessel registration, the amount of Fair Trade premium fund received by the community, etc.
The final sessions were Discussion and Question & Answer. Stakeholders were very enthusiastic about the progress of Fair Trade in Salumpaga Village and wanted to adopt it to other fishing villages. All of the stakeholders agreed to have another meeting as a follow-up towards the existence of co-management in Tolitoli.
Writer: Putra Satria Timur
In April, with the support from USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) Project, MDPI officially launched the Fair Trade program for yellowfin tuna in Mandioli Island, South Halmahera Regency, Maluku Utara Province. To start the program, two Fair Trade Fisher Associations were formed in in Lele Village involving 25 fishers, followed by 13 fishers from Bahu Village.
MDPI is an experienced Fair Trade implementer that has successfully implemented the world’s first Fair Trade USA seafood certification in Maluku in 2014 in collaboration with Coral Triangle Processors — a processor and also exporter of yellowfin tuna, the client/certificate holder.
Fair Trade certification is a six-year process, with continuous improvements and third party audits required on an annual basis. The world’s first Fair Trade certified seafood, Maluku yellowfin tuna, is now available in >1000 Safeway and Hy-Vee stores as well as in a number of well-known restaurants across the U.S, recognizable with the Fair Trade USA logo.
Fair Trade empowers people to make choices for the good of themselves and their community. By choosing Fair Trade certified seafood, consumers realize that they make a conscious and ethical purchase by supporting small-scale fishermen through the incentive called Fair Trade Premium Fund, a proportion of the sales returned to the community. The Fair Trade Premium Fund is given to the Fishers Association and can be used for community development projects, such as building public restroom, improving mosque facility, and road infrastructure. 30% of Fair Trade Premium Fund must be allocated for environmental projects such as trash bin development or sea turtle nursery project.
The new Fair Trade Fishers Association in Lele Village, North Maluku. Photo credit: Indah Rufiati/MDPI
Writer: Indah Rufiati
Following the Data Management Committee (DMC) meeting in Manado, a meeting focused on enhancing industry data was held on December 8, 2017.
Ibu Riana from Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) opened the meeting with a presentation on ‘Logbook and Observer Data Collection in Support of Sustainable Fisheries.’ She emphasized that collaborative management requires that all stakeholders collect fisheries information in order to create better fisheries management. She discussed the legal basis for using logbooks and the issues associated with logbooks including compliance, incomplete data, difficulty filling them out, and more. There are plans to redesign the logbook system, especially with regards to the e-logbook system. Finally, Ibu Riana presented on the observer program, with updates on national numbers.
An active discussion about logbooks followed her presentation, including those companies that are able to comply and others that find it difficult to implement logbooks, especially with small-scale vessels in remote areas. A recommendation to have Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) review logbook implementation with fishermen was suggested.
Allison from MDPI presented about eco-certifications, specifically the Marine Stewardship Council (MSC). She outlined the three main principles behind the MSC certification, along with the 28 indicators of fishery performance. Until now, no capture fisheries in Indonesia have the MSC certificate, but lots of work is being done to achieve it. Reaching MSC is one way to help ensure that fisheries are sustainable. Heri from Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) gave a follow-up presentation that went into greater detail about the preparation for MSC certification, highlighting the need for members to comply to effective management measures.
Finally, MDPI’s Stephani Mangunsong presented about the new Seafood Import Monitoring Program (SIMP) in the United states and how this might affect Indonesia’s exports to the US. Monitoring tuna imports is one of the priorities of SIMP, though the regulation applies to all seafood species entering the US. All fish entering the US as of January 1, 2018 must participate in the program, submitting data about fishing activities, vessel identification, fishing gear, fish species, landing data and catch area.
There was a positive and enthusiastic response from the suppliers that attended the meeting, with one emphasizing that fishermen and suppliers need to participate in data collection. The supplier said that the important thing is to be proactive, and if there is a need for data, it will be given.
Writer: Allison Stocks
In January 2018, NGOs and industry members gathered together in Bali to continue working towards a more cohesive approach to sharing fisheries data with the Indonesian government. Twenty-two people from thirteen different organizations participated in the meeting.
This collaboration was initiated in August 2017, and there has been significant progress in advancing the goal of a coordinated approach to fisheries data collection and sharing. Momo from MDPI updated the group on the work that had been done so far, along with the goals of the initiative. Pak Lutfi from MDPI updated the participants on the progress and developments in the online data portal system. Feedback was given on the system and the overall initiative, and participants committed to concrete steps to move the initiative forward.
Three working groups were formed: Government Coordination, Technical Development, and Administration. These working groups will help advance specific aspects of the NGO alignment group, like introducing the concept to some government departments and gathering input on the system.
The working groups will continue to work towards their goals and the next meeting of the group will be in six months or so. It is a very exciting initiative and we are looking forward to the impacts it might have for Indonesian fisheries management in the future. Sustainable fisheries are the ultimate goal!
Writer: Allison Stocks
MDPI field team in Pulau Bisa, North Maluku Province, celebrated World Fisheries Day on November 21st, 2017 by conducting several events: coloring competition, rowing boat competition and beach clean-up.
The competition was conducted in the elementary school Sekolah Dasar Negeri (SDN) 41 South Halmahera and was attended by 47 students. Prior to the coloring session, MDPI staff presented videos and information about Endangered Threatened and Protected (ETP) species such as sea turtles, whales and dolphins with additional information on tuna, mangrove forests and coral reefs shared. The students were enthusiastic and some of them also shared their experience of seeing sea animals. The completed drawings were rated by the teachers, headmaster and MDPI staff, with the top five drawings receiving a prize provided by MDPI.
Rowing boat competition and beach clean-up
MDPI invited the village government, high school students, medical team of the community health center (Pusat Kesehatan Masyarakat/PUSKESMAS) and people in the fishing community to join the rowing boat competition. There were 33 participants in this competition that were divided into six groups. Each group was equipped with a life jacket for safety. To close the rowing boat competition, all participants, MDPI and people in the fishing community helped in a beach clean-up and collected a total of 376.4 kg garbage.
MDPI would like to thank all people who are supported our activities in Pulau Bisa. Hopefully the community will continue the effort to keep the beach clean.
The regular Data Management Committee (DMC) meeting was convened in December 7, 2017 in Hotel Sintesa Peninsula, Manado. This meeting was attended by the members of DMC: representatives of provincial government, national government, industry, fishermen, NGOs and university.
In the first session, Ibu Inneke Adam (DMC secretary) presented the DMC accomplishments from the past six months. The accomplishments include: DMC Decree (Surat Keputusan) already issued by the governor and the establishment of the DMC secretariat in Tumumpa Fishing Port in Manado as the DMC coordination place.
Pak Ronald Sorongan (head of Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) North Sulawesi Province) gave the overview on how the meeting will be conducted. He hoped that the data collection activity, the collaboration among stakeholders and regular meetings on the issues found in the field will result in a recommendation for local policy Peraturan Daerah (PERDA) or Peraturan Gubernur (PERGUB).
In the next session Riza (MDPI staff in Sulawesi Utara Province) delivered a presentation on the data collection activity in North Sulawesi. He informed about the big picture of MDPI activities in North Sulawesi Province and the result of data collection from January to November 2017. Participants were that MDPI recently expanded the sites to Manado and Tahuna with the support of USAID OCEANS for data collection and vessel registration.
Pak Johny Budiman (Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)) presented about the data that had been collected from September to December 2017. Data was collected on fish length, fishing effort and catch share in the fishing effort.
The following issues were discussed during the meeting:
- How to expand the data collection activity in more areas so it can represent the population
- Fishermen issues on the complicated process of obtaining a vessel permit
- What substitute can be used for stones, which fishermen attach to the bait for tuna fishing. There is a worry that if the use of stones is continued, it may have a negative effect on the environment
Ibu Riana (Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP)) shared the latest information on tuna catch allowances. She informed the participants that Indonesia is allowed to increase the quota of purse seine and longline in Pacific Ocean in order to optimize the use of the available natural resources.
To wrap up, Pak Saut (MDPI) gave some guidance and ideas on the future of the DMC, in terms of funding and the targets to be accomplished. Hopefully the DMC will become a regular event for all fisheries stakeholders in North Sulawesi.
Writer. A. Riza Baroqi