JAKARTA- Akhir 2018 ini ditutup oleh Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dengan satu capaian yang membanggakan. MDPI berkolaborasi dengan Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penguatan riset untuk pengelolaan perikanan sekala kecil.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Eksekutif MDPI Saut Tampubolon dan Kepala Pusriskan Toni Ruchimat, bertempat di Gedung Pusriskan Jakarta pada Jumat (28/12). Fokus dari kerja sama kali ini adalah pada peningkatan peran nelayan kecil dalam pelaksanaan praktik penangkapan ikan secara bertanggung jawab dengan memanfaatkan peluang pasar.
Direktur Eksekutif MDPI Saut Tampubolon mengatakan, kerja sama MDPI dan Pusriskan ini dilakukan dalam rangka penguatan pada riset. Termasuk di dalamnya adalah penguatan pengumpulan data ilmiah untuk menghasilkan komposisi data yang akurat. “Di dalamnya ada data hasil tangkapan, pemakaian umpan hidup, interaksi spesies ETP (endangered, threatened, and protected) pada perikanan tuna handline pada nelayan kecil,” kata Saut.
Data ilmiah ini, kata Saut, digunakan untuk mendukung proses sertifikasi tuna madidihang atau tuna sirip kuning serta data pelengkap scientific report terkait tuna handline kepada RFMO (Regional Fisheries Management Organizations), yakni WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission) dan IOTC (Indian Ocean Tuna Commission).
Bentuk penguatan riset tersebut nantinya akan berupa workshop, lokakarnya, focus group discussion (FGD) yang membahas tentang isu-isu ilmiah serta tantangan pada perikanan tuna skala kecil. Di dalam kerja sama ini, lanjut Saut, termasuk dalam adanya penguatan akses pasar internasional bagi produk Indonesia yang berasal dari nelayan kecil. Yakni melalui dukungan penyediaan data ilmiah untuk memperoleh sertifikat Fair Trade dan Marine Stewardship Council (MSC), sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI), serta sertifikat lainnya. “Kami juga akan fokus pada Harvest Strategy untuk nelayan kecil. Termasuk mendukung pelaksanaan rencana aksi RPP Tuna, Cakalang, Tongkol dan Fisheries Improvement Program (FIP),” kata Saut.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan riset terhadap pengelolaan perikanan skala kecil bisa lebih baik dan berkembang. Sehingga hasil riset bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, terlebih bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.(*)
Written by: Mohammad Syifa
Kata rumpon mungkin asing bagi telinga orang awam. Namun bagi nelayan tuna di sekitar Kupang, kata ‘”rumpon” jika disandingkan dengan kehidupan mereka ibarat dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Benda yang mengapung di permukaan laut dengan atraktor dari daun kelapa sebagai nutrient yang dipasang hingga kedalaman 5-7 m ini, diakui oleh nelayan sebagai alat bantu yang yang dapat meningkatkan hasil tangkapan, efisiensi bahan bakar, memperpendek waktu penangkapan dan daerah penangkapan yang tetap. Sehingga tidak heran jika nelayan tuna sulit dipisahkan dari rumpon.
Namun demikian, berbagai kajian mengungkapakan bahwa penggunaan rumpon yang massive atau berlebihan dan padat dapat menghalangi ruaya atau pergerakan alami ikan. Sehingga ikan terkumpul di satu tempat dan tertangkap sebelum dewasa serta meningkatnya tangkapan non target. Terlebih lagi pemasangan rumpon yang tidak mengantongi izin dan ditempatkan secara tidak teratur dapat menimbulkan konflik horizontal antar nelayan serta mengganggu jalur pelayaran laut.
Melihat dua sisi yang muncul dari penggunaan rumpon ini, maka pengelolaan rumpon menjadi salah satu prasyarat untuk dapat terus digunakan dalam melakukan penangkapan ikan secara berkelanjutan baik secara ekonomi, social dan ekologis. Untuk itu berbagai forum diskusi telah banyak dilakukan sebagai langkah awal dalam pengelolaan rumpon, semisal pertemuan Komite Pengelolaan Data Perikanan (KPDP) Tuna, Cakalang, Tuna (TCT) Provinsi Nusa Tenggara Timur VII yang diinisiasi oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bersama Dina Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT dan plekau usaha tuna. Pertemuan yang terakhir adalah sosialisasi penataan rumpon yang dilakukan oleh DKP Provinsi NTT pada 27 September 2018 di Hotel Swissbell, Kupang. Petemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dalam melakukan aksi awal berupa inventarisasi rumpon sebagai database untuk pengelolaan rumpon yang lebih baik.
Menindaklanjuti hal tersebut, di awal bulan Oktober yang lalu staff lapangan MDPI mulai melakukan inventarisasi rumpon. Tidak mudah untuk mengumpulkan para nelayan di satu tempat dalam menggali informasi rumpon, mengingat aktivitas nelayan yang jarang berada di daratan. Untuk itu tim MDPI mendatangi satu per satu pelaku usaha tuna dan nelayan tuna yang berada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba. Berbekal form yang telah disusun DKP provinsi NTT, staff lapangan mulai melakukan interview dengan nelayan tuna.
Para nelayan tuna tampak begitu antusias dalam menyampaikan informasi tentang rumpon yang mereka miliki untuk kebutuhaan inventarisasi ini. Mereka memberikan informasi tentang titik koordinat rumpon dan jumlah rumpon yang dimiliki. Begitu pula halnya dengan pelaku usaha tuna yang menaungi nelayan-nelayan tersebut seperti Usaha Dagang (UD) Bara, UD Tunas Harapan dan CV Armada Sanjaya. Hasil inventarisasi yang diperoleh menunjukkan bahwa nelayan tuna yang berpangkalan di PPI Oeba memiliki 41 rumpon yang terdiri dari 10 kelompok pemilik yang berasal dari 36 kapal. Patong, seorang nelayan tuna hand line di PPI Oeba menyebutkan tentang hal tersebut. “Kolaborasi kepemilikan rumpon merupakan salah satu kegotongroyongan untuk dapat sharing biaya pembuatan,” katanya.
Namun, kata dia, data titik lokasi rumpon tidak boleh diketahui oleh kapal di luar kelompok karena dapat terjadi pencurian ikan di rumpon tersebut. Praktik ini tentunya dapat menjadi salah satu prinsip pengelolaan rumpon ke depannya, yang mana setiap kapal tidak perlu memiliki satu atau lebih rumpon secara pribadi sehingga dapat mengurangi kepadatan rumpon di laut. Sementara itu, Asis, salah satu nelayan berharap ada upaya tindak lanjut dari pemerintah. “Supaya melalui inventarisasi rumpon ini, ada tindak lanjutan dari pemerintah untuk dapat melegalkan rumpon yang mereka miliki melalui penerbitan SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpon, Red), dan rumpon mereka terbebas dari jalur pelayaran kapal,” katanya.(*)
Written by: Alief Dharmawan
KICK OFF: Introducing mini-purse seine data collection to support sustainable fisheries management in Bone, South Sulawesi
On Monday, 10 September 2018, MDPI collaborated with DKP Bone to socialize the new activity of data collection on small pelagic in mini purse seine and tuna in handline vessels in Bone, South Sulawesi. The data collection for mini-purse seine is a new activity for MDPI, where handline data collection has been the focus to date. This expansion is the commitment of MDPI to support government with good data for the small pelagic fisheries management to make sustainable economic, social and ecosystem.
The socialization was attended by 21 stakeholders; fishers, middlemen, vessel owners and DKP Bone. The first session was opened by the head of capture Kabupaten Bone, Andi Sukiman. In the opening, he mentioned that one of the challenges for fisheries data collection in Bone is that it is hard to get the real data from supplier and middlemen. He also added that fish handling in fisher level needs to be improved. Now small pelagic fishers pay more attention to the number of fish rather than quality. As a result, much fish is bad quality and receives a low price. This not only affects economic conditions but also the ecosystem. Many fish that are supposed to be left in the ocean for reproduction are caught as low quality fish, with low price. For this reason, Sukiman hoped that there will be fish handling training to address the problem.
Next, Sukiman discussed about DMC-TCT (Data Management Committee, Tuna-Cakalang-Tongkol) in South Sulawesi. The committee is established as the forum to collaborate among the stakeholder to share information, data, issue related to fisheries in WPP 713. He invited all stakeholder, supplier, fishers and DKP to collaborate in supporting the data collection to provide better quality data, real data and accurate. ‘If all stakeholder collect data, then collect as one big data, it will be really better for fisheries management in order to have sustainable fisheries for the next generation”.
The next session was the introduction of small pelagic data collection presented by Timur, Data Collection Officer MDPI. Some points are the Indonesian regulation of data collection, the objective, and kind of data to be collected. In the discussion session the participants had many question and comment such as the marine pollution toward catch, technology to catch more fish etc. To answer the question surely will not complete by one answer, but the most important is how all stakeholder can collaborate to support the availability of good data as the basic information for sustainable fisheries management.
In the last session, all participants raise hand in one agreement to give access and support for MDPI in starting data collection from mini-purse seine in Bone.
Writer : Putra Satria Timur
Hello friends, greetings from Kupang, East Nusa Tenggara. Introducing us Chrisone Jeremi Faber Silalahi and Srisela M.Y Nenobesi. We are 6th semester students at Nusa Cendana University, Faculty of Marine Science and Fisheries, Aquatic Resource Management Study Program. Through this short article we will share stories from when we did our internship (PKL) in one of the MDPI field sites located at Fishing Port Oeba, Kupang.
The focus of our internship was the implementation of Spot Trace in detecting fishermen’s fishing ground and track. The Spot Trace is a device recording the location of the fishing vessel at specified time intervals (usually one hour). MDPI is trying to implement the Spot Trace device, as a monitoring and compliance tool to combat Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing for vessels <30GT, as there are already national regulations covering VMS (Vessel Monitoring Systems) for vessels >30GT. Having the Spot Trace device onboard means the fishermen can prove they were not involved in IUU fishing activities, starting the traceability of the fish while at sea. The fishermen can prove that they were not fishing in conservation areas or in other areas where they are not permitted to fish (i.e. fishing waters of other countries). In addition, by knowing the fishing ground, the relationship between the fishing ground and catch volumes can be determined and can be used as information for government in setting an appropriate policy.
The fishing ground information from Spot Trace can be used to verify the information provided during the port based data collection interview, thereby, improving the quality of data collection. In addition to installing Spot Trace, we also helped MDPI in implementing the Time Lapse Cameras. This tool takes pictures of fishing activities during fishing trips, usually every 15 seconds. The camera can potentially be used to identify the use of bombs, understand the FAD landscape and use and verify interactions with Endangered, Threatened and Protected (ETP) species, again verifying the information provided during the port based data collection interview. The interview results shows that mostly fishermen only saw ETP species but did not catch ETP species because they were afraid of the punishment that would be received from law enforcers. On the sidelines of internship, we also conducted biological sampling of the fish.
Biological data taken is in the form of fish length and types of fish species caught. These data are very important to support sustainable fisheries management. Especially the length of fish data, it can be used to assess the condition of the fish in the sea through the representation of fish lengths, related to the presence of juvenile and adult individuals.
We learned so much during our internship in MDPI, especially related to traceability technology to monitor fishing activities by using TLC and Spot Trace.
Writer : Chrisone Jeremi Faber Silalahi and Srisela M.Y Nenobesi
JAKARTA – Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) is collaborating with the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) in increasing the role of small-scale fishermen in implementing responsible-fisheries management practices. MDPI takes opportunity from market forces to achieve this for tuna fisheries. MDPI is well known as a non-profit organisation that provides assistance to small-scale fishermen, especially handline tuna fishermen in Eastern Indonesia. Currently, MDPI has 11 sites in six provinces (Maluku, North Maluku, North Sulawesi, South Sulawesi, East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara).
The collaboration between the KKP and MDPI is stated in a joint agreement or Memorandum of Understanding (MoU) signed at the KKP office in Jakarta on Friday, December 7, 2018. The KKP Secretary General, Nilanto Perbowo, and MDPI Executive Director, Saut Tampubolon, will be the representatives to sign the document. A number of MDPI’s partners in small-scale fisheries and representatives from other KKP departments will also attend the signing ceremony.
The main aspects of the collaboration that MDPI Executive Director Saut Tampubolon highlights include: strengthening data collection with the use of technology; supporting information needs to demonstrate Indonesia’s improved compliance with the Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC); continuing institutional strengthening, or Penguatan Kelembagaan, which MDPI is conducting through the establishment of Fisheries Data Management Committees. “In these committees, we involve all stakeholders, from local governments, small fishermen, suppliers, to academics”, said Saut.
Another aspect in the collaboration is regarding technology development. It is a valuable tool to facilitate transparency in supply chain traceability. So far, MDPI has developed several technologies to support this traceability. Among them is an application called Trafiz, which serves to help and facilitate middlemen in recording transactions with fishermen. The application can be installed on cellular phones also helps middlemen to be more efficient in conducting transactions because they no longer using books for record keeping. The TraceTales system was also developed by MDPI (under a USAID Oceans grant), and is a system for improving traceability in the fish processing unit.
The agreement also includes supporting Harvest Strategy development for Archipelagic Waters to comply with compatibility requirements with the WCPFC management of tuna stocks. While the latest coverage is about strengthening international market access for Indonesian products from small fishermen. “This includes fulfilling fisheries management standards adopted in fisheries product certification by highlighting the role of small fishermen at the global level,” Saut continued.
In addition to conducting activities related to data collection and the implementation of technology in supply chains of small-scale fisheries, MDPI also implements the Fair Trade USA Capture Fisheries Standard in Maluku and North Maluku. In fact, the Fair Trade Fisher Associations on Buru Island (Maluku) were the first in the world to achieve Fair Trade certification for a seafood product, for yellow-fin tuna. To date, Fair Trade fishermen have received Premium Fund amount, totaling around 3,7 billion rupiahs. (*)
The cooperation area will cover the provinces of Maluku, North Maluku, North Sulawesi, South Sulawesi, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara and will be valid for a period of three years. MDPI looks forward to further strengthened collaboration with KKP on issues related to small-scale fisheries.
Written by: Mohammad Syifa
ETP Socialization: Raising Awareness of Sustainable Fisheries with Small-scale Handline Tuna Fishers
Parigi is a sub village in Seram Island, located in Wahai village, sub district North Seram, District Central Maluku, Maluku Province. Around 80% the population live as a traditional fisher, especially for yellowfin tuna as the main target. Parigi is also known well as the main contributor to local fish consumption around North Seram, as far as Central Maluku, Masohi. The fishers in Parigi are really strong, using small vessel 8-9 m in length, motor engine 5-30 HP and traditional fishing gear of handline, they explore the ocean to catch big tuna, approximately 30-60 kg/fish. Another fishing village is Sesar, located in Sub District Bula, District Eastern Seram, where traditional handline fishing is also important as a livelihood.
The skill to catch tuna by using handline is inherited by the ancestor year to year. However the skill does not include knowledge and understanding about the role of ETP species (Endangered, Threatened and Protected) in the marine ecosystem such as shark, rays, sea turtle sea bird, dolphin, whale and other marine mammals. So when these ETPs caught as by-catch, fishers will land them on the boat then will sell them to the middleman or will be taken home for household consumption or sell to local market. In order to increase the understanding and knowledge of small scale handline tuna fisher in Parigi and Bula, on 17 May and 19 May, MDPI as the partner of USAID SEA project conducted ETP socialization for 56 fishers.
The socialization was attended by DKP and fisher associations of Tanjung Tuna Sesar, Tuna Parigi and Tuna Pantura from Bula and Parigi. In the opening, Darwis, section head of capture of DKP Eastern Seram and Rudiman Wally, head of Parigi village, delivered thanks on the initiative to make the activity. They also invited the fishers to follow the regulation related to ETPs species and love the sea by not throwing rubbish, garbage or waste to the sea both during fishing activity and in daily activity.
Next was the introduction about ETP species and the regulation that was delivered by Timur Data Collection Officer of MDPI and Karel, Regional Supervisor Maluku MDPI. In the presentation, we introduced the various ETP species such hammer head, thresher shark, whale shark, manta ray, sea bird, all sea turtles, dolphin, whale and all marine mammals. Also we explained the regulation and ecosystem role of ETPs. As the example the whale shark in the regulation of Minister for Marine Affair and Fishery of Indonesia No. 18/PERMEN-KP/2013 is fully protected. Sharks, as top predators, are “the doctor of sea”. They eat ill fish, so the sickness will not spread to other fish. Sharks also maintain the balance in the ecosystem food chain, which if broken, would result in an uncontrolled domination of a lower predator species. We also emphasized that currently ETP populations are decreasing due to low reproduction characteristics and high exploitation rates.
“Shark and another ETP species are rarely caught by handline. But previously, if it was hooked by my gear, I land and cut it. Now after getting the information about the importance and ecological role of ETP in the marine ecosystem, I put high awareness on them and avoid catching ETP species. For the next I will release the ETP species.” said Syanudin Wally, Fair Trade Fisher Association member. He hoped, the awareness of ETP will be continued to other fishers to make all fishers aware of the importance of ETPs species for sustainable fisheries and healthy ecosystems
By : Putra Satria Timur
Indonesian rural coastal communities are often perceived as left behind on information and technology use and knowledge. One example is small scale tuna fishers in remote islands of Indonesia. Electricity is only available for six hours during the night and there is no land transportation access. It makes it challenging to share information and technology in this area. Most of the fishers’ time is spent at sea fishing than on land. As a result, fishers and coastal communities who depend on the sea for their livelihoods and food security are not always getting good knowledge of regulations for fisheries management and weather information for every fishing trip.
MDPI currently has an additional program to bridge rural coastal communities with information and technology named “Komputer Untuk Masyarakat Pesisir”. It is a free program to empower and facilitate fishers and the community to learn how to access information via internet and computer. This program started in July 2017 in five sites; Madapolo Village (South Halmahera), Salumpaga (Tolitoli), Seruni Mumbul (East Lombok), Waprea (Buru) and Yainuelo (Central Maluku). There are ~70 participants in this program, from fishers and coastal children.
For the program, the participants come to the MDPI office based on a schedule. The class not only takes place in MDPI office, but also in the open area like the beach. The duration of this activity is around 2-3 hours, starting by presentation about the history of computer, hardware-software, basic Microsoft word and how to get information through Google. Then one by one, the participants have a go at operating the computer. The participants are also given a basic computer manual as a reference.
‘Through “Komputer untuk Masyarakat Pesisir”, I can spend my time for a more useful thing, such as increase my knowledge and do homework’ said Musaffir a coastal children from Salumpaga-Tolitoli. In another place, Madopolo Pak Aswad, Fisher Association member stated “This program can help them (the fishermen) manage the administration in the Fisher Association”
In the next year, “Komputer untuk Masyarakat Pesisir” will continue with other materials and practice use of Excel, Powerpoint etc. Hopefully this program can bring the fishing community closer to the information and technology and build their capacity.
Writer : Putra Satria Timur
Training and Certification Competence of EAFM to Support Sustainable Fisheries Management in FMA 715
One of the approaches for sustainable fisheries management is the EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management). An EAFM tries to balance various social objectives with biological and economic objectives, by paying attention to knowledge and uncertainties in biotic, abiotic and human components of the ecosystem. MDPI joined the EAFM training conducted by WWF from 23-27 September 2018 in Santika Hotel Ambon. The training was also attended by 23 participants from various stakeholder and institutions under 715 FMA, including WCS, Coral Triangle Centre, USAID SEA, the various DKP and a number of universities from the 715 area. Toward this activity, hopefully all participants can increase their knowledge on the cycle of fisheries management based on EAFM indicators and monitoring method, implementation and evaluation.
During the training, we were informed of the six domains of EAFM. The first domain is fish resources, with six indicators in this domain: CPUE (catch per unit effort), fish size trend, juvenile proportion, catch composition, range collapse and ETP species. The next is about domain habitat and marine ecosystem, again with six indicators: water quality, sea grass, mangrove, coral reef, unique/specific habitat and climate change. The fishing technique domain has six indicators: destructive/illegal fishing, modification on fishing gear, fishing capacity, selectivity of fishing gear, compatibility of function and vessel document and crew certification. The economic domain has three indicators; household income, asset ownership and saving ratio. The governance domain has six indicators; compliance to the sustainable fisheries principle, decision mechanisms, the synergy of policy, compliance of rule play, fisheries management plan and stakeholder capacity. The last was social domain with three indicators; stakeholder participation, fishery conflict and local wisdom in fisheries management. Each domain introduction was followed by a working group to fill all indicator in an EAFM matrix and also discussed the recommendation and action plan to improve the status.
The last day training was examination of certification competence by assessor from Lembaga Sertifikasi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP). In addition, the participants were asked to collect supporting documents from each improvement activity. The assessors also announced that all participants are eligible and competence as EAFM implementer and evaluator. Now by having certification letter and high spirit, all participants are ready to back and do collaborative action for the sustainable fisheries in 715 FMA.
Written by Putra Satria Timur
MDPI, under the USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) Project, facilitated the 2nd Data Management Committee (DMC) for the province of North Maluku in May 2018.
This meeting was attended by the members of the DMC: representatives of the provincial government, national government, industry, fishermen, NGOs and university.
The meeting aimed to give the DMC members the opportunity to discuss how they want to develop the data and fisheries management for their province; the desired reporting format from the data according to the needs of each stakeholder; the shared six-month workplan based on issues raised during the meeting and to discuss implications of newly introduced regulations for the provincial fisheries.
Pak Abdullah Assegaf, the head of Capture Fisheries in North Maluku, who is also the chairman of DMC North Maluku, explained that the development of fisheries management in North Maluku focuses on the development of five fishery commodities, two of which are tuna and skipjack.
In this meeting, MDPI team presented about the progress of the data collection conducted by MDPI in North Maluku. MDPI also gave I-Fish accounts to the members of DMC so that they can access the result of the data collection. I-Fish is a fishery database system for data collection of from small-scale tuna and skipjack fisheries in Indonesia. I-Fish data is accessible to fishermen and stakeholders such as government, and industry (other parties interested in the data must submit a data request form to the DMC). The data entry process is conducted by enumerators of MDPI.
At the end of the meeting, the DMC prepared a work plan for the next six months for fisheries improvement efforts, such as fighting illegal fishing, strengthening the data collection, FAD (Fish Aggregating Device) data collection, and good onboard fish handling training for fisherman. It is expected that the work plan can be well implemented for the fishery improvement in North Maluku Province and reported on during the next DMC meeting in North Maluku later this year.
Writer: A. Riza Baroqy
MDPI interns Yuan Ratmilya Lena and Novri Elizabeth Nomleni shared their story…
We are studying Water Resources Management in Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). One of the compulsory subjects in university is to attend a Praktek Kerja Lapangan (PKL, field work practice). I did my PKL in MDPI site in PPI Oeba Fishing Port, focusing on data collection of from yellowfin tuna fisheries activities.
The purpose of the PKL experience is to give the student a work experience before entering the real work world, to increase knowledge and to compare the theories learned during the lecture with the reality in the field so that the student will have a more comprehensive idea about a particular topic.
During the first week of my PKL, MDPI field team gave me a training about the process of the data collection, fish identification, port sampling forms and the I-Fish platform.
During my internship, I helped the Sustainability Facilitator of MDPI conduct the data collection using the following workflow:
- Check the unloading of handline tuna vessels
- Prepare the port sampling tools: pen, caliper, sampling form, measurement board, fish identification booklet, ETP (Endangered, Threatened and Protected) Species identification booklet, gloves, and boots.
- Conduct port sampling of fishermen’s catch with a target of sampling at least 20% of the total vessels unloading per month. The data collection process follows the steps in the I-Fish data collection protocol, available from the I-Fish website.
- Complete and note the total catch production from suppliers or obtain from company based on the determined code quality.
- The collected data will be inputted to an excel template and will be checked by the staff or supervisor to make sure the data is valid.
- The data then will be uploaded into the I-Fish database
We also helped the Communication and Development team, Indah and Nuri, to hold a short lecture on Fisheries Sustainability in SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) and Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Kupang. At this event, 40 students from SUPM and 36 students from Poltek KP attended, as well as four lecturers/teachers. The director of Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Pak Suseno, gave a short speech to open the activity. The presentations covered topics such as MDPI’s work, the I-Fish system, examples of data collected by MDPI, fisheries sustainability and Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs). The discussion was closed with quizzes for the participants and those who gave the correct answers got the spot prize provided by MDPI. We are so delighted to see the enthusiasm of the participants! We also supported with the screening of a movie about the ocean ecosystem and ETP species in the port, which was attended by 30 people, mainly children.
Short Lecture participants in Kupang. Photo credit: Indah Rufiati/MDPI
Movie Night at Oeba Port, Kupang. Photo credit: Indah Rufiati/MDPI
We enjoyed our experience with MDPI in the field, seeing the true conditions of data collection and community engagement. We are grateful to MDPI for providing us with this opportunity. We believe that our experience will be very helpful in the future.
Writers: Yuan Ratmilya Lena and Novri Elizabeth Nomleni