News

  • PRESS RELEASE: INVEST Project for Women’s Economic Empowerment in Fisheries Supply Chains

    16 Jul 2019
    Moch Syifa
    81
    0

    BALI, July 11, 2019 – Under USAID’s INVEST initiative, MDPI has been awarded a project to develop and test an approach that incorporates FinTech solutions and women’s economic empowerment activities alongside the electronic catch documentation and traceability (eCDT) app, Trafiz. The main objectives of this project are to improve the role of women in small-scale fisheries through women’s empowerment activities that lead to improved livelihoods and greater involvement in the ecosystem approach to fisheries management (EAFM).

    The target area of this project is North Sulawesi, initially focusing on the three areas overlapping with MDPI’s work under the USAID Oceans and Fisheries Partnership (Manado, Bitung and Sangihe) with the option for expanding beyond these areas being assessed. The target fishery is the small-scale handline tuna fishery of North Sulawesi. Previously, MDPI has piloted Trafiz, an Android-based app developed by Altermyth, in partnership with MDPI, for three male suppliers in North Sulawesi, with support from USAID Oceans, and three female suppliers in North Maluku, with support from USAID SEA project.

    It is known that women also play a key role in these supply chains, in terms of transfer of fish from one actor to the next and therefore there is potential in expanding the use of the app to these female actors to gather a wider coverage of data. It is also hypothesized that the input of data could be motivated through the incentive of an enabling financial service embedded in the Trafiz app. One of the examples of the women’s involvement in these small-scale fisheries can be seen in Bitung, North Sulawesi, where 50 percent of the existing workforce in the wholesalers node are women. They often have an important role in financial management in the households. However, women often face barriers in accessing financial services, in terms of limited or no collateral, especially in small-scale enterprises. Financial literacy amongst supply chain actors could also be strengthened for household benefits. This INVEST project aims to help support the role of women in this fishery supply chain, particularly related to financial management and fisheries management engagement.

    This INVEST project will cover four objectives: assessment of barriers to finance faced by women in small-scale fisheries (SSF) and integration of FinTech tools into Trafiz, delivery of women’s empowerment activities that leads to improved livelihoods and greater engagement in an ecosystem approach to fisheries management (EAFM), increase women’s influence in planning and implementing EAFM, and implement mixed-methods data collection to support the Learning Initiative.

    Continue Reading
  • Tak Sekadar Alat Komunikasi, Ponsel Bantu Nelayan Buru Utara dalam Melaut

    30 Jun 2019
    Moch Syifa
    100
    0

    Bagi para nelayan Fair Trade di Buru Utara, Maluku, telepon seluler (ponsel) bukan hanya sekadar alat komunikasi. Lebih dari itu, para nelayan memanfaatkan ponsel sebagai alat bantu penunjuk arah atau global positioning system (GPS) pada saat melaut. Terutama saat cuaca buruk atau gelap. Para nelayan memanfaatkan ponsel yang sudah dilengkapi dengan aplikasi GPS didalamnya. Meskipun sedang berada di laut dan jauh dari jangkauan sinyal, namun para nelayan tetap bisa memanfaatkan GPS. Ini karena sekarang sudah banyak aplikasi GPS yang tidak membutuhkan sinyal internet.

    Selain untuk penunjuk arah atau GPS, ponsel pintar yang dilengkapi dengan kamera tersebut juga sekaligus membantu para nelayan untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Karena dengan kamera yang ada di ponsel itu, para nelayan bisa memotret kapal-kapal ilegal yang mereka temui saat memancing tuna di lautan lepas.

    Ke depannya, dengan dampingan dari Yayasan MDPI, ponsel yang dimiliki oleh nelayan ini juga bisa menjadi sarana e-learning atau media belajar tentang Fair Trade. Metode belajar dengan menggunakan video ini akan lebih menyenangkan dan memudahkan bagi para nelayan dalam memahami tentang Fair Trade. Program pembelajaran ini dilakukan melalui kerja sama USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) project dan pemegang sertifikat Fair Trade Coral Triangle Processor, yang dikerjakan oleh Yayasan IDEP. Bentuk pembelajarannya adalah dengan menyederhanakan Fair Trade USA Captured Fisheries Standards menjadi materi pembelajaran untuk meningkatkan pengertian nelayan tentang standar Fair Trade sesuai dengan tingkatannya.

     

    Penulis: Mohammad Syifa/MDPI

    Continue Reading
  • Melaut Kini Sudah Tidak Lagi Was-Was

    28 Jun 2019
    Moch Syifa
    174
    0

    Ali Laode, 34, adalah satu dari sekian nelayan di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, yang kini merasakan manfaat dari registrasi kapal. Bang Ali, begitu dia akrab disapa, tidak perlu lagi was-was ketika melaut dan bertemu dengan petugas Polair. “Kalau ketemu petugas (Polair, Red), tinggal tunjukkan saja BPKP,” katanya.

    Ali memang kini sudah mengantongi dokumen Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP). Dokumen itu dia terima secara resmi bertepatan dengan acara kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia ke Pulau Morotai pada April lalu. Dengan adanya dokumen itu, Ali mengaku saat ini bisa melaut dengan tenang. “Sekarang lebih aman. Tidak perlu takut-takut lagi ditangkap petugas,” sambung lelaki yang mulai menjadi nelayan tuna sirip kuning sejak 2016 lalu.

    Sebagai nelayan kecil, Ali kini mengaku mengetahui pentingnya memiliki dokumen kapal. Menurut dia, dengan adanya BPKP, berarti dia mengambil ikan di laut secara legal. Sehingga, ikan yang didapatnya juga bisa dijual ke luar negeri. Tidak hanya tentang kelengkapan dokumen, Ali juga lebih memperhatikan kebersihan ikan hasil tangkapannya. “Harus dijaga agar tidak kotor. Karena ikan yang dijual harus selalu bersih,” lanjut Ali.

    Ali mendapatkan pengetahuan tentang penanganan ikan itu setelah dia ikut dalam pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Kegiatan itu diselenggarakan dengan dinas perikanan setempat dan difasilitasi oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Dalam pelatihan itu, para nelayan diberikan pengetahuan tentang bagaimana menangani ikan hasil tangkapan yang benar agar kualitasnya tetap bisa terjaga.

    Sejak 2018 lalu, Yayasan MDPI dengan dukungan dari Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) hadir di Pulau Morotai untuk melakukan pendampingan terhadap nelayan kecil, khususnya nelayan tuna sirip kuning. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan MDPI di antaranya adalah pendataan ikan dengan metode port sampling, pendampingan penguruan dokumen kapal (vessels registration), serta kegiatan sosialisasi tentang hewan endangered, threatened, protected (ETP) kepada nelayan.

     

    Penulis/Foto: Mohammad Syifa

    Continue Reading
  • MDPI, Anova, and Harta Samudra Receive Award for Traceability Implementation

    24 Jun 2019
    Moch Syifa
    249
    0

    JAKARTA, June 18, 2019 – MDPI Foundation, Anova, and Harta Samudra collaborated with Bumble Bee Seafoods and the German-based company SAP logistics to successfully implement blockchain technology for strengthening traceability in supply chains sourcing from small-scale handline fisheries. This implementation is the first in Indonesia and the world for small-scale fisheries.

    Blane Olson, Director of Anova Technical Services, LLC said that blockchain has an important role in seafood traceability. “Blockchain is the ultimate tool to combine all existing seafood related technologies, into a common stream, to ensure transparency, traceability, food safety accountability and legal reported fisheries activities from the fishing vessel to the end consumer.” said Blane.

    This successful improvement of traceability is also a benefit for Indonesian handline fisheries. This shows that Indonesia can continue to be a front runner in the efforts to successfully implement sustainability measures in fisheries. Fishermen can demonstrate that they operate within a traceable and legal supply chain, and can be guaranteed of the related Fair Trade Premium Fund being reliably and quickly calculated from their catch.

    As a form of appreciation for the success in implementing traceability in small-scale fisheries, the event Luncheon will be held on June 18, 2019 along with MDPI, Anova, and Harta Samudra partners. The purpose of this event is to commemorate the presentation of the SAP Innovation Award for Social Hero to MDPI, Anova Food, and Harta Samudra for their current work on blockchain technology and the implementation of Fair Trade in Indonesia in small-scale handline yellowfin tuna fisheries. The three partners are honored to receive this award, selected from 433 candidates globally.

    TraceTales is an innovative traceability system developed by MDPI, with support from the USAID Oceans and Fisheries Partnership. TraceTales was instrumental in facilitating the successful implementation of the blockchain technology for the Indonesian yellowfin handline supply chain. The TraceTales solution will be an important industry leading platform to integrate additional fisheries throughout Indonesia to increase supply chain visibility, optimization, and full transparency of the Indonesia fish industry.

    Saut Tampubolon, Executive Director of MDPI said that developing traceability system is very challenging. “It can be very challenging to implement Blockchain technology for a small-scale fishery, composed of thousands of independent one-manned vessels and operating on remote islands, but MDPI has made it happen by developing a software solution for seafood processors capturing, storing, and managing product data electronically, “TRACETALES”. MDPI is committed to continuing the development of the TraceTales system to support the achievement of sustainable fisheries management from an environmental, social and economic perspective. On this occasion, we are very proud to receive this award, encouraging us to be a leader in innovating Indonesian fisheries for the future,” added Saut.

     

    TraceTales and SAP blockchain is currently installed in PT Harta Samudra in two processing plants: in Ambon, and Buru. It is also installed in PT Aneka Sumber Tata Bahari Tulehu, Central Maluku and in PT Blue Ocean Grace International (BOGI) Bitung, North Sulawesi. Since 2018, nearly 2,300 tons of frozen loin product from the five plants can be traced using the TraceTales system.

    The TraceTales system will be available to all Indonesian seafood processors and MDPI will work with industry to expand and improve Indonesian seafood traceability, food safety, transparency and sustainability and, hence improving the worldwide business success of Indonesian Seafood Companies.

    Continue Reading
  • FAD Inventory with Tuna Handline Fishermen at Oeba PPI

    23 Apr 2019
    Moch Syifa
    319
    0

    FADs or Fish Aggregating Devices may be unfamiliar to some people. But, for tuna fishermen around Kupang, East Nusa Tenggara, the word rumpon or FADs is familiarly heard almost everyday. FADs are man-made floating objects, designed to encourage fish aggregation at the device and can be either floating or anchored. The materials used can vary, with attractors made of coconut leaves. Fishermen use FADs as a tool improve fishing efficiency. Therefore, rumpon or FADs have been part of their lives.

    However, various studies reveal that the use of massive and dense FADs affects the natural schooling of fish, so that fish are collected in one place, and that there is potential for juvenile tuna and non-target species to be caught. Moreover, the installation of FADs that do not have permits and is placed irregularly can lead to horizontal conflicts between fishermen and disrupt sea shipping lanes.

    Looking at the two sides that emerge from the use of FADs, management of FADs is one of the prerequisites for continuing to be used in carrying out sustainable fishing both economically, socially and ecologically. For this reason, various discussion forums have been carried out as an initial step in FADs management, such as the Data Management Committee meeting Tuna, Cakalang, Tongkol (TCT) VII East Nusa Tenggara Province which was initiated by MDPI together with Marine Affairs and Fisheries (DKP) East Nusa Tenggara Province and tuna business. The last meeting was the socialization of FADs arrangement conducted by MDPI and DKP East Nusa Tenggara Province on September 27, 2018, Kupang. The meeting resulted in an agreement in carrying out the initial action in the form of FAD inventory as a data base for better management of FADs.

    Based on that reason, at the beginning of last October the MDPI field staff began conducting inventory of FADs. It is not easy to gather fishermen in one place in digging up FADs information. For this reason, we started visiting one by one tuna fishermen who were at the PPI Oeba (Fish Landing Base). With the form prepared by the East Nusa Tenggara DKP, field staff began to conduct interviews with tuna fishermen. The fishermen were happy in conveying information about FADs that they have for the needs of this inventory. They provided information about FADs coordinate points and the number of FADs they have.

    Fishermen organizations, such as UD. Bara, UD Tunas Harapan and CV. Sanjaya Fleet were also very helpful in providing information. The results of the inventory we obtained that tuna fishermen based in the Oeba PPI had 41 FADs consisting of 10 owner groups from 36 vessels. Patong, a tuna hand line fisherman at the Oeba PPI, said “Collaboration between FADs is one of the mutual cooperation groups to be able to share the manufacturing costs, but the data on the FAD location should not be known by ships outside the group because fishing can occur in FADs”.

    This practice can certainly be one of the principles for managing FADs in the future, where each ship does not need to have one or more FADs in private so that it can reduce the density of FADs at sea. Meanwhile, Asis, another fisherman, said “In order to get through this FADs inventory, there is a follow-up action from the government to legalize FADs they have through the issuance of SIPR (Rumpon Installation License), and their FADs are free of shipping lanes” said Asis.

     

    Written by: Alief Darmawan

    Continue Reading
  • Public Lecture on Small-Scale Fisheries Issue at Mataram University

    9 Apr 2019
    Moch Syifa
    218
    0

    SHARING EXPERIENCE: MDPI Intern, Kai Garcia Neefjes, talked in front of the students at Mataram University. Photo: MDPI

    MATARAM- Ahmad Riza Baroqi, MDPI co-management officer and Kai García Neefjes, an MDPI Intern, had an opportunity to held a public lecture to 83 Aquaculture students and two lecturers of Mataram University. They talked about small-scale fisheries issues based on their fisheries co-management experiences.

    During this session, the scenarios of Southern Belize and several sites of Indonesia were introduced and explained. The lecture started with Kai García Neefjes briefly explaining the co-management theory, followed up with a description of the fisheries management status in Southern Belize, Central America (country where Kai performed field work in 2018) and some results from the work.

    In the second session, Riza Baroqi continued with the presentation, explaining the current work of MDPI in six provinces of Indonesia: NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan and Sulawesi Utara. The Fisheries Co-management Committee (FCMC) and the importance of stakeholder participation were also explained within the presentation. Moreover, the individual and collective roles from the key stakeholders of the FCMC were also mentioned.  The last part of the presentation was the comparison of advantages and disadvantages of the fisheries management in Southern Belize and the sites of Indonesia. These served as good examples for the students because they present two different places in the world that are aiming for sustainable small-scale fisheries.

    Once the lecture finished, Kai and Riza decided to involve the students by asking input, thoughts, and questions regarding the presentation. The students actively participated in lively discussions and asked interesting questions that showed the interest and the will of understanding the topic. This lecture triggered the interest of the Mataram University lecturers to continue performing such informative sessions. The previous experiences from MDPI interns alongside the current work of MDPI, can be useful for the new and current generation of students to think about relevant topics regarding fisheries management.

     

    Written by: Kai Garcia Neefjes

    Continue Reading
  • Terus Lakukan Pendataan demi Perikanan yang Berkelanjutan

    9 Apr 2019
    Moch Syifa
    326
    0

    WAPREA- Sore itu, Sabtu 26 Januari 2019, cuaca di sekitar pantai yang ada di Desa Waprea, Buru Utara, Maluku terasa lebih bersahabat. Angin pantai berhembus perlahan dan terasa begitu sejuk. Saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya berdiri di halaman belakang kantor MDPI yang memang langsung menghadap ke pantai.

    Tampak pula anak-anak Desa Waprea yang bermain-main di sekitar pantai. Mereka berkejar-kejaran di sepanjang pantai. Sebagian dari mereka ada pula yang tampak asyik berenang dan menyelam di birunya air laut yang ada di kawasan itu. Memang, menyelam di pantai yang ada di Desa Waprea ini sungguh menyenangkan. Airnya yang masih jernih, ditambah dengan terumbu karang dan ikan-ikan yang berwarna-warni, memberikan pemandangan yang luar biasa menakjubkan.

    Tidak hanya anak-anak. Sore itu, ibu-ibu istri nelayan juga terlihat menuju ke pantai sambil membawa wadah berwarna hitam. Mereka lantas duduk-duduk di bawah sebuah pohon rindang yang di kanan kirinya ada beberapa perahu kecil berukuran sembilan meter. Kegiatan seperti itu memang sudah menjadi rutinitas setiap sore para istri nelayan. Mereka setia menunggu sang suami pulang dari melaut. Tentu saja, mereka berharap sang suami bisa pulang dengan selamat dan membawa ikan tuna yang banyak dan hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

    Sejenak kemudian, datanglah Ikhsan Bessy. Pemuda 27 tahun itu datang mendekat ke arah saya sambil membawa caliper, alat ukur sepanjang dua meter, yang setiap harinya selalu setia menemani Ikhsan mengukur panjang ikan tuna. Cano, begitu dia akrab disapa oleh rekan-rekannya, saat ini tergabung di Yayasan MDPI sebagai Sustainability Facilitator (SF). Cano sendiri adalah pemuda asli Desa Waprea yang sebelumnya sempat bekerja sebagai nelayan tuna pancing ulur. Saya dan Cano lantas berjalan bersama menuju ke kerumunan ibu-ibu.

    Sembari menunggu sang suami pulang, para istri nelayan tersebut banyak bercerita mengenai kehidupan sehari-hari. Termasuk mengenai pekerjaan sang suami sebagai nelayan. “Beta pung Pae Tua, pigi melaut tadi pagi sekitar jam 6 pagi, semoga sa antua hari ini dapat rahmat agar nanti katong bisa dapat asar kepala tuna terus katong bisa makan rame-rame (Suami saya berangkat melaut sekitar jam 6 pagi, semoga hari ini dia mendapatkan rezki, supaya nanti kita bisa bakar kepal tuna dan makan bersama-sama, Red),” kata Ibu Saiya, salah satu istri nelayan, yang tengah mengasuh anaknya yang baru berusia tiga tahun.

    Sore itu, Ibu Saiya tengah menunggu Pak Hayunan, sang suami, pulang dari melaut. Ibu Saiya menceritakan bahwa hasil tangkapan ikan sang suami sekarang sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kini hasil tangkapan tidak menentu, bahkan seringkali pulang tanpa hasil tangkapan.  Sementara operasional sekali penangkapan mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu.

    Cerita dari Ibu Saiya tersebut membuat saya terenyuh. Betapa tidak, jika hasil tangkapan ‘kosong’ terus-menerus, bagaimana mungkin nelayan skala kecil tersebut memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara lautan menjadi tumpuan hidup satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Tidak terasa, obrolan saya bersama para istri nelayan tersebut berlangsung cukup lama. Hingga tiba-tiba terlihat matahari kian turun mendekati air laut yang artinya hari akan semakin gelap. Namun sayangnya perahu yang ditunggu-tunggu belum kunjung tiba.

    Sambil terus menunggu perahu nelayan mendarat, saya pun terlibat obrolan yang semakin dalam. Kali ini tidak hanya dengan Cano, tetapi ikut bergabung rekan-rekan MDPI lainnya. Ada Asis , Miun dan Untung. Obrolan kami masih sama, yakni tentang kekhawatiran para nelayan apabila hasil tangkapan tidak bisa maksimal lagi. Termasuk bagaimana agar para nelayan tuna di Pualau Buru dapat terus menangkap ikan secara berkelanjutan.

    Kami lalu sepakat bahwa salah satu cara agar penangkapan ikan bisa terus berkelanjutan adalah melalui pendataan hasil tangkapan. “Data yang berkualitas baik dan memiliki kuantitas yang cukup dapat menjadi sumber informasi yang baik bagi para peneliti dan pemeritah dalam mengkaji stok ikan di laut,” kata saya memulai lagi pembicaraan.

    “Sehingga dapat dilakukan manajemen perikanan yang baik untuk menjadikan ikan tuna tetap lestari dan dapat terus dimanfaatkan keberadanaannya,” lanjut saya. Itu merupakan kalimat-kalimat penyemangat yang sering menjadi pegangan kami selaku pengambil data sampling ikan tuna pada nelayan skala kecil. Tentunya sebagai anak nelayan yang berasal dari Pulau Buru, baik Asis, Miun, Untung dan Cano sangat memegang teguh kata-kata tersebut. Mereka tidak ingin, nelayan yang berada di kampung mereka tidak dapat lagi menangkap ikan tuna. Begitulah kami berdiskusi dalam saling mengingatkan pentingnya data.

    Tidak terasa, matahari pun kini benar-benar sudah terbenam di lautan, menciptakan suasa gelap. Tampak dari kejauhan beberapa lampu kelap-kelip semakin mendekat ke arah pantai. Tidak diragukan lagi, itu adalah lampu kode yang dipasang nelayan di atas kapal untuk menghindari kapal agar tidak tertabrak kapal lain pada saat malam hari.

    Ibu Saiya dan para istri nelayan yang lainnya memasang potongan-potongan kayu yang biasa mereka sebut “langgi” secara berjejer di atas pasir. Ketika Pak Hayunan berlabuh, kami pun langsung mengambil posisi untuk membantu mendorong kapal tersebut menuju darat. Sekitar 10 orang mendorong kapal tersebut secara perlahan-lahan dengan bantuan langgi dapat didorong sampai di darat.

    Selepas itu, Cano langsung merentangkan kalipernya untuk mengukur panjang tuna, kemudian menimbang berat ikan tuna. Tidak lupa, Cano melakukan wawancara kepada Pak Hayunan tentang biaya operasional yang terpakai seperti penggunaan es, penggunaan BBM, lama memancing, dan data biologi berupa daerah tangkap, jenis Umpan dan keberadaan hewan ETP (endangered, threatened, and protected) yang berinteraksi dengan nelayan. Berkat kerja sama yang baik dari para nelayan, Cano dapat menyelesaikan data sampling hanya dalam waktu lima menit.

    Menariknya, Cano menulis data-data tersebut tidak di atas kertas, namun langsung dalam smart phone yang dimilikinya menggunakan I-fish apps. Sebuah terobosan baru bergaya elektronik yang dibuat dalam bentuk aplikasi untuk pengumpulan data sampling pada perikanan tuna pancing ulur skala kecil yang dibuat dan dikembangkan oleh MDPI sejak 2018. Sebanyak 167 data sampling yang sudah terkumpul dari Buru dengan menggunakan aplikasi ini.

    Melalui I-Fish apps tersebut penggunaaan kertas dapat diminimalisasi dan dapat mempersingkat proses penginputan. Jika sebelumnya, semua data ditulis dalam formulir kertas, kemudian dimasukkan ke dalam form excel untuk selanjutnya diunggah ke database yang menghabiskan waktu yang cukup lama. Namun kini hanya dalam satu langkah, data sudah tersedia dalam aplikasi. Aplikasi ini juga dapat digunakan di daerah terpencil yang sulit dengan akses internet seperti di Desa Waprea. Untuk diunggah ke database, Cano hanya membutuhkan sedikit koneksi internet, karena data ini juga tidak berat kapasitasnya. Yang paling terpenting adalah, aplikasi ini dapat mempercepat proses pengiriman data, sehingga data yang terkumpul dapat diakses dengan cepat dan dalam kondisi paling terkini. Dengan demikian dapat membantu dalam mengumpulkan data yang baik dan berkualitas dengan jumlah yang cukup bagi pemerintah dan para peneliti dalam mengkaji stock perikanan tuna dalam merumuskan manajemen yang baik dalam mewujudkan perikanan tuna yang berkelanjutan.

    “Aplikasi ini memang baru bagi katong, tetapi harus katong pakai terus menerus agar terus terbiasa, mengingat I-fish apps dapat mempercepat proses pengumpulan data dan penginputan data, sehingga katong seng perlu matawana (bagadang) untuk masukkan lagi ke dalam data excel. Namun kedepannya I-fish apps ini agar terus dikembangkan agar dapat semakin baik,” ungkap Cano usai melakukan pendataan sampling tuna.

    Ditulis oleh: Putra Satria Timur

    Continue Reading
  • Laptop for Community dan Klub Sains, Program Pengenalan Teknologi bagi Nelayan dan Anak-Anak

    8 Mar 2019
    Moch Syifa
    373
    0

    WAPREA, BURU- Bagi sebagian besar anak-anak di kota besar, laptop atau piranti komputer lainnya bisa jadi bukan lagi menjadi barang yang asing. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan dan mahir mengoperasikannya. Namun tidak demikian dengan anak-anak di Desa Waprea yang ada di Pulau Buru. Bagi anak-anak di Waprea, untuk bisa menggunakan laptop saja tidaklah mudah. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak memilikinya.

    Tapi, keterbatasan itu tidak lantas menyurutkan niat mereka untuk belajar menguasai teknologi. Melalui ‘Klub Sains’, anak-anak nelayan itu bersama-sama belajar teknologi dan mencintai lingkungan. Salah satu kegiatan rutin mereka adalah belajar bersama para staf Yayasan Masyarakat dan Perikanan (MDPI) di Desa Waprea. “Setiap Jumat sore, anak-anak berkumpul di kantor MDPI untuk belajar tentang pengoperasian laptop,” kata Untung Aydia Musli, Site Supervisor (SS) MDPI di Pulau Buru.

    Seperti yang terjadi pada Jumat, 2 Februari lalu. Tiga anak nelayan yang saat ini duduk di bangku SMP mendatangi kantor MDPI yang ada di Desa Waprea. Mereka tampak begitu antusias duduk di depan laptop sambil mendengarkan arahan dari Untung. “Kali ini kebetulan hanya ada tiga orang yang datang. Biasanya bisa sepuluh sampai lima belas anak,” lanjut Untung.

    Saat berada di kantor MDPI, anak-anak itu mendapat penjelasan tentang dasar-dasar pengoperasian laptop, termasuk juga mengenai pengoperasian Microsoft Word, Excel, dan Power Point. Tidak hanya mendapatkan materi dan penjelasan, anak-anak itu sekaligus bisa praktik menggunakan laptop. Namun karena jumlah laptop yang terbatas, mereka dengan senang hati bergantian menggunakannya.

    Anak-anak di Desa Waprea tersebut sebagian besar tidak memiliki laptop. Kalaupun ada, biasanya mereka menggunakan laptop milik sekolah masing-masing. Sehingga, memiliki kesempatan untuk bisa belajar mengoperasikan laptop di luar jam sekolah adalah hal yang sangat menggembirakan bagi mereka.

    Menurut Untung, ‘Klub Sains’ itu merupakan kelompok yang diinisiasi oleh anak-anak nelayan di Desa Waprea. Anggotanya sebagian besar adalah anak-anak di usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Selain belajar tentang teknologi, kegiatan kelompok tersebut juga bervariasi. Salah satunya adalah dengan aktif ikut menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. “Kalau ada acara bersih pantai, mereka juga aktif terlibat,” kata Untung. Tidak hanya itu, anak-anak itu juga tidak jarang terlibat di acara kampanye penyelamatan lingkungan, seperti kampanye untuk tidak menangkap hewan ETP (endangered, threatened, protected) di laut.

    Keberadaan ‘Klub Sains’ tersebut, lanjut Untung, memberikan dampak positif bagi anak-anak yang ada di sekitar Desa Waprea. Hal ini sejalan dengan salah satu program yang ada di Yayasan MDPI melalui departemen Fisheries Improvement. “Di FI, kami memang ada program untuk pengenalan teknologi kepada anak-anak nelayan. Termasuk memfasilitasi mereka untuk belajar. Jadi kegiatan ini akan terus rutin berjalan setiap minggunya,” lanjutnya.

    Untung berharap program dan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Waprea bersama Yayasan MDPI ini bisa terus berjalan. Harapannya, anak-anak nelayan di Desa Waprea nantinya bisa bersaing dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk jangka panjang, tim MDPI di Buru juga akan mengadakan kegiatan tambahan berupa pelatihan Bahasa Inggris secara gratis kepada anak-anak. “Kebetulan tim kami ada yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan sebelumnya pernah menjadi translator. Jadi kami akan mengadakan pelatihan Bahasa Inggris,” pungkas Untung.(*)

    Untung (kiri) memberikan materi pengenalan laptop kepada anak-anak di Desa Waplea, Pulau Buru.

    Penulis: Mohammad Syifa

    Continue Reading
  • Hamonangan Simanjuntak: Berharap Semakin Banyak Kapal Nelayan Kecil yang Teregistrasi

    8 Mar 2019
    Moch Syifa
    382
    0

    Hamonangan Simanjuntak memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran kapal di depan para nelayan.

    Ada rasa bangga bercampur haru ketika bisa melihat para nelayan skala kecil berhasil mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan pas kecil. Itulah yang dirasakan oleh Hamonangan Simanjuntak, Vessel Registration Officer MDPI, ketika menjalani tugasnya sehari-hari mendampingi nelayan kecil untuk mendapatkan legalitas kapal mereka. “Tentu saja rasanya senang dan lega. Karena untuk bisa mendapatkan BPKP itu prosesnya cukup panjang,” kata lelaki yang akrab disapa Monang tersebut.

    Monang lantas teringat dengan awal mula bergabung dengan Yayasan MDPI di tahun 2015. Mulanya, dia belum mendapat tanggung jawab untuk pendampingan registrasi kapal nelayan yang berukuran di bawah 10 gross ton (GT). Namun tak berselang lama kemudian, dia mendapat tugas baru untuk bergabung di tim Supply Chain Yayasan MDPI. “Sejak itulah saya kemudian mendampingi nelayan untuk proses registrasi kapal,” kata Monang.

    Menurut Monang, memang dibutuhkan kesabaran tersendiri dalam melakukan pendampingan para nelayan untuk bisa meregistrasikan kapalnya. Salah satu faktor utama kendalanya adalah sulitnya mencari waktu untuk para nelayan agar bisa berkumpul. Mengingat para nelayan itu setiap hari pergi melaut dari pagi sampai sore. Atau, kalaupun siangnya tidak melaut, mereka lebih banyak beristirahat di rumah karena malamnya melaut.

    Padahal, lanjut Monang, untuk bisa mendaftarkan kapal itu, dibutuhkan dokumen-dokumen penting. Pengumpulan dokumen-dokumen ini pula yang membuat prosesnya panjang. Misalnya, untuk bisa mendapatkan pas kecil dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/ Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), para nelayan harus memiliki Surat Keterangan Tukang dari desa/kelurahan bermaterai 6000. Lalu, Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dari desa/kelurahan, menyerahkan fotokopi KTP, foto kapal tersebut, serta mengisi formulir permohonan registrasi. “Di lapangan, tidak semua nelayan memiliki KTP. Ini pula yang menjadi kendala,” lanjutnya.

    Untuk bisa mendapatkan pas kecil, harus dilakukan pengukuran kapal yang langsung oleh petugas dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), baru setelah itu para nelayan bisa mengajukan permohonan untuk BPKP yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota/kabupaten setempat. Semua proses ini tentu akan sangat berat jika harus dilakukan sendiri oleh para nelayan. Terutama bagi nelayan yang berada di pulau-pulau kecail, karena harus menyeberang ke pulau utama. Karena itu, perlu dilakukan pendampingan untuk semua proses ini.

    Selain itu, dia juga butuh bisa bertatap muka langsung dengan para nelayan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran kapal. “Mencari waktu yang pas memang sangat susah. Ini yang harus bisa disiasati,” lanjutnya.

    Namun dengan penuh kesabaran, Monang pun akhirnya bisa mencari waktu untuk bisa bertemu dengan para nelayan tersebut. Dengan demikian proses pendaftaran atau registrasi kapal bisa dilakukan secara perlahan-lahan.

    Kendala lain yang dihadapi oleh Monang tidak hanya masalah waktu. Hal lain yang menurut dia cukup menjadi hambatan adalah kesadaran para nelayan yang masih sangat rendah tentang pengetahuan pentingnya pendaftaran kapal. Karena itu, salah satu jalan yang harus dilakukan agar para nelayan mau untuk mendaftarkan kapalnya adalah dengan sosialisasi. “Namun, sebagian besar nelayan masih beranggapan jika ada sosialisasi maka akan ada bantuan. Padahal saya datang hanya untuk sosialisasi,” kenang lelaki asal Tapanuli tersebut.

    Monang mengatakan, registrasi atau pendaftaran kapal ini sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI. Karena itu, memang sudah seharusnya para nelayan tersebut meregistrasikan kapalnya.

    Selama bergabung di Yayasan MDPI sejak 2015, Monang sudah berhasil membantu para nelayan untuk meregistrasikan sekitar 700 kapal dari lokasi yang menjadi binaan Yayasan MDPI. Meskipun terhitung sejak awal 2019 ini Monang tidak lagi bergabung dalam bagian tim MDPI, namun dia mengaku akan merindukan hari-harinya di MDPI dalam mendampingi para nelayan. Terlebih, dia banyak mendapatkan pelajaran berharga selama melakukan pendampingan. Monang saat ini bergabung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan mendapat tempat tugas baru di Cilacap, Jawa Tengah.

    Monang tetap berharap agar semakin banyak nelayan skala kecil yang mau mendaftarkan kapalnya. Karena menurut dia, saat para nelayan itu sudah memiliki BPKP dan pas kecil, artinya para nelayan itu bisa dengan nyaman melaut. “Para nelayan bisa aman saat melaut. Ini sekaligus untuk memberantas IUU fishing. Apalagi, sebagai syarat ekspor produk perikanan kita, dokumen legalitas ini juga sangat penting,” pungkas lelaki lulusan Akademi Perikanan Bitung ini.(*)

     

    Ditulis oleh: Mohammad Syifa

    Monang (dua dari kiri) saat sedang membantu pengukuran kapal nelayan skala kecil.

    Continue Reading
  • Analisis TLC: Monitoring Praktik Perikanan Berkelanjutan pada Nelayan Tuna Pancing Ulur Skala Kecil

    13 Feb 2019
    Moch Syifa
    658
    0

     

    Perkenalkan, nama saya Idham Bali Haryono, yang sehari-hari akrab disapa dengan sebutan Idham. Saat ini saya sedang duduk di semester 6, Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.

    Banyak pertanyaan dari teman-teman kampus yang terlontar ke saya. Misalnya, “PKL (praktik kerja lapangan, Red) kok di kantoran?” atau “PKL kok gak sesuai bidang,” serta beberapa pertanyaan lainnya. Namun saya abaikan semua pertanyaan tersebut karena dengan membuka mata sedikit lebih lebar, saya mendapatkan sebuah visi, yaitu ‘memajukan kuantitas dan kualitas data perikanan di setiap perairan, khususnya data pada perikanan tuna handline skala kecil di wilayah terpencil’.

    Melalui visi ini, saya berharap akan semakin banyak peneliti perikanan dan para pemegang kebijakan tertarik serta peduli dengan kondisi masyarakat pesisir dan kondisi suatu perairan khususnya di wilayah terpencil. Sehingga potensi perikanannya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya perikanan.

    Dalam artikel yang singkat ini, saya mencoba berkisah tentang ‘Analisis Time Lapsed Camera (TLC) pada Perikanan Tuna Pancing Ulur Skala Kecil’ sebagai pilihan yang saya ambil ketika PKL di Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) selama 22 hari.

    Di zaman milenial ini pasti kebutuhan akan kamera sudah menjadi kebutuhan penting, terutama untuk mengabadikan berbagai momen penting. Namun, jika mendengar Time Lapsed Camera sudah pasti tidak semua mengetahuinya. TLC merupakan sebuah kamera pengambil gambar otomatis secara berkala yang digunakan untuk memonitoring sebuah peristiwa.

    Lalu, kaitannya dengan perikanan dan kelautan apa, ya? TLC ini digunakan untuk meningkatkan informasi tentang praktik perikanan pancing ulur atau handline pada nelayan tuna skala kecil, khususnya interaksi antara nelayan dengan hewan-hewan laut yang sudah dikategorikan sebagai hewan ETP atau endangered, threatened, and protected (langka, terancam punah dan dilindungi). Hewan-hewan tersebut misalnya hiu, pari, penyu laut, paus, lumba-lumba dan burung laut.

    Pemanfaatan TLC ini merupakan sebuah metode baru yang sederhana dalam mengumpulkan data perikanan pancing ulur yang tentunya dapat digunakan sebagai bukti ilmiah. Bahwa praktik perikanan yang dilakukan oleh nelayan tuna skala kecil di Indonesia merupakan praktik penangkapan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat pula menjadi kepercayaan dari pasar dunia untuk lebih memilih produk perikanan tangkap tuna Indonesia, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil.

    TLC ini dipasang langsung di atas kapal nelayan tuna pada setiap trip atau perjalanan penangkapan. Hasil rekamannya berupa kumpulan gambar-gambar yang masih belum dianalisis. Untuk itu, pada PKL yang saya ikuti fokus tugasnya adalah untuk menganalisis hasil rekaman TLC, salah satunya adalah yang berasal dari Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

    Hari-hari PKL saya habiskan duduk di atas kursi bermodalkan laptop untuk menganalisis hasil rekaman TLC dengan cara menonton dan memperhatikan setiap peristiwa dalam rekaman tanpa boleh dipercepat, kemudian melakukan screeshoot pada setiap informasi penting yang diperoleh, seperti jenis spesies hasil tangkapan, informasi rumpon, interaksi hewan ETP dengan nelayan serta waktu keberangkatan dan waktu mendarat.

    Dari hasil analisa TLC ini menujukkan bahwa ternyata nelayan tuna skala kecil di Pulau Buru tidak pernah melakukan penangkapan terhadap spesies ETP, tetapi 100 persen menangkap spesies ikan yang masih diperbolehkan seperti, tuna sirip kuning, tuna mata besar, cakalang dan ikan lumadang. Ini artinya bahwa nelayan tuna di Pulau Buru menggunakan alat tangkap yang sangat selektif dan ramah lingkungan. Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman yang dimiliki nelayan yang ada di Pulau Buru tentang peran hewan ETP di ekosistem laut menjadikan mereka sangat menyayangi dan menjaga kelestariannya.

    Meskipun PKL saya ini mengerjakan hal yang menoton dengan mennton setiap potongan video, namun saya sangat bangga telah ikut berkontribusi dalam perikanan berkelanjutan dengan menyediakan informasi melalui TLC. Terlebih lagi ketika mengetahui bahwa nelayan sangat sadar akan kelestarian ekosistem laut yang merupakan ladang mereka yang sangat fluktuatif hasilnya.(*)

     

    Penulis: Idham Bali Haryono

    Continue Reading