News

  • Laptop for Community dan Klub Sains, Program Pengenalan Teknologi bagi Nelayan dan Anak-Anak

    8 Mar 2019
    Moch Syifa
    114
    0

    WAPREA, BURU- Bagi sebagian besar anak-anak di kota besar, laptop atau piranti komputer lainnya bisa jadi bukan lagi menjadi barang yang asing. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan dan mahir mengoperasikannya. Namun tidak demikian dengan anak-anak di Desa Waprea yang ada di Pulau Buru. Bagi anak-anak di Waprea, untuk bisa menggunakan laptop saja tidaklah mudah. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak memilikinya.

    Tapi, keterbatasan itu tidak lantas menyurutkan niat mereka untuk belajar menguasai teknologi. Melalui ‘Klub Sains’, anak-anak nelayan itu bersama-sama belajar teknologi dan mencintai lingkungan. Salah satu kegiatan rutin mereka adalah belajar bersama para staf Yayasan Masyarakat dan Perikanan (MDPI) di Desa Waprea. “Setiap Jumat sore, anak-anak berkumpul di kantor MDPI untuk belajar tentang pengoperasian laptop,” kata Untung Aydia Musli, Site Supervisor (SS) MDPI di Pulau Buru.

    Seperti yang terjadi pada Jumat, 2 Februari lalu. Tiga anak nelayan yang saat ini duduk di bangku SMP mendatangi kantor MDPI yang ada di Desa Waprea. Mereka tampak begitu antusias duduk di depan laptop sambil mendengarkan arahan dari Untung. “Kali ini kebetulan hanya ada tiga orang yang datang. Biasanya bisa sepuluh sampai lima belas anak,” lanjut Untung.

    Saat berada di kantor MDPI, anak-anak itu mendapat penjelasan tentang dasar-dasar pengoperasian laptop, termasuk juga mengenai pengoperasian Microsoft Word, Excel, dan Power Point. Tidak hanya mendapatkan materi dan penjelasan, anak-anak itu sekaligus bisa praktik menggunakan laptop. Namun karena jumlah laptop yang terbatas, mereka dengan senang hati bergantian menggunakannya.

    Anak-anak di Desa Waprea tersebut sebagian besar tidak memiliki laptop. Kalaupun ada, biasanya mereka menggunakan laptop milik sekolah masing-masing. Sehingga, memiliki kesempatan untuk bisa belajar mengoperasikan laptop di luar jam sekolah adalah hal yang sangat menggembirakan bagi mereka.

    Menurut Untung, ‘Klub Sains’ itu merupakan kelompok yang diinisiasi oleh anak-anak nelayan di Desa Waprea. Anggotanya sebagian besar adalah anak-anak di usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Selain belajar tentang teknologi, kegiatan kelompok tersebut juga bervariasi. Salah satunya adalah dengan aktif ikut menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. “Kalau ada acara bersih pantai, mereka juga aktif terlibat,” kata Untung. Tidak hanya itu, anak-anak itu juga tidak jarang terlibat di acara kampanye penyelamatan lingkungan, seperti kampanye untuk tidak menangkap hewan ETP (endangered, threatened, protected) di laut.

    Keberadaan ‘Klub Sains’ tersebut, lanjut Untung, memberikan dampak positif bagi anak-anak yang ada di sekitar Desa Waprea. Hal ini sejalan dengan salah satu program yang ada di Yayasan MDPI melalui departemen Fisheries Improvement. “Di FI, kami memang ada program untuk pengenalan teknologi kepada anak-anak nelayan. Termasuk memfasilitasi mereka untuk belajar. Jadi kegiatan ini akan terus rutin berjalan setiap minggunya,” lanjutnya.

    Untung berharap program dan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Waprea bersama Yayasan MDPI ini bisa terus berjalan. Harapannya, anak-anak nelayan di Desa Waprea nantinya bisa bersaing dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk jangka panjang, tim MDPI di Buru juga akan mengadakan kegiatan tambahan berupa pelatihan Bahasa Inggris secara gratis kepada anak-anak. “Kebetulan tim kami ada yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan sebelumnya pernah menjadi translator. Jadi kami akan mengadakan pelatihan Bahasa Inggris,” pungkas Untung.(*)

    Untung (kiri) memberikan materi pengenalan laptop kepada anak-anak di Desa Waplea, Pulau Buru.

    Penulis: Mohammad Syifa

    Continue Reading
  • Hamonangan Simanjuntak: Berharap Semakin Banyak Kapal Nelayan Kecil yang Teregistrasi

    8 Mar 2019
    Moch Syifa
    112
    0

    Hamonangan Simanjuntak memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran kapal di depan para nelayan.

    Ada rasa bangga bercampur haru ketika bisa melihat para nelayan skala kecil berhasil mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan pas kecil. Itulah yang dirasakan oleh Hamonangan Simanjuntak, Vessel Registration Officer MDPI, ketika menjalani tugasnya sehari-hari mendampingi nelayan kecil untuk mendapatkan legalitas kapal mereka. “Tentu saja rasanya senang dan lega. Karena untuk bisa mendapatkan BPKP itu prosesnya cukup panjang,” kata lelaki yang akrab disapa Monang tersebut.

    Monang lantas teringat dengan awal mula bergabung dengan Yayasan MDPI di tahun 2015. Mulanya, dia belum mendapat tanggung jawab untuk pendampingan registrasi kapal nelayan yang berukuran di bawah 10 gross ton (GT). Namun tak berselang lama kemudian, dia mendapat tugas baru untuk bergabung di tim Supply Chain Yayasan MDPI. “Sejak itulah saya kemudian mendampingi nelayan untuk proses registrasi kapal,” kata Monang.

    Menurut Monang, memang dibutuhkan kesabaran tersendiri dalam melakukan pendampingan para nelayan untuk bisa meregistrasikan kapalnya. Salah satu faktor utama kendalanya adalah sulitnya mencari waktu untuk para nelayan agar bisa berkumpul. Mengingat para nelayan itu setiap hari pergi melaut dari pagi sampai sore. Atau, kalaupun siangnya tidak melaut, mereka lebih banyak beristirahat di rumah karena malamnya melaut.

    Padahal, lanjut Monang, untuk bisa mendaftarkan kapal itu, dibutuhkan dokumen-dokumen penting. Pengumpulan dokumen-dokumen ini pula yang membuat prosesnya panjang. Misalnya, untuk bisa mendapatkan pas kecil dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/ Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), para nelayan harus memiliki Surat Keterangan Tukang dari desa/kelurahan bermaterai 6000. Lalu, Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dari desa/kelurahan, menyerahkan fotokopi KTP, foto kapal tersebut, serta mengisi formulir permohonan registrasi. “Di lapangan, tidak semua nelayan memiliki KTP. Ini pula yang menjadi kendala,” lanjutnya.

    Untuk bisa mendapatkan pas kecil, harus dilakukan pengukuran kapal yang langsung oleh petugas dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), baru setelah itu para nelayan bisa mengajukan permohonan untuk BPKP yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota/kabupaten setempat. Semua proses ini tentu akan sangat berat jika harus dilakukan sendiri oleh para nelayan. Terutama bagi nelayan yang berada di pulau-pulau kecail, karena harus menyeberang ke pulau utama. Karena itu, perlu dilakukan pendampingan untuk semua proses ini.

    Selain itu, dia juga butuh bisa bertatap muka langsung dengan para nelayan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran kapal. “Mencari waktu yang pas memang sangat susah. Ini yang harus bisa disiasati,” lanjutnya.

    Namun dengan penuh kesabaran, Monang pun akhirnya bisa mencari waktu untuk bisa bertemu dengan para nelayan tersebut. Dengan demikian proses pendaftaran atau registrasi kapal bisa dilakukan secara perlahan-lahan.

    Kendala lain yang dihadapi oleh Monang tidak hanya masalah waktu. Hal lain yang menurut dia cukup menjadi hambatan adalah kesadaran para nelayan yang masih sangat rendah tentang pengetahuan pentingnya pendaftaran kapal. Karena itu, salah satu jalan yang harus dilakukan agar para nelayan mau untuk mendaftarkan kapalnya adalah dengan sosialisasi. “Namun, sebagian besar nelayan masih beranggapan jika ada sosialisasi maka akan ada bantuan. Padahal saya datang hanya untuk sosialisasi,” kenang lelaki asal Tapanuli tersebut.

    Monang mengatakan, registrasi atau pendaftaran kapal ini sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI. Karena itu, memang sudah seharusnya para nelayan tersebut meregistrasikan kapalnya.

    Selama bergabung di Yayasan MDPI sejak 2015, Monang sudah berhasil membantu para nelayan untuk meregistrasikan sekitar 700 kapal dari lokasi yang menjadi binaan Yayasan MDPI. Meskipun terhitung sejak awal 2019 ini Monang tidak lagi bergabung dalam bagian tim MDPI, namun dia mengaku akan merindukan hari-harinya di MDPI dalam mendampingi para nelayan. Terlebih, dia banyak mendapatkan pelajaran berharga selama melakukan pendampingan. Monang saat ini bergabung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan mendapat tempat tugas baru di Cilacap, Jawa Tengah.

    Monang tetap berharap agar semakin banyak nelayan skala kecil yang mau mendaftarkan kapalnya. Karena menurut dia, saat para nelayan itu sudah memiliki BPKP dan pas kecil, artinya para nelayan itu bisa dengan nyaman melaut. “Para nelayan bisa aman saat melaut. Ini sekaligus untuk memberantas IUU fishing. Apalagi, sebagai syarat ekspor produk perikanan kita, dokumen legalitas ini juga sangat penting,” pungkas lelaki lulusan Akademi Perikanan Bitung ini.(*)

     

    Ditulis oleh: Mohammad Syifa

    Monang (dua dari kiri) saat sedang membantu pengukuran kapal nelayan skala kecil.

    Continue Reading
  • Analisis TLC: Monitoring Praktik Perikanan Berkelanjutan pada Nelayan Tuna Pancing Ulur Skala Kecil

    13 Feb 2019
    Moch Syifa
    231
    0

     

    Perkenalkan, nama saya Idham Bali Haryono, yang sehari-hari akrab disapa dengan sebutan Idham. Saat ini saya sedang duduk di semester 6, Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.

    Banyak pertanyaan dari teman-teman kampus yang terlontar ke saya. Misalnya, “PKL (praktik kerja lapangan, Red) kok di kantoran?” atau “PKL kok gak sesuai bidang,” serta beberapa pertanyaan lainnya. Namun saya abaikan semua pertanyaan tersebut karena dengan membuka mata sedikit lebih lebar, saya mendapatkan sebuah visi, yaitu ‘memajukan kuantitas dan kualitas data perikanan di setiap perairan, khususnya data pada perikanan tuna handline skala kecil di wilayah terpencil’.

    Melalui visi ini, saya berharap akan semakin banyak peneliti perikanan dan para pemegang kebijakan tertarik serta peduli dengan kondisi masyarakat pesisir dan kondisi suatu perairan khususnya di wilayah terpencil. Sehingga potensi perikanannya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya perikanan.

    Dalam artikel yang singkat ini, saya mencoba berkisah tentang ‘Analisis Time Lapsed Camera (TLC) pada Perikanan Tuna Pancing Ulur Skala Kecil’ sebagai pilihan yang saya ambil ketika PKL di Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) selama 22 hari.

    Di zaman milenial ini pasti kebutuhan akan kamera sudah menjadi kebutuhan penting, terutama untuk mengabadikan berbagai momen penting. Namun, jika mendengar Time Lapsed Camera sudah pasti tidak semua mengetahuinya. TLC merupakan sebuah kamera pengambil gambar otomatis secara berkala yang digunakan untuk memonitoring sebuah peristiwa.

    Lalu, kaitannya dengan perikanan dan kelautan apa, ya? TLC ini digunakan untuk meningkatkan informasi tentang praktik perikanan pancing ulur atau handline pada nelayan tuna skala kecil, khususnya interaksi antara nelayan dengan hewan-hewan laut yang sudah dikategorikan sebagai hewan ETP atau endangered, threatened, and protected (langka, terancam punah dan dilindungi). Hewan-hewan tersebut misalnya hiu, pari, penyu laut, paus, lumba-lumba dan burung laut.

    Pemanfaatan TLC ini merupakan sebuah metode baru yang sederhana dalam mengumpulkan data perikanan pancing ulur yang tentunya dapat digunakan sebagai bukti ilmiah. Bahwa praktik perikanan yang dilakukan oleh nelayan tuna skala kecil di Indonesia merupakan praktik penangkapan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat pula menjadi kepercayaan dari pasar dunia untuk lebih memilih produk perikanan tangkap tuna Indonesia, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil.

    TLC ini dipasang langsung di atas kapal nelayan tuna pada setiap trip atau perjalanan penangkapan. Hasil rekamannya berupa kumpulan gambar-gambar yang masih belum dianalisis. Untuk itu, pada PKL yang saya ikuti fokus tugasnya adalah untuk menganalisis hasil rekaman TLC, salah satunya adalah yang berasal dari Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

    Hari-hari PKL saya habiskan duduk di atas kursi bermodalkan laptop untuk menganalisis hasil rekaman TLC dengan cara menonton dan memperhatikan setiap peristiwa dalam rekaman tanpa boleh dipercepat, kemudian melakukan screeshoot pada setiap informasi penting yang diperoleh, seperti jenis spesies hasil tangkapan, informasi rumpon, interaksi hewan ETP dengan nelayan serta waktu keberangkatan dan waktu mendarat.

    Dari hasil analisa TLC ini menujukkan bahwa ternyata nelayan tuna skala kecil di Pulau Buru tidak pernah melakukan penangkapan terhadap spesies ETP, tetapi 100 persen menangkap spesies ikan yang masih diperbolehkan seperti, tuna sirip kuning, tuna mata besar, cakalang dan ikan lumadang. Ini artinya bahwa nelayan tuna di Pulau Buru menggunakan alat tangkap yang sangat selektif dan ramah lingkungan. Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman yang dimiliki nelayan yang ada di Pulau Buru tentang peran hewan ETP di ekosistem laut menjadikan mereka sangat menyayangi dan menjaga kelestariannya.

    Meskipun PKL saya ini mengerjakan hal yang menoton dengan mennton setiap potongan video, namun saya sangat bangga telah ikut berkontribusi dalam perikanan berkelanjutan dengan menyediakan informasi melalui TLC. Terlebih lagi ketika mengetahui bahwa nelayan sangat sadar akan kelestarian ekosistem laut yang merupakan ladang mereka yang sangat fluktuatif hasilnya.(*)

     

    Penulis: Idham Bali Haryono

    Continue Reading
  • Perkuat Riset, MDPI Kolaborasi dengan Pusriskan

    3 Jan 2019
    Moch Syifa
    310
    0

    JAKARTA- Akhir 2018 ini ditutup oleh Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dengan satu capaian yang membanggakan. MDPI berkolaborasi dengan Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penguatan riset untuk pengelolaan perikanan sekala kecil.

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Eksekutif MDPI Saut Tampubolon dan Kepala Pusriskan Toni Ruchimat, bertempat di Gedung Pusriskan Jakarta pada Jumat (28/12). Fokus dari kerja sama kali ini adalah pada peningkatan peran nelayan kecil dalam pelaksanaan praktik penangkapan ikan secara bertanggung jawab dengan memanfaatkan peluang pasar.

    Direktur Eksekutif MDPI Saut Tampubolon mengatakan, kerja sama MDPI dan Pusriskan ini dilakukan dalam rangka penguatan pada riset. Termasuk di dalamnya adalah penguatan pengumpulan data ilmiah untuk menghasilkan komposisi data yang akurat. “Di dalamnya ada data hasil tangkapan, pemakaian umpan hidup, interaksi spesies ETP (endangered, threatened, and protected) pada perikanan tuna handline pada nelayan kecil,” kata Saut.

    Data ilmiah ini, kata Saut, digunakan untuk mendukung proses sertifikasi tuna madidihang atau tuna sirip kuning serta data pelengkap scientific report terkait tuna handline kepada RFMO (Regional Fisheries Management Organizations), yakni WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission) dan IOTC (Indian Ocean Tuna Commission).

    Bentuk penguatan riset tersebut nantinya akan berupa workshop, lokakarnya, focus group discussion (FGD) yang membahas tentang isu-isu ilmiah serta tantangan pada perikanan tuna skala kecil. Di dalam kerja sama ini, lanjut Saut, termasuk dalam adanya penguatan akses pasar internasional bagi produk Indonesia yang berasal dari nelayan kecil. Yakni melalui dukungan penyediaan data ilmiah untuk memperoleh sertifikat Fair Trade dan Marine Stewardship Council (MSC), sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI), serta sertifikat lainnya. “Kami juga akan fokus pada Harvest Strategy untuk nelayan kecil. Termasuk mendukung pelaksanaan rencana aksi RPP Tuna, Cakalang, Tongkol dan Fisheries Improvement Program (FIP),” kata Saut.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan riset terhadap pengelolaan perikanan skala kecil bisa lebih baik dan berkembang. Sehingga hasil riset bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, terlebih bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.(*)

     

    Written by: Mohammad Syifa

    Continue Reading
  • Pentingnya Inventarisasi Rumpon pada Nelayan Tuna Handline di PPI Oeba

    3 Jan 2019
    Moch Syifa
    281
    0

    Kata rumpon mungkin asing bagi telinga orang awam. Namun bagi nelayan tuna di sekitar Kupang, kata ‘”rumpon” jika disandingkan dengan kehidupan mereka ibarat dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Benda yang mengapung di permukaan laut dengan atraktor dari daun kelapa sebagai nutrient yang dipasang hingga kedalaman 5-7 m ini, diakui oleh nelayan sebagai alat bantu yang yang dapat meningkatkan hasil tangkapan, efisiensi bahan bakar, memperpendek waktu penangkapan dan daerah penangkapan yang tetap. Sehingga tidak heran jika nelayan tuna sulit dipisahkan dari rumpon.

    Namun demikian, berbagai kajian mengungkapakan bahwa penggunaan rumpon yang massive atau berlebihan dan padat dapat menghalangi ruaya atau pergerakan alami ikan. Sehingga ikan terkumpul di satu tempat dan tertangkap sebelum dewasa serta meningkatnya tangkapan non target. Terlebih lagi pemasangan rumpon yang tidak mengantongi izin dan ditempatkan secara tidak teratur dapat menimbulkan konflik horizontal antar nelayan serta mengganggu jalur pelayaran laut.

    Melihat dua sisi yang muncul dari penggunaan rumpon ini, maka pengelolaan rumpon menjadi salah satu prasyarat untuk dapat terus digunakan dalam melakukan penangkapan ikan secara berkelanjutan baik secara ekonomi, social dan ekologis. Untuk itu berbagai forum diskusi telah banyak dilakukan sebagai langkah awal dalam pengelolaan rumpon, semisal pertemuan Komite Pengelolaan Data Perikanan (KPDP) Tuna, Cakalang, Tuna (TCT) Provinsi Nusa Tenggara Timur VII yang diinisiasi oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bersama Dina Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT dan plekau usaha tuna. Pertemuan yang terakhir adalah sosialisasi penataan rumpon yang dilakukan oleh DKP Provinsi NTT pada 27 September 2018 di Hotel Swissbell, Kupang. Petemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dalam melakukan aksi awal berupa inventarisasi rumpon sebagai database untuk pengelolaan rumpon yang lebih baik.

    Menindaklanjuti hal tersebut, di awal bulan Oktober yang lalu staff lapangan MDPI mulai melakukan inventarisasi rumpon. Tidak mudah untuk mengumpulkan para nelayan di satu tempat dalam menggali informasi rumpon, mengingat aktivitas nelayan yang jarang berada di daratan. Untuk itu tim MDPI mendatangi satu per satu pelaku usaha tuna dan nelayan tuna yang berada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba. Berbekal form yang telah disusun DKP provinsi NTT, staff lapangan mulai melakukan interview dengan nelayan tuna.

    Para nelayan tuna tampak begitu antusias dalam menyampaikan informasi tentang rumpon yang mereka miliki untuk kebutuhaan inventarisasi ini. Mereka memberikan informasi tentang titik koordinat rumpon dan jumlah rumpon yang dimiliki.  Begitu pula halnya dengan pelaku usaha tuna yang menaungi nelayan-nelayan tersebut seperti Usaha Dagang (UD) Bara, UD Tunas Harapan dan CV Armada Sanjaya. Hasil inventarisasi yang diperoleh menunjukkan bahwa nelayan tuna yang berpangkalan di PPI Oeba memiliki 41 rumpon yang terdiri dari 10 kelompok pemilik yang berasal dari 36 kapal. Patong, seorang nelayan tuna hand line di PPI Oeba menyebutkan tentang hal tersebut. “Kolaborasi kepemilikan rumpon merupakan salah satu kegotongroyongan untuk dapat sharing biaya pembuatan,” katanya.

    Namun, kata dia, data titik lokasi rumpon tidak boleh diketahui oleh kapal di luar kelompok karena dapat terjadi pencurian ikan di rumpon tersebut. Praktik ini tentunya dapat menjadi salah satu prinsip pengelolaan rumpon ke depannya, yang mana setiap kapal tidak perlu memiliki satu atau lebih rumpon secara pribadi sehingga dapat mengurangi kepadatan rumpon di laut. Sementara itu, Asis, salah satu nelayan berharap ada upaya tindak lanjut dari pemerintah. “Supaya melalui inventarisasi rumpon ini, ada tindak lanjutan dari pemerintah untuk dapat melegalkan rumpon yang mereka miliki melalui penerbitan SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpon, Red), dan rumpon mereka terbebas dari jalur pelayaran kapal,” katanya.(*)

    Written by: Alief Dharmawan

    Continue Reading
  • KICK OFF: Introducing mini-purse seine data collection to support sustainable fisheries management in Bone, South Sulawesi

    3 Jan 2019
    Moch Syifa
    292
    0

     

    On Monday, 10 September 2018, MDPI collaborated with DKP Bone to socialize the new activity of data collection on small pelagic in mini purse seine and tuna in handline vessels in Bone, South Sulawesi. The data collection for mini-purse seine is a new activity for MDPI, where handline data collection has been the focus to date. This expansion is the commitment of MDPI to support government with good data for the small pelagic fisheries management to make sustainable economic, social and ecosystem.

    The socialization was attended by 21 stakeholders; fishers, middlemen, vessel owners and DKP Bone. The first session was opened by the head of capture Kabupaten Bone, Andi Sukiman. In the opening, he mentioned that one of the challenges for fisheries data collection in Bone is that it is hard to get the real data from supplier and middlemen. He also added that fish handling in fisher level needs to be improved. Now small pelagic fishers pay more attention to the number of fish rather than quality. As a result, much fish is bad quality and receives a low price. This not only affects economic conditions but also the ecosystem. Many fish that are supposed to be left in the ocean for reproduction are caught as low quality fish, with low price. For this reason, Sukiman hoped that there will be fish handling training to address the problem.

    Next, Sukiman discussed about DMC-TCT (Data Management Committee, Tuna-Cakalang-Tongkol) in South Sulawesi. The committee is established as the forum to collaborate among the stakeholder to share information, data, issue related to fisheries in WPP 713. He invited all stakeholder, supplier, fishers and DKP to collaborate in supporting the data collection to provide better quality data, real data and accurate. ‘If all stakeholder collect data, then collect as one big data, it will be really better for fisheries management in order to have sustainable fisheries for the next generation”.

    The next session was the introduction of small pelagic data collection presented by Timur, Data Collection Officer MDPI. Some points are the Indonesian regulation of data collection, the objective, and kind of data to be collected. In the discussion session the participants had many question and comment such as the marine pollution toward catch, technology to catch more fish etc. To answer the question surely will not complete by one answer, but the most important is how all stakeholder can collaborate to support the availability of good data as the basic information for sustainable fisheries management.

    In the last session, all participants raise hand in one agreement to give access and support for MDPI in starting data collection from mini-purse seine in Bone.

    Writer : Putra Satria Timur

    Continue Reading
  • Technology Implementation for Monitoring Sustainable Fisheries

    3 Jan 2019
    Moch Syifa
    256
    0

     

    Hello friends, greetings from Kupang, East Nusa Tenggara. Introducing us Chrisone Jeremi Faber Silalahi and Srisela M.Y Nenobesi. We are 6th semester students at Nusa Cendana University, Faculty of Marine Science and Fisheries, Aquatic Resource Management Study Program. Through this short article we will share stories from when we did our internship (PKL) in one of the MDPI field sites located at Fishing Port Oeba, Kupang.

    The focus of our internship was the implementation of Spot Trace in detecting fishermen’s fishing ground and track. The Spot Trace is a device recording the location of the fishing vessel at specified time intervals (usually one hour). MDPI is trying to implement the Spot Trace device, as a monitoring and compliance tool to combat Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing for vessels <30GT, as there are already national regulations covering VMS (Vessel Monitoring Systems) for vessels >30GT. Having the Spot Trace device onboard means the fishermen can prove they were not involved in IUU fishing activities, starting the traceability of the fish while at sea. The fishermen can prove that they were not fishing in conservation areas or in other areas where they are not permitted to fish (i.e. fishing waters of other countries). In addition, by knowing the fishing ground, the relationship between the fishing ground and catch volumes can be determined and can be used as information for government in setting an appropriate policy.

    The fishing ground information from Spot Trace can be used to verify the information provided during the port based data collection interview, thereby, improving the quality of data collection. In addition to installing Spot Trace, we also helped MDPI in implementing the Time Lapse Cameras. This tool takes pictures of fishing activities during fishing trips, usually every 15 seconds. The camera can potentially be used to identify the use of bombs, understand the FAD landscape and use and verify interactions with Endangered, Threatened and Protected (ETP) species, again verifying the information provided during the port based data collection interview. The interview results shows that mostly fishermen only saw ETP species but did not catch ETP species because they were afraid of the punishment that would be received from law enforcers.                  On the sidelines of internship, we also conducted biological sampling of the fish.

    Biological data taken is in the form of fish length and types of fish species caught. These data are very important to support sustainable fisheries management. Especially the length of fish data, it can be used to assess the condition of the fish in the sea through the representation of fish lengths, related to the presence of juvenile and adult individuals.

    We learned so much during our internship in MDPI, especially related to traceability technology to monitor fishing activities by using TLC and Spot Trace.

    Writer : Chrisone Jeremi Faber Silalahi and Srisela M.Y Nenobesi

     

    Continue Reading
  • KKP Collaborates with MDPI for Small-Scale Fisheries Management

    7 Dec 2018
    Moch Syifa
    302
    0

    JAKARTA – Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) is collaborating with the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) in increasing the role of small-scale fishermen in implementing responsible-fisheries management practices. MDPI takes opportunity from market forces to achieve this for tuna fisheries. MDPI is well known as a non-profit organisation that provides assistance to small-scale fishermen, especially handline tuna fishermen in Eastern Indonesia. Currently, MDPI has 11 sites in six provinces (Maluku, North Maluku, North Sulawesi, South Sulawesi, East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara).

    The collaboration between the KKP and MDPI is stated in a joint agreement or Memorandum of Understanding (MoU) signed at the KKP office in Jakarta on Friday, December 7, 2018. The KKP Secretary General, Nilanto Perbowo, and MDPI Executive Director, Saut Tampubolon, will be the representatives to sign the document. A number of MDPI’s partners in small-scale fisheries and representatives from other KKP departments will also attend the signing ceremony.

    The main aspects of the collaboration that MDPI Executive Director Saut Tampubolon highlights include: strengthening data collection with the use of technology; supporting information needs to demonstrate Indonesia’s improved compliance with the Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC); continuing institutional strengthening, or Penguatan Kelembagaan, which MDPI is conducting through the establishment of Fisheries Data Management Committees. “In these committees, we involve all stakeholders, from local governments, small fishermen, suppliers, to academics”, said Saut.

    Another aspect in the collaboration is regarding technology development. It is a valuable tool to facilitate transparency in supply chain traceability. So far, MDPI has developed several technologies to support this traceability. Among them is an application called Trafiz, which serves to help and facilitate middlemen in recording transactions with fishermen. The application can be installed on cellular phones also helps middlemen to be more efficient in conducting transactions because they no longer using books for record keeping. The TraceTales system was also developed by MDPI (under a USAID Oceans grant), and is a system for improving traceability in the fish processing unit.

    The agreement also includes supporting Harvest Strategy development for Archipelagic Waters to comply with compatibility requirements with the WCPFC management of tuna stocks. While the latest coverage is about strengthening international market access for Indonesian products from small fishermen. “This includes fulfilling fisheries management standards adopted in fisheries product certification by highlighting the role of small fishermen at the global level,” Saut continued.

    In addition to conducting activities related to data collection and the implementation of technology in supply chains of small-scale fisheries, MDPI also implements the Fair Trade USA Capture Fisheries Standard in Maluku and North Maluku. In fact, the Fair Trade Fisher Associations on Buru Island (Maluku) were the first in the world to achieve Fair Trade certification for a seafood product, for yellow-fin tuna. To date, Fair Trade fishermen have received Premium Fund amount, totaling around 3,7 billion rupiahs. (*)

    The cooperation area will cover the provinces of Maluku, North Maluku, North Sulawesi, South Sulawesi, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara and will be valid for a period of three years. MDPI looks forward to further strengthened collaboration with KKP on issues related to small-scale fisheries.

    AGREEMENT: Executive Director MDPI Saut Tampubolon (left) with Secretary General Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Nilanto Perbowo after signing the MoU in Jakarta, December 7, 2018.

     

    Written by: Mohammad Syifa

    Continue Reading
  • ETP Socialization: Raising Awareness of Sustainable Fisheries with Small-scale Handline Tuna Fishers

    29 Nov 2018
    Moch Syifa
    252
    0

    Parigi is a sub village in Seram Island, located in Wahai village, sub district North Seram, District Central Maluku, Maluku Province. Around 80% the population live as a traditional fisher, especially for yellowfin tuna as the main target. Parigi is also known well as the main contributor to local fish consumption around North Seram, as far as Central Maluku, Masohi. The fishers in Parigi are really strong, using small vessel 8-9 m in length, motor engine 5-30 HP and traditional fishing gear of handline, they explore the ocean to catch big tuna, approximately 30-60 kg/fish. Another fishing village is Sesar, located in Sub District Bula, District Eastern Seram, where traditional handline fishing is also important as a livelihood.

    The skill to catch tuna by using handline is inherited by the ancestor year to year. However the skill does not include knowledge and understanding about the role of ETP species (Endangered, Threatened and Protected) in the marine ecosystem such as shark, rays, sea turtle sea bird, dolphin, whale and other marine mammals. So when these ETPs caught as by-catch, fishers will land them on the boat then will sell them to the middleman or will be taken home for household consumption or sell to local market. In order to increase the understanding and knowledge of small scale handline tuna fisher in Parigi and Bula, on 17 May and 19 May, MDPI as the partner of USAID SEA project conducted ETP socialization for 56 fishers.

    The socialization was attended by DKP and fisher associations of Tanjung Tuna Sesar, Tuna Parigi and Tuna Pantura from Bula and Parigi. In the opening, Darwis, section head of capture of DKP Eastern Seram and Rudiman Wally, head of Parigi village, delivered thanks on the initiative to make the activity. They also invited the fishers to follow the regulation related to ETPs species and love the sea by not throwing rubbish, garbage or waste to the sea both during fishing activity and in daily activity.

    Next was the introduction about ETP species and the regulation that was delivered by Timur Data Collection Officer of MDPI and Karel, Regional Supervisor Maluku MDPI. In the presentation, we introduced the various ETP species such hammer head, thresher shark, whale shark, manta ray, sea bird, all sea turtles, dolphin, whale and all marine mammals. Also we explained the regulation and ecosystem role of ETPs. As the example the whale shark in the regulation of Minister for Marine Affair and Fishery of Indonesia No. 18/PERMEN-KP/2013 is fully protected. Sharks, as top predators, are “the doctor of sea”. They eat ill fish, so the sickness will not spread to other fish. Sharks also maintain the balance in the ecosystem food chain, which if broken, would result in an uncontrolled domination of a lower predator species. We also emphasized that currently ETP populations are decreasing due to low reproduction characteristics and high exploitation rates.

    “Shark and another ETP species are rarely caught by handline. But previously, if it was hooked by my gear, I land and cut it. Now after getting the information about the importance and ecological role of ETP in the marine ecosystem, I put high awareness on them and avoid catching ETP species. For the next I will release the ETP species.” said Syanudin Wally, Fair Trade Fisher Association member. He hoped, the awareness of ETP will be continued to other fishers to make all fishers aware of the importance of ETPs species for sustainable fisheries and healthy ecosystems

    .

     

    By : Putra Satria Timur

    Continue Reading
  • Bringing Rural Fishing Communities Closer to Technology and Information

    29 Nov 2018
    Moch Syifa
    250
    0

    Technology and Information are important for rural fishermen community

    Indonesian rural coastal communities are often perceived as left behind on information and technology use and knowledge. One example is small scale tuna fishers in remote islands of Indonesia. Electricity is only available for six hours during the night and there is no land transportation access. It makes it challenging to share information and technology in this area. Most of the fishers’ time is spent at sea fishing than on land. As a result, fishers and coastal communities who depend on the sea for their livelihoods and food security are not always getting good knowledge of regulations for fisheries management and weather information for every fishing trip.

    MDPI currently has an additional program to bridge rural coastal communities with information and technology named “Komputer Untuk Masyarakat Pesisir”. It is a free program to empower and facilitate fishers and the community to learn how to access information via internet and computer. This program started in July 2017 in five sites; Madapolo Village (South Halmahera), Salumpaga (Tolitoli), Seruni Mumbul (East Lombok), Waprea (Buru) and Yainuelo (Central Maluku). There are ~70 participants in this program, from fishers and coastal children.

    For the program, the participants come to the MDPI office based on a schedule. The class not only takes place in MDPI office, but also in the open area like the beach. The duration of this activity is around 2-3 hours, starting by presentation about the history of computer, hardware-software, basic Microsoft word and how to get information through Google. Then one by one, the participants have a go at operating the computer. The participants are also given a basic computer manual as a reference.

    ‘Through “Komputer untuk Masyarakat Pesisir”, I can spend my time for a more useful thing, such as increase my knowledge and do homework’ said Musaffir a coastal children from Salumpaga-Tolitoli. In another place, Madopolo Pak Aswad, Fisher Association member stated “This program can help them (the fishermen) manage the administration in the Fisher Association”

    In the next year, “Komputer untuk Masyarakat Pesisir” will continue with other materials and practice use of Excel, Powerpoint etc. Hopefully this program can bring the fishing community closer to the information and technology and build their capacity.

    Writer : Putra Satria Timur

    Continue Reading